Kejari Bener Meriah Musnahkan Barang Bukti Narkoba dan Senpi Rakitan

Kejaksaan Negeri Bener Meriah memusnahkan sejumlah barang bukti dan barang rampasan yang di hadiri Kapolres Bener Meriah, AKBP Siswoyo Adi Wijaya SIK dan Ketua Pengadilan Negeri Bener Meriah, Purnawingsih SH, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bener Meriah, Wahyu Husni untuk 41 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), berupa narkotika jenis sabu-sabu, ganja, senjata api (senpi) rakitan, beserta amunisi, minyak oplosan, serta beberapa jenis barang bukti lainnya, yang di pimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Agus Suroto, SH, MH dilakukan di halaman Kantor Kejari Bener Meriah, Selasa (15/9/2020).

"Barang bukti yang dimusnahkan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputuskan sejak bulan Desember 2019 sampai dengan September 2020 diantaranya, ganja seberat 32,535 kg dan sabu-sabu seberat 50,17 gram," kata Kajari Bener Meriah, Agus Suroto, SH, MH Usai melakukan pemusnahan

"Juga dimusnahkan satu pucuk senjata api rakitan (senpi) yang terbuat dari besi, dan satu pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari kayu, beserta 18 butir amunisi," lanjut Kajari Bener Meriah.

"Dan banyak lagi barang bukti lain yang dimusnahkan, termasuk satu unit sepeda yang merupakan barang rampasan," jelas Kajari Agus Suroto.

"Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari rangkaian prekara pidana umum, di mana penyelesaian sudah tuntas mulai dari eksekusi badan, denda, dan termasuk pemusnahan barang bukti," lanjut Kajari Bener Meriah

Di tempat yang sama Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bener Meriah, Wahyu Husni menambahkan, "terkait barang bukti senjata api, itu merupakan perkara tindak pidana pencurian di mana terdakwa mengunakan senjata api tersebut untuk melakukan pencurian".

“Kasus sejata api (senpi) tersangkanya satu orang, sedangkan minyak oplosan dari Aceh Timur, tersangkanya juga satu orang,” ujar Wahyu Husni

Lalu juga barang bukti minyak, merupakan pekara minyak oplosan, di mana minyak yang memang tidak ada izin untuk pengangkutan atau penyebarluasan," tambah Wahyu Husni. 

“Kasus sejata api (senpi) tersangkanya satu orang, sedangkan minyak oplosan dari Aceh Timur, tersangkanya juga satu orang,” ujar Wahyu Husni (LEP)

Lanjutkan Membaca

Desakan Ketua KPK Firli Bahuru Dicopot

Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan membacakan putusan sidang kode etik terhadap terperiksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri 

atas dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja. Hari ini Selasa (15/9/20)

Firli Bahuru dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewan Pengawas KPK atas dugaan melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Dewas KPK didukung untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pencopotan Firli dari jabatannya jika terbukti atas tuduhan bergaya hidup mewah.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE menilai, keputusan Firli menggunakan helikopter limousine saat perjalanan pribadinya dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, merupakan pelanggaran berat menyangkut etika, moral, hingga kepatutan pejabat publik.

Menurut Azyumardi Azra, sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pembelajaran bahwa lembaga antirasuah harus menjadi teladan.

"Memang seharusnya diberhentikan sebagai Ketua dan Komisioner KPK agar menjadi pelajaran bahwa lembaga antikorupsi harus jadi teladan dari sudut moral, etika, kepatutan," ujar Azyumardi dalam diskusi daring Menakar Putusan Dewan Pengawas terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua KPK, Senin (14/9).

"Firli bukan merupakan sosok yang tepat mengemban tugas menjadi Pimpinan KPK apabila terbukti melakukan tuduhan itu. Bahkan, ia menilai, Firli tidak pantas menjadi sekadar pegawai KPK jika Dewas menyatakan anggota polisi berpangkat Komisaris Jenderal itu terbukti bersalah," jelas Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE

"Aasan Firli yang mengatakan biaya penyewaan helikopter berasal dari kantong pribadi juga tidak patut. Ia menegaskan, KPK harus menjadi simbol moral, keteladanan, dan integritas bagi publik," tambah Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE

"Kalau memakai helikopter tidak pada tempatnya, misalnya Rp. 27 juta per jam, orang juga bertanya-tanya ini dari mana uangnya? Kan perhitungan gajinya berapa?" tandas Azyumardi Azra.

Ia berpandangan, jika Dewas KPK tidak mejatuhkan sanksi berat kepada Firli, maka sidang tersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap penanganan dugaan pelanggaran etik di KPK maupun Dewas itu sendiri. Padahal, kata dia, Dewas KPK berisi orang-orang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik.

"Mereka ini orang-orang yang sepanjang karir bagus dan cemerlang tapi di ujung karir melakukan hal yang tidak patut juga bila tidak memberikan sanksi dan hanya akan mengurangi kredibilitas orang per orang di Dewas tersebut," tegasnya.

"Bila Dewas memutuskan sanksi yang tidak keras kepada Firli maka yang ditakutkan adalah kita semakin sulit berharap kepada KPK. Bukan semata karena KPK-nya, tapi karena gangguan secara sistematis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara. Sehingga implikasinya yang paling terlihat adalah dukungan publik yang menurun terhadap KPK," tegasnya.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli tersebut diadukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewas KPK pada 24 Juni 2020 lalu. MAKI menilai perbuatan Firli bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah.

Pada 20 Juni 2020, Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orangtuanya.

Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine) karena pernah digunakan Motivator dan Pakar Marketing Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/atau 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020. 

Adapun pelaksanaan sidang etik ini mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedomen Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal 8 aturan tersebut diatur sidang dugaan pelanggaran etik digelar secara tertutup, sedangkan pembacaanputusan akan disampaikan secara terbuka. (LEP)

Lanjutkan Membaca

3 Tersangka Kasus Narkoba Prapradilankan Polda NTB

Tindakan Polda NTB atas penangkapan 3 tersangka tindak pidana narkotika Yuspita Astri alias Upik, Adi Cahyadi, dan Erwin Subiyantara mendapat perlawanan. Mereka bertiga mempraperadilankan Polda NTB.

Dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, Upik mengajukan praperadilan Kamis (10/9) lalu. Sedangkan Adi dan Erwin memohonkan gugatan praperadilan Kamis (27/8).

Mereka meminta dalam petitumànya majelis hakim memutuskan proses penyidikan, penangkapan, dan penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB sebagai termohon cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum. Mereka juga meminta hakim menyatakan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan termohon (penyidik Polda NTB) tidak sah segala.

Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian, SH, MH membenarkan adanya gugatan praperadilan tersebut. ”Kita siap melawan,” kata Azas di Mapolda NTB, (14/9).

"Permohonan pengajuan praperadilan tersebut merupakan hak tersangka. Praperadilan sudah diatur dalam Bab X bagian kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Hak para tersangka sudah diatur berdasarkan hukum,” ujar Kabid Hukum Polda NTB

Di KUHAP, praperadilan menjadi sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan.

”Buktikan saja nanti di pengadilan,” kata Kabid Hukum Polda NTB singkat

"Penyidik telah bekerja profesional. Tidak mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka jika unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi. Penetapan tersangka terhadap mereka sudah berdasarkan bukti dan saksi,” jelasnya lagi.

Barang bukti terkait penangkapan Yusnita Astri alias Upik,

Seperti di beritakan sebelumnya, Yuspita Astri alias Upik ditangkap awal Juli 2020 lalu di rumahnya, ditangkap menjelang hari pernikahannya di Karang Bagu, Cakranegara. Upik ditangkap setelah dilakukan pengembangan kasus tiga pengedar narkoba yang ditangkap lebih dulu oleh Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTB. Ketiga pengedar tersebut ialah LL, AR, dan YU.

Menurut pengakuan tiga orang tersebut, dia mengambil barang haram dari Upik. Sehingga Polda NTB menjerat Upik dengan pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan, Adi dan Erwin ditangkap bersamaan di salah satu hotel di Cakranegara, Juli lalu. Adi merupakan seorang pecatan polisi. Sedangkan Erwin anggota polisi aktif.

