CITILINK DAN BNN MoU PERSEMPIT RUANG GERAK PEREDARAN NARKOTIKA

Badan Narkotika Nasional RI melakukan Nota Keaepahaman (MoU) dengan Citilink, upaya ini untuk  mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara kian diperkuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui kolaborasi strategis bersama PT Citilink Indonesia. Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto dan Direktur Utama Citilink Darsito Hendrosaputro, pada Senin (2/3).

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pusat Citilink Indonesia, Tangerang, Banten, dan disaksikan jajaran pejabat BNN serta manajemen Citilink tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya untuk mengantisipasi modus penyelundupan narkotika melalui mobilitas penumpang dan distribusi barang pada penerbangan domestik maupun internasional.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan komitmen moral dan strategis menjaga ruang udara Indonesia dari ancaman narkotika. Sinergi diwujudkan melalui penguatan keselamatan penerbangan dengan memastikan seluruh awak bebas narkoba, peningkatan mitigasi penyelundupan melalui pengawasan dan deteksi dini, pemanfaatan sarana penerbangan sebagai media edukasi, serta pengokohan koordinasi internal agar seluruh elemen bergerak selaras.

“Melalui langkah strategis ini, Kita memastikan setiap elemen bangsa turut berkontribusi aktif dalam mengakselerasi pemberantasan narkotika sekaligus memperkuat struktur birokrasi yang tangguh terhadap extraordinary crime,” ungkap Kepala BNN RI.

Direktur Utama Citilink menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi udara yang aman, terpercaya, dan berintegritas. Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta langkah preventif dan represif secara berkelanjutan guna menciptakan ekosistem penerbangan yang bersih dari narkotika serta menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional.

Lanjutkan Membaca

Kebangpol DKI Jakarta Gelar Acara Aksi Bela Negara

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan menggelar Kegiatan Aksi Bela Negara dalam rangka menyongsong 5 abad Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Kegiatan ini  dilaksanakan tanggal 12 Februari 2026, di Graha Ali Sadikin, Balaikota DKI Jakarta.

Diundang dalam acara ini Kepala Badan Penghubung seluruh Indonesia di Jakarta, Ketua dan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se DKI Jakarta, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta, Ketua Forum Koordiasi Pencegahan Tererisme (FKPT) DKI Jakarta, Pimpinan Dianesia Foundation, Pimpinan Malahayati Nusantara Raya, Pimpinan Aspirasi Indonesia. Jumlah peserta yang hadir diperkirakan 100 orang.

Acara ini diisi dengan Talk Show Wawasan Kebangsaan ini dengan tema Aksi Bela Negara Dalam Rangka Silaturahmi Dan Menjaga Toleransi Kebangsaan dengan narasumber dari Kesbangpol DKI Jakarta Herlina Suswita, SH, MH, Ketua FPK DKI Jakarta Samsul Zakaria, Ketua FKDM DKI Jakarta, Ketua Assosiasi Wartawan Profesional Indonesia DKI Jakarta Abdul Haris

Kegiatan Aksi Bela Negara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat, membangun semangat nasionalisme yang berlandaskan budaya, dan mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyongsong 5 abad Jakarta. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah edukasi, refleksi, dan aksi kolektif untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berbudaya.

Kegiatan ini juga diisi dengan pameran, dan bazar, serta peran serta dari berbagai dinas dan lembaga terkait.

Dengan adanya kegiatan Aksi Bela Negara ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat dan mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyongsong 5 abad Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. (LEP)

 

Lanjutkan Membaca

Kemenkum Resmikam POSBAKUM Dan Deklarasi Desa Bersinar

Dukungan penuh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, terhadap peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Rabu (4/2/2026).

Suyudi Ario Seto, dalam kesempatan ini, mendeklarasikan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai strategi awal penguatan pencegahan dan pemberantasan narkoba, dengan menempatkan desa sebagai fondasi utama ketahanan masyarakat.

Acara ini dihadiri Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen; Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta; Gubernur Sulteng, Anwar Hafid; dan Wakil Gubernur, Reny A. Lamadjido.

Peresmian Posbankum ini sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum dan upaya pencegahan narkoba berbasis masyarakat.

Kepala BNN RI menegaskan pentingnya sinergi antara penegakan hukum dan pencegahan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks. Pos Bantuan Hukum diharapkan menjadi sarana akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum terkait permasalahan narkotika.

"Ini sebuah momentum membanggakan, yaitu peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan serentak dan Deklarasi Desa Bersinar. Sebuah wujud nyata sinergitas negara dalam membangun keadilan dan ketahanan masyarakat dari unit terkecil, desa," kata Kepala BNN RI dalam sambutannya.

Jenderal Bintang Tiga itu juga mengharapkan kehadiran Posbankum bisa menjadi pelindung para korban penyalahguna narkoba agar mendapatkan layanan rehabilitasi dan perlakuan hukum yang adil.

"Hadirnya Posbankum hingga ke tingkat desa ini adalah sebuah terobosan revolusioner yang Kami nantikan di BNN. Karena Posbankum menjadi oasis keadilan bagi korban penyalahguna narkoba," tambahnya.

Deklarasi Desa Bersinar di Sulawesi Tengah ini menjadi bagian dari strategi nasional BNN dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melalui penguatan peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga desa.

Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap program Desa Bersinar dan pengoperasian Pos Bantuan Hukum sebagai langkah konkret menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

Suyudi Ario Seto, dalam kesempatan ini, berharap tercipta model kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat. (LEP.

Lanjutkan Membaca

Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. Raih Gelar Doctor Honoris Causa) Bidang Ilmu Hukum.

Sidang terbuka Senat Universitas Tarumanagara yang digelar di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, secara resmi mengukuhkan Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., dalam gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Bidang Ilmu Hukum. Sabtu (31/1/2026)

Penghargaan akademik tertinggi ini diberikan atas kontribusi, pemikiran, dan pengabdian yang konsisten dalam pengembangan dan penegakan hukum, khususnya melalui penguatan kebijakan nasional serta praktik hukum yang berkeadilan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam penjelasannya, Rektor Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., dalam pembacaan pertanggungjawaban akademik menyampaikan bahwa kompetensi Promovendus, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, telah melalui proses kajian, seleksi, dan penilaian akademik yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penganugerahan gelar tersebut didasarkan pada jasa dan kontribusi Promovendus yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum pidana khusus, dampak nyata terhadap perlindungan masyarakat, serta integritas akademik, moral, dan etika yang selaras dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi.

"Promovendus memiliki jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu hukum pidana khusus yang meliputi tindak pidana narkotika, kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang, serta tindak pidana transnasional. Selain itu, peran Promovendus selama berkarier di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional telah memberikan dampak nyata terhadap perkembangan hukum pidana dan perlindungan masyarakat dari kejahatan," ujar Prof. Amad Sudiro.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto selaku Promovendus menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Narkoba, Keamanan, dan Masa Depan Indonesia dalam Perspektif Ilmu Hukum” yang menegaskan keterkaitan erat antara permasalahan narkotika, keamanan nasional, dan masa depan bangsa. Mengawali orasinya, Ia merefleksikan sejumlah tragedi internasional dalam penegakan hukum narkoba di berbagai negara sebagai gambaran kuat hubungan yang tidak terpisahkan antara narkotika dan keamanan suatu negara.

"Begitu gamblangnya hubungan tersebut, sehingga secara sederhana bisa Kita katakan, perkembangan narkoba di suatu negara berbanding terbalik dengan tingkat keamanan di negara itu. Semakin pesat perkembangan narkoba, semakin tidak aman negara tersebut," imbuh Komjen Pol Dr. (H.C) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Ia menegaskan bahwa penanganan permasalahan narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial atau semata-mata represif, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkeadilan. Jenderal Bintang Tiga tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan peredaran gelap narkotika dengan pendekatan humanis melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalah guna, sebagaimana terus diimplementasikan dalam kebijakan dan strategi nasional P4GN di bawah kepemimpinannya sebagai Kepala BNN RI.

Menutup orasi ilmiahnya, Kepala BNN RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing dalam upaya bersama melawan narkotika, demi menyelamatkan generasi penerus, menjaga ketahanan nasional, serta mengamankan masa depan Indonesia. Seruan tersebut ditegaskan melalui semangat “War on Drugs for Humanity", perang melawan narkotika demi kemanusiaan. (LEP).

Lanjutkan Membaca

Kelompok Ahli BNN RI Di Kukuhkan

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, secara resmi memimpin pengukuhan Kelompok Ahli BNN Masa Bakti Tahun 2026–2027 yang digelar di Ruang Mohammad Hatta, Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (26/1).

Pengukuhan ini merupakan langkah strategis BNN dalam memperkuat kapasitas intelektual dan kelembagaan guna menghadapi ancaman narkotika yang bersifat extraordinary crime serta terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan dinamika global.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menegaskan bahwa pengukuhan Kelompok Ahli bukan sekadar seremonial pergantian personel, melainkan bentuk konsolidasi intelektual dan strategis BNN dalam merumuskan kebijakan yang berbasis sains, data, dan bukti (evidence-based policy).

“Dalam menghadapi dinamika ancaman narkotika yang semakin kompleks dan bergerak cepat, BNN membutuhkan rekomendasi kebijakan yang berbasis sains, data, dan bukti agar strategi P4GN dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” tegas Kepala BNN RI.

Kepala BNN RI juga mengapresiasi kontribusi Kelompok Ahli Masa Bakti 2024–2026 yang telah memberikan fondasi pemikiran penting bagi penguatan organisasi, sekaligus mengharapkan Kelompok Ahli Masa Bakti 2026–2027 dapat berperan sebagai strategic think tank dalam menjawab tantangan narkotika, termasuk fenomena New Psychoactive Substances (NPS) dan modus kejahatan berbasis teknologi digital.

Adapun Kelompok Ahli BNN Masa Bakti 2026–2027 terdiri atas para akademisi, praktisi, dan tokoh profesional lintas disiplin ilmu, yaitu:

1.⁠ ⁠Drs. Ahwil Luthan, S.H., M.B.A., M.M. (Hubungan Luar Negeri)

2.⁠ ⁠Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

3.⁠ ⁠Dr. Devie Rahmawati, CICS (Humas dan Komunikasi Sosial)

4.⁠ ⁠Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. (Hukum Perdata)

5.⁠ ⁠Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. (Hukum Bisnis dan Ekonomi)

6.⁠ ⁠Dr. Haryono Kuswanto, S.E., S.H., M.M., M.H., CLA., C.Med. (Hukum Pidana)

7.⁠ ⁠Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.H., S.E., M.M. (Transformasi Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia)

8.⁠ ⁠Adithya P. Winata (Pemberdayaan Generasi Muda)

9.⁠ ⁠Choirul Anam, S.E., S.H., M.E., Ak., Ph.D., CA., ChFA., CIISA., CHRA., CSBA., CLA. (Keuangan dan Ekonomi)

10.⁠ ⁠Enday Hidayat, S.H. (Sosial dan Pendidikan)

11.⁠ ⁠Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. (Kriminologi)

12.⁠ ⁠Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, S.P., M.P., PIA., CACP., CH., CHt. (Kelembagaan dan Tata Negara)

13.⁠ ⁠Prof. Apt. Dr. rer. nat. I Made Agus GelGel Wirasuta, M.Si. (Psikologi Forensik dan Biofarmasi)

14.⁠ ⁠Sukmo Harsono, S.E., M.M. (Perencanaan dan Lembaga)

Melalui pengukuhan ini, BNN menegaskan komitmen War on Drugs for Humanity, yakni pendekatan seimbang antara penindakan tegas terhadap sindikat narkoba dan pendekatan humanis kepada korban penyalahgunaan, dengan dukungan pemikiran dari berbagai bidang keahlian Kelompok Ahli demi perlindungan masa depan generasi bangsa.

Lanjutkan Membaca