Komisi XI DPR RI Tetapkan Khaidir Abdurrahman Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Jakarta-Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat menetapkan dua calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2026-2031.Adapun dua sosok tersebut adalah Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman. 

Kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Komisi XI DPR RI melalui rapat internal setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 23 calon anggota BPK pada Senin (5/10/2026). 

"Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menindaklanjuti hasil keputusan rapat internal tersebut untuk disampaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI," ungkap Ketua Komisi XI Misbakhun 

Nyoman Adhi bukan orang baru di BPK. Kini Nyoman menjabat Anggota I BPK RI sejak April 2022. 

Khaidir sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero). Dirinya juga pernah menerima amanah sebagai Anggota DPR RI Komisi IX (2014-2019). 

Penetapan ini telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku. Sebelumnya, Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 23 calon yang dibagi dalam 2 panel. 

Sebanyak tiga calon tidak hadir dalam agenda tersebut, yaitu Jodi Purgito. Hasbi Anshory dan Samsudin. 

Zulkifli Ibrahim, SE., Ak., CA., CPA, Ketua Umum Seuramo Syedara Lhokseumawe (Seusama) dan Teuku Arifin, SH, MH, Sekretaris Umum Pasè Serantau Aceh Utara (PSAU) yang turut hadir menyaksikan fit and proper test) Gedung Nusantara I, Ruang rapat komisi XI, Lantai 2 (Balkon) merasa bangga akhirnya Putra Aceh Dr. (Cand) Tgk. H. Khaidir Abdurrahman ditetapkan sebagai Anggota BPK RI oleh Komisi XI DPR-RI. 

Menurut Zulkifli Ibrahim, SE. Kehadiran sosok Tgk. Khaidir Abdurrahman menjadi anggota BPK RI merupakan sebuah kepercayaan yang harus dilaksanakan sebagai amanah. 

"Selamat dan sukses atas pelantikan serta kepercayaan yang diemban sebagai anggota BPK RI. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab tinggi demi kemajuan bangsa dan negara," ucapnya. 

Sementara itu Teuku Arifin, mengucapkan "Barakallah fiikum. Selamat mengemban amanah baru sebagai anggota BPK RI Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk, dan kebijaksanaan dalam memimpin serta membawa maslahat bagi masyarakat luas." harap Arifin. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Drs. Tgk. Almujaini Abdul Karim Terpilih Secara Aklamasi Menjadi Ketua Umum Musara Gayo Jabodetabek

JAKARTA — Musara Gayo Jabodetabek (MGJ) telah melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) ke-VIII. Forum tertinggi organisasi tersebut digelar menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan MGJ periode 2022–2026. Pelaksanaan MUBES VIII berlangsung lancar, tertib dan sukses sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Musara Gayo. Sabtu (4/10/2026).

Ketua Panitia MUBES VIII, Prima Mas Ariyoga, SH, mengatakan bahwa MUBES merupakan forum tertinggi organisasi yang memiliki fungsi penting dalam melakukan evaluasi kepengurusan sekaligus menentukan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya.

Dalam MUBES VIII tersebut, peserta hanya mengusulkan satu nama calon Ketua Umum, yakni Drs. Tgk. Almujaini Abdul Karim, yang merupakan incumbent Ketua MGJ periode sebelumnya.

Penasehat MGJ periode 2022–2026, Alwien Desry, SH, MH, yang juga merupakan pengacara senior asal Gayo, menyampaikan bahwa pelaksanaan MUBES dilakukan untuk memastikan keberlanjutan roda organisasi dan menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan.

“Pengurus Musara Gayo Jakarta periode 2022–2026 telah berakhir masa baktinya. Untuk menjaga agar tidak terjadi kevakuman kepengurusan, maka pada tanggal 4 Oktober 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Besar MGJ ke-VIII dengan lancar, tertib dan sukses sesuai dengan AD/ART Musara Gayo,” ujar Alwien.

Ia menjelaskan, dalam proses pemilihan Ketua Umum pada MUBES VIII hanya terdapat satu calon yang diajukan oleh peserta, yaitu Drs. Tgk. Almujaini Abdul Karim.

“Pada MUBES kali ini hanya muncul satu calon, yaitu incumbent Bapak Drs. Tgk. Almujaini Abdul Karim. Oleh karena itu, peserta secara aklamasi dan suara bulat memilih kembali beliau sebagai Ketua Musara Gayo Jabodetabek periode 2026–2030,” tegas Alwien.

Dengan hasil tersebut, Drs. Tgk. Almujaini Abdul Karim kembali dipercaya memimpin Musara Gayo Jabodetabek untuk masa bakti 2026–2030.

Pemilihan secara aklamasi tersebut menjadi bagian dari keputusan MUBES VIII sekaligus menunjukkan adanya kesepakatan peserta dari berbagai Rayon Musara Gayo se-Jabodetabek dalam menetapkan kepemimpinan organisasi untuk periode mendatang.

MUBES VIII juga menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan persaudaraan masyarakat Gayo di wilayah Jabodetabek, sekaligus menjaga nilai-nilai adat dan budaya Gayo.

Semangat tersebut tercermin dalam nilai-nilai adat Gayo “Mukemel, Bersikemelen, Mutentu”, yang menjadi bagian penting dalam membangun kebersamaan, kehormatan, kepedulian dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan berakhirnya MUBES VIII dan ditetapkannya kepengurusan baru, Musara Gayo Jabodetabek diharapkan dapat terus memperkuat persatuan warga Gayo di Jabodetabek serta melestarikan adat, budaya dan nilai-nilai luhur Gayo. (AD/LEP)

Lanjutkan Membaca

Geger Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ombudsman Desak Copot Kalapas dan Proses Pidana Oknum Pembangkang

Bogor – Temuan mencengangkan kembali menguak praktik ketidakberesan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) menemukan sejumlah unit hunian mewah yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap, bertentangan dengan prinsip kesetaraan perlakuan dalam sistem pemasyarakatan. Rabu (23/9/2026)

Berdasarkan hasil sidak, tim menemukan lebih dari 10 unit kamar tipe 36 yang difasilitasi layaknya apartemen atau hotel berbintang. Fasilitas di dalamnya meliputi ruang tamu, ruang makan, televisi berukuran 45 inci, hingga kulkas yang terisi penuh. Tidak hanya makanan dan buah-buahan, Ombudsman juga menemukan sejumlah botol minuman keras di dalam kulkas tersebut. Selain itu, keberadaan mobil mewah jenis Alphard di area lapas juga turut menjadi sorotan.

Temuan ini dinilai sangat ironis mengingat kondisi pemasyarakatan nasional saat ini sedang berada dalam status darurat overkapasitas yang mencapai 89 persen. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mencatat bahwa dari kapasitas daya tampung resmi sebesar 146.660 orang, lapas dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia kini dihuni oleh 276.885 warga binaan.

Penolakan dan Tindakan Kekerasan Terhadap Petugas Negara

Proses pengawasan kali ini tidak berjalan mulus. Ombudsman mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali berupaya melakukan sidak ke Lapas Cibinong sebelumnya namun selalu mendapat penolakan. Pada sidak tanggal 23 September lalu, situasi bahkan berlangsung panas. Tim pengawas mengaku tidak disambut baik dan mengalami tindakan kekerasan fisik dari petugas lapas, termasuk dorong-dorongan yang menyebabkan kaki petugas terjepit.

Tindakan menghalangi tugas negara merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Perilaku pembangkangan hukum dan penggunaan kekerasan terhadap lembaga pengawas eksternal harus segera diproses secara pidana untuk memberikan efek jera.

Desakan Tegas: Copot Jabatan dan Usut Tuntas

Menanggapi temuan tersebut, Ombudsman RI menegaskan bahwa fasilitas mewah semacam itu mustahil tersedia tanpa adanya pembiaran, koordinasi internal, serta indikasi kuat adanya suap atau pungutan liar. Alasan "rumah singgah" tidak dapat diterima sebagai pembenaran atas kebobrokan tata kelola lapas.

Ombudsman mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk segera mengambil langkah tegas, berupa:

1.  Mencopot Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong dari jabatannya.

2.  Memidanakan setiap oknum—baik petugas maupun pihak lain—yang terlibat dalam penyediaan fasilitas ilegal dan tindakan kekerasan terhadap petugas Ombudsman.

3.  Melakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana dan pengelolaan hunian di Lapas Cibinong.

Integritas sistem pemasyarakatan tidak boleh dikompromikan. Keadilan harus ditegakkan, baik bagi warga binaan yang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi sesuai standar, maupun bagi penegak hukum yang abai terhadap tugasnya. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Sanfest 2026: Ketika Santri Tak Sekadar Membaca Ayat, tetapi Membacakan Zaman

JAKARTA – Ada cara lain untuk membaca Al-Qur’an. Bukan hanya melalui kajian dan hafalan, tetapi juga dengan melihat bagaimana nilai-nilainya hadir di tengah persoalan kehidupan. Gagasan itulah yang coba dibawa Santri Film Festival (Sanfest) 2026 melalui tema “The Verses in Motion”.

Setelah menggelar festival perdana pada 2025, Sanfest tahun ini hadir dengan jangkauan yang lebih luas. Pesertanya bertambah dan keterlibatan praktisi perfilman lintas negara membuka ruang baru bagi santri untuk mengenal film bukan hanya sebagai industri, tetapi sebagai bahasa untuk menyampaikan gagasan.

Bagi penggagas sekaligus Ketua Komite Sanfest, Neno Warisman, tantangannya justru bagaimana santri mampu melihat kehidupan dari perspektif Al-Qur’an, kemudian menerjemahkannya ke dalam karya yang berbicara kepada masyarakat.

Neno menjelaskan, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan para peserta. Pertama, melihat persoalan sosial dan lingkungan yang ada di sekitar, kemudian mencari gagasan penyelesaiannya melalui perspektif Al-Qur’an. Kedua, mengambil nilai dan hikmah dari kisah-kisah Al-Qur’an untuk kemudian direfleksikan terhadap persoalan kehidupan modern.

“Jadi bukan memindahkan kisah-kisah dalam Al-Qur’an ke dalam film,” kata Neno dalam jumpa pers di Ulik Coffee, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Pernyataan itu menjadi penting karena menempatkan santri bukan sekadar sebagai pembuat film bertema keagamaan. Mereka justru diajak menjadi pembaca realitas.

Persoalan yang mereka temui sehari-hari—lingkungan, hubungan sosial, perubahan budaya, hingga problem generasi muda—dapat menjadi bahan untuk menemukan bagaimana nilai Al-Qur’an bekerja dalam kehidupan nyata.

Dari Pesantren ke Layar Lebar

Di titik inilah Sanfest mencoba membuka perspektif baru tentang pesantren. Pesantren tidak hanya dilihat sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang lahirnya gagasan dan kreativitas.

Kehadiran Niniek L. Karim sebagai juri, Festival Director Gus Achmad dan Fadhil, serta Mario Irwinsyah menunjukkan adanya pertemuan antara pengalaman pesantren dengan dunia perfilman.

Sementara Syakir Daulay, yang hadir dalam jumpa pers, membawa pengalaman personalnya sebagai seseorang yang pernah menjalani kehidupan di pesantren sebelum dikenal sebagai aktor.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan seorang santri tidak harus berhenti pada ruang-ruang tradisional. Pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang diperoleh selama mondok dapat menemukan bentuk baru melalui berbagai bidang kreatif, termasuk perfilman.

Film sebagai Cara Baru Berdakwah?

Sanfest juga membuka pertanyaan yang lebih luas: apakah film dapat menjadi salah satu cara menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat modern?

Jawabannya tidak harus selalu berupa film dakwah yang menyampaikan pesan agama secara langsung. Justru, pendekatan yang ditawarkan Sanfest memungkinkan sebuah film berbicara tentang persoalan kemanusiaan, lingkungan, keadilan sosial atau kehidupan anak muda, tetapi nilai yang mendasarinya bersumber dari hikmah Al-Qur’an.

Dengan pendekatan tersebut, pesan keagamaan tidak harus selalu hadir dalam bentuk nasihat. Ia bisa hadir melalui cerita, karakter, konflik, pilihan manusia, dan realitas kehidupan.

Di sinilah tema “The Verses in Motion” mendapatkan maknanya: ayat tidak berhenti sebagai teks yang dibaca, tetapi menjadi nilai yang bergerak dalam kehidupan.

Sanfest 2026 pada akhirnya bukan sekadar festival film untuk santri. Ia menjadi ruang pertemuan antara pesantren, Al-Qur’an, persoalan zaman, dan bahasa sinema.

Dan dari ruang itu, santri ditantang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar: bukan sekadar menceritakan kembali apa yang sudah ada, melainkan membaca kehidupan dengan nilai yang diyakininya, lalu mengubah pembacaan itu menjadi sebuah karya yang dapat dilihat dan dirasakan orang lain.

Lanjutkan Membaca

KEBERAGAMAN ADALAH KENYATAAN, PEMBAURAN ADALAH PILIHAN, PERSATUAN ADALAH KEKUATAN

Jakarta - Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi Kebhinnekaan Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan di Jakarta Timur yang menghadirkan perwakilan dari bebagai etnis, acara ini dihadiri lebih dari seratur orang, termasuk Walikota Jakarta Timur Dr. H. Munjirin, S.Sos., M.Si. Acara ini berlangsung di Gedung C, Aula Bambu Apus. Kantor Walikota Jakarta Timur. Senin (21/9/2026).

Diantara etnis yang hadir dari Taman Iskandar Muda (Aceh), Bamus Betawi, Ikatan Keluarga Kalimantan Barat, Kerukunan Keluarga Sumatra Utara, Ikatan Keluarga Besar Minang, Musyawarah Kekeluargaan Masyarakat Bangka, Ikatan Masyarakat Sumatra Selatan, Persatuan Masyarakat Riau Indonesia, Kerabatan Propinsi Kepulauan Riau Jabodetabek, Paguyuban Lampungku Indah, Paguyuban Masyarakat Jogya, BPPKB Banten, Paguyuban Jawa Tengah, Warga Jakarta Asal Jawa Timur, Persatuan Warga Kalimantan Timur, Kerukunan Bubuhan Banjar, Ikatan Keluarga Besar Manado, Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan, Kerukunan Keluarga Besar Maluku, Front Pemuda Muslim Maluku, Ikatan keluarga Besar Papua, Paguyuban Barapen Noken (Papua Barat), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Forum Betawi Rempug, Forum Komunikasi Kaum Betawi, Kumpulan Tyang Jeporo, Paguyuban Wong Semarang, Centre Of Study For Indonesia Leadership, Adbi Rakyat. Forum Kewaspaaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Komunikasi Komite Sekolah.

Dalam sambutanya Dr. H. Munjirin, S.Sos, M. Si menyampaikan teriman kasih kepada seluruh jajaran Kesbangpol, Tokoh FKDM, Tokoh FKUB, Tokoh FKKS, Mido Ertana Sembiring, SH, M.Si dari Kasubdit Pembauran dan Sejarah Kebangsaan Direktorat Bina Ideologi, Karakter & Wawasan Kebangsaan Kemendagri serta seluruh Tokoh Etnis.

“Saya sangat mengapresiasi kepada FPK, kami sangat merasakan bermitra dengan FPK Jakarta Timur, terima kasih sebesar-besar nya atas kinerja, dedikasi dan luang waktu kepada masyarakat Jakarta Timur,” ucap Munjirin.

“Mari kita satukan tetad bersatu untuk membangun, menciptakan suasana kondusif, indah dan nyaman sebagai kawasan pemukiman,” tegas Munjirin yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan ini Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menerima secara simbolis bantuan uang tunai sebesar Rp. 5 juta rupiah dalam bulan dana PMI sebagai bentuk dukungan kegiatan kemanusiaan.

Sebagai informasi Penduduk Jakarta Timur yang mencapai 3,2 juta lebih dengan kepadatan penduduk 16.622 jiwa per km².dengan luas terluas se Jakarta sekitar 188 KM² yang terdiri dari 10 kecamatan dan 65 Kelurahan.

“Kami apresiasi kepada penduduk Jakarta Timur yang mampu bersinergi dengan baik, Pemerintah secara berkala menyelenggarakan agenda Silaturahmi Kebhinekaan. Kegiatan ini melibatkan para tokoh adat, pemuka agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat komitmen kebangsaan, dalam menyelaraskan persepsi dalam mendukung pembangunan daerah”pungkas Walikota Jakarta Timur.

Kami dari Kemendagri menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada FPK priode 2021-2026, dimana untuk kepengurusan priode ke 3 kelak dapat lebih baik dalam melaksanakan kegiatan,” jelas Mido Ertana Sembiring, SH, M.Si

Dalam paparanya Mido Ertana Sembiring, SH, M.Si dari Kasubdit Pembauran dan Sejarah Kebangsaan Direktorat Bina Ideologi, Karakter & Wawasan Kebangsaan Kemendagri menyampaikan Paguyuban daerah adalah wadah masyarakat yang berasal dari daerah yang sama. Di Jakarta yang sangat beragam, paguyuban tidak hanya menjaga budaya asal, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat persatuan, toleransi dan kehidupan bersama sebagai warga kota dan warga negara.

Jakarta merupakan ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang daerah, budaya, bahasa dan identitas yang beragam.

7 peran strategis paguyuban daerah, Sebagai Kekuatan Sosial dalam Membangun DKI Jakarta yang Harmonis, Inklusif dan Maju

1. Menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat.

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

3. Berkolaborasi dengan FPK

4. Melibatkan generasi muda dalam kegiatan budaya, dialog lintas komunitas dan kegiatan sosial

5. Mengembangkan konten digital tentang keberagaman

6. Jejaring antar paguyuban menjadi modal sosial dalam menghadapi tantangan

7. Bersama mencegah berbagai ancaman

Sehingga dampak yang diharapkan, Meningkatnya toleransi dan kohesi sosial, Terjaganya kerukunan antar warga, Terciptanya Jakarta yang aman, damai dan inklusif, Kuatnya persatuan dalam keberagaman, Terwujudnya Indonesia Maju.

Acara diakhiri dengan foto bersama, ramah tamah dengan walikota dengan perwakilan etnis, ramah tamah antar etnis dan makan siang bersama. (LEP)

Lanjutkan Membaca