Adi dan Erwin ditangkap bersama LA dan SL. Dari hasil penggerebekan ditemukan 20 gram sabu yang menurut pengakuannya di beli dari Ipul seharga Rp. 1 juta. Atas perbuatannya mereka dijerat 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) Undang-undang Narkotika. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Sidang Kasus Pohon Ganja Hidroponik, Tersangka Datangkan Ahli Terapi Hormon

Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang Ardian Aldiano alias Dino bin Agus Sudarmanto yang menjadi terdakwa dalam kasus penanaman pohon ganja secara hidroponik. Sidang yang dipimpin hakim Dede Suryaman dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Nizar ini mengagendakan keterangan dua saksi meringankan dan juga keterangan ahli. Senin (14/9/2020) 

Kuasa hukum terdakwa, Singgih Tommy Gumilang mendatangkan ahli terapi hormon. yakni dokter Widya Murni dari Klinik Jakarta Asah Asih Clinic (JAAC).

Dalam keterangannya, ahli menjelaskan banyak hal tentang bagaimana pengaruh hormon terhadap organ tubuh.

Lalu ketua majelis hakim menanyakan tentang apakah seorang pasien mengobati penyakitnya dengan upaya sendiri. Menurut ahli, hak itu adalah merupakan HAM bagi semua orang.

Ahli pun menjelaskan bagaimana trend di dunia tentang pengobatan dengan memakai ganja, dan menurut ahli ganja yang dianggap mengandung narkotika ternyata sangat baik untuk kesehatan.

Ahli pun menjelaskan pihaknya sudah berupaya mengajukan proposal ke pemerintah dalam hal ini kementrian kesehatan untuk melakukan riset banyaknya manfaat ganja untuk kesehatan.

Saksi pun menjelaskan bahwa ganja tidak menyebabkan seseorang menjadi fly apabila cara menggunakannya tidak dibakar.

“Kalau sebagai obat sekarang disuling. Akar ganja sangat baik untuk diabet. Ganja bisa untuk penyakit epilepsi, dengan ganja ini bisa untuk kanker stadium lanjut,” kata dr. Widya Murni 

"Karena negara kita masih belum memperbolehkan penggunaan ganja untuk pengobatan maka masih belum bisa digunakan. Tingkat ketergantungan ganja, sama dengan nikotin. Kalau ketergantungan ganja tidak berciri kejang-kejang kecuali dia ketergantungan narkotika lain," jelas ahli dr. Widya Murni.

Perlu diketahui, akibat menanam pohon ganja untuk dikonsumsi sendiri di kediamannya di Perum Wisma Lidah Kulon Blok A No 95 Kota Surabaya, Ardian Aldiano diadili di PN Surabaya, secara virtual.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum M Nizar dari Kejati Jatim mendakwa Ardian Aldiano dengan Pasal 114 ayat (2) juncto 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan,” ucap jaksa dalam sidang yang diketuai Hakim Dede Suryaman itu.

Penangkapan terdakwa dilakukan pada Kamis 27 Februari 2020 pukul 20.30 WIB oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim di rumah terdakwa.

Dalam penggeledahan itu, petugas mendapati 27 tanaman hidup hidroponik narkotika jenis Ganja terdiri dari kode 1 tinggi tanaman 27 sentimeter sampai kode 13 tingggi 13 sentimeter dan handphone warna putih merek Iphone.

Jaksa M Nizar dalam dakwaannya memaparkan bahwa ganja tersebut ditanam oleh terdakwa dalam bentuk tanaman hidup menggunakan metode hidroponik yang menggunakan media air dalam pot kecil dan besar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menggerebek sebuah rumah kontrakan yang menjadi lokasi penanaman ganja hidroponik, Surabaya, Rabu (4/3/20).

Metode tanam yang dilakukan tersangka tergolong berbeda dari umumnya. Puluhan bibit ganja dalam wadah pot khusus, dengan sarana air dan batu-batuan kerikil, yang di tempatkannya di belakang rumah.

Total ada 28 pohon ganja hidroponik yang disita dari rumah itu. Rinciannya adalah 8 batang pohon ganja dalam pot berukuran sedang, dan 20 batang pohon ganja kecil masih dalam persemaian.

Ganja ini telah ditanam tersangka sejak tiga bulan terakhir. Dari keterangan sementara ini ganja-ganja itu untuk kepentingan konsumsinya sendiri. Selama itu, ia sudah dua kali memanen hasil tanamannya.

"Dia konsumsi sendiri dan dari pohon yang ada di depan ini, yang tingginya 40 centimeter ini, dia sudah dua kali memetik, dikeringkan, dia pakai, bakar, dan isap," kata Direktur Narkoba Polda Jatim.

Bibit ganja tersebut, didapatkan tersangka dari seseorang tahanan yang mendekam di lembaga pemasyarakatan. Sementara untuk metodenya tersangka diketahui belajar dari internet," ungkap Dit. Narkoba Polda Jatim

"Menurut pengakuan tersangka bibitnya dia peroleh saat membeli daun ganja di salah satu napi di lapas," katanya.

Sementara itu, tersangka mengakui telah mengonsumsi ganja sejak tiga tahun terakhir. Pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjual kucing ini merasa telah ketergantungan dengan tumbuhan tersebut.

"Saya enggak bisa merasakan sehat tanpa saya mengonsumsi ini. Sepertinya saya ketergantungan. Kegiatan sehari-hari, kalau saya tidak pakai ini ya saya lemas," ucapnya. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Penangkapan Pengguna Narkoba Tidak Akan Dijebloskan Ke Penjara

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakapolri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si menjelaskan bahwa Polri bakal fokus menindak tegas para bandar narkoba yang meresahkan masyarakat. Penangkapan terhadap pengguna akan dikurangi. Namun, penangkapan terhadap pengguna barang haram itu tetap dilakukan. Pengguna tidak dijebloskan ke ruang tahanan. Senin, (14/9/20).

"Penangkapan terhadap pengguna berimbas pada penuhnya rumah tahanan. Sehingga, membahayakan kesehatan tahanan di tengah pandemi covid-19,"ujar Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si berasalan 

"(Ke depan) sasarannya pada bandar-bandarnya dan pengedar-pengedarnya," ujar Gatot Eddy Pramono.

"Penggunanya lebih tepat direhabilitasi," tambah Wakapolri

Mantan Kapolda Metro Jaya ini memastikan upaya rehabilitasi akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN). Sehingga proses rehabilitas dapat terpantau dengan baik.

"Dengan melakukan asessment ketat, jangan sampai rehabilitasi jadi sesuatu yang dimanfaatkan," kata dia.

"Kejahatan narkoba memang menjadi salah satu yang masih diprioritaskan Polri dalam penindakan hukum. Seiring perkembangan teknologi, kejahatan narkoba disebut semakin menjadi tantangan," tegas Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si

Konsumsi narkotika meningkat saat pandemi Covid-19. Penyebabnya karena banyak warga yang stres karena kegiatan bisnis tidak aktif sehingga mereka menggunakan barang terlarang tersebut. Tidak aktifnya kegiatan bisnis melahirkan pengangguran dan kemiskinan baru. Konsumennya meningkat karena stress. (LEP).

Lanjutkan Membaca

Bandar Narkoba Manfaatkan Kondisi Pandemi Covid-19

Pemerintah memberlakukan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) yang telah menjadi pandemi tidak membuat aktivitas peredaran narkoba berhenti.

Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa mengingatkan para bandar dan pengedar narkoba memanfaatkan situasi untuk melancarkan bisnis terlarangnya sejak Maret 2020. Oleh karena itu mengharapkan masyarakat jangan mudah tergiur dengan hasutan para bandar atau pengedar narkotika. Hal ini disampaikan saat jadi naramsumber kegiatan Asistensi Penguatan Dalam Rangka Pembentukan Relawan Anti Narkoba di Karangasem, didampingi Kepala Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Bali AKBP I Ketut Suandika. Jumat (11/9) lalu,” kata Brigjen Putu Gede Suastawa, Senin (14/9).

“Tidak boleh lengah dan tetap waspada terhadap peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar kita. Sinergitas dan peran semua stakeholder dalam rangka mencegah peredaran gelap narkoba sangatlah penting," kata Putu Gede Suastawa

Menurutnya, pemda memiliki payung hukum yang kuat untuk menetapkan berbagai kebijakan daerah, khususnya peraturan daerah yang sifatnya upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Karangasem. “Lingkungan kerja instansi pemerintah seyogyanya penuh dengan individu yang produktif sekaligus mempunyai fungsi sebagai pelayan masyarakat,” ujar Putu Gede Suastawa.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembentukan relawan antinarkoba. Relawan antinarkoba ini nantinya akan bertugas sebagai penyuluh, inisiator, mativator dan fasilitator dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," jelasnya lagi.

“Bentuk kegiatan nyata dalam kegiatan P4GN untuk relawan ini adalah menyusun kebijakan antinarkoba di lingkungannya dan di luar lingkungan sesuai fungsinya masing-masing. Selain itu melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri di lingkungannya dan membentuk relawan serta penggiat antinarkoba sebagai perpanjangan tangan BNN di lingkungannya,” ungkap jendral bintang satu (LEP)

Lanjutkan Membaca

Cawabup Barru Pasangan Petahana Didiskualifikasi KPU Karena Positif Narkoba

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan yang digelar dalam rapat pleno terbuka pada hari Minggu (13/9/2020) memutuskan, calon Wakil Bupati (cawabup) Barru, Sulawesi Selatan, Andi Mirza Riogi Idris dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai cawabup. Sebab, dari hasil pemeriksaan kesehatan, pasangan bupati petahana Suardi Saleh ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.

Pupus sudah harapan Ketua DPC PDI Perjuangan Barru, Andi Mirza Riogi Idris untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Barru 2020. 

"Andi Mirza Riogi Idris dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati Barru dikarenakan positif narkotika. Konsekuensi bagi Andi Riogi yang telah dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebagai calon wakil bupati yaitu didiskualifikasi sebagai kandidat," ujar Ketua KPU Barru Syarifuddin H Ukkas.

Andi Mirza ketahuan positif narkoba setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Private Care Center (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

"Hasil pemeriksaan rumah sakit juga menjadi keputusan KPU, dan itu tidak bisa diulang karena positif narkotika. Tidak bisa ditawar," tegas Ketua KPU Kabupaten Barru

Atas putusan tersebut, KPU Barru juga memberikan kesempatan kepada para partai pengusung untuk mengganti pasangan Suardi Saleh pada Pilkada Barru 2020. KPU memberikan batas waktu tiga hari dari sekarang.

"Penggantian calon yang TMS (tidak memenuhi syarat) kami serahkan kepada para partai pengusung untuk bermufakat mengganti dengan kandidat yang lain. Untuk penggantian calon yang TMS, kami berikan waktu tiga hari untuk menyetorkan namanya, dan 10 hari ke depan proses verifikasinya syarat pencalonannya," jelas Ketua KPU Kabupaten Baru.

Sementara dua pasangan penentang petahana lainnya telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Mereka yaitu Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum dan Mudassir Hasri Gani-Aksah Kasim.

Diketahui, Pilkada Barru diikuti oleh tiga bapaslon. Selain Petahana Suardi Saleh-Andi Mirza Riogi, ada Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum dan Mudassir Hasri Gani-Aksah Kasim.

Sepak Terjang Andi Mirza Riogi Idris

Nama mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Mirza Riogi Idris menjadi perbincangan hangat baik di media massa, media sosial hingga di warung kopi. 

Di Pilkada Barru, Andi Mirza Riogi Idris yang biasa disapa Andi Ogi dipasangkan dengan bupati petahana Suardi Saleh. Pasangan ini digadang-digadang berpeluang besar keluar sebagai jawara setelah SS-Ogi (akronim pasangan ini) berhasil menyatukan parpol koalisi pemerintahan di tingkat pusat dan parpol oposisi atau penyeimbang.

Masing-masing Partai Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sejumlah pengamat politik menyebut Andi Ogi dinilai sangat layak mengabdikan diri sebagai pemimpin di Barru. Selain punya pengalaman sebagai eks wakil rakyat, juga kepribadiannya sangat menghargai tata krama “makkiade”. 

Kehadiran Andi Ogi yang ikut menjadi calon Wakil Bupati Barru tak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat, selain punya mumpuni dalam mengakomodir dukungan, ia juga adalah putra dari mantan Bupati Barru Andi Idris Syukur dan juga menantu dari mantan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang, yang masih memiliki basis suara tertentu. Ditambah lagi, Ogi memiliki mesin politik dari partai yang dipimpinnya di Barru. (LEP)

Lanjutkan Membaca