Bombardir Isu Komunis Dinilai Mengkerdilkan NKRI dan Mengaburkan Persatuan Bangsa

Jakarta — Penulis dan pemerhati kebangsaan, Robertho Manurung, menilai bahwa bombardir isu komunisme yang berkembang di tengah masyarakat justru tanpa disadari telah mengkerdilkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, berbagai persoalan mendasar bangsa seperti lemahnya penegakan hukum, meningkatnya utang negara, hingga melemahnya sejumlah lembaga negara, seolah tertutupi oleh polemik ideologi yang terus dipertentangkan.

"Kerusakan institusi seperti KPK, KPU, hingga melemahnya fungsi Kesbangpol dalam melakukan pengawasan terhadap potensi bangkitnya ideologi terlarang menjadi perhatian serius. Ia menilai kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana agar tidak semakin memperuncing perpecahan di tengah masyarakat", jelas Robertho

“Koalisi partai politik seharusnya dibangun setelah pemilu sebagai bentuk konsolidasi demokrasi, bukan justru mengaburkan arah perjuangan politik rakyat. Selain itu, penghapusan berbagai perda di daerah juga dinilai telah melemahkan semangat otonomi daerah sehingga pemerataan pembangunan menjadi semakin jauh dari harapan,” ujar Robertho.

"Tanda-tanda perpecahan sosial di tengah masyarakat saat ini menunjukkan perlunya kewaspadaan dini seluruh elemen bangsa. Ia menilai isu komunisme kerap dimunculkan tanpa pemahaman sejarah yang utuh sehingga memicu kebingungan publik", tegas Robertho.

Robertho juga menyinggung keberadaan Keputusan Presiden Nomor 17 yang menurutnya memunculkan persepsi bahwa kelompok yang terkait dengan komunisme pada peristiwa 1965 seolah ditempatkan sebagai korban. Karena itu, ia menilai regulasi tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan interpretasi yang membingungkan masyarakat.

Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Jawa Tengah dan kemudian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Robertho mengaku pernah merasakan langsung dinamika pengawasan terhadap potensi penyebaran ideologi terlarang. Ia juga menyinggung peristiwa terbakarnya kantor Kesbangpol di Semarang yang disebut turut menghilangkan berbagai data penting terkait daftar organisasi terlarang.

Sebagai pemegang sertifikat Organ LITSUS dari BAKORSTANAS, Robertho menyatakan bahwa hingga menjelang masa pensiun dirinya masih menjalankan tugas pengawasan sesuai fungsi dan tugas Kesbangpol. Bahkan, menurutnya, aparat TNI yang hendak menikah pada masa tertentu juga masih melalui proses pengawasan terkait kemungkinan keterkaitan dengan latar belakang ideologi masa lalu.

Robertho berharap masyarakat tetap menjaga persatuan nasional, meningkatkan kewaspadaan dini, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa semangat kebangsaan dan persatuan harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Penulis:

Robertho Manurung (Pemerhati Kebangsaan

Lanjutkan Membaca

Indonesia Dilanda Krisis Sosial Politik

Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi krisis sosial politik (sospol) yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut arah kebijakan sosial dan politik yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menurut pengamat sosial politik sekaligus mantan aktivis dan birokrat, Robertho Manurung, berbagai program subsidi dan bantuan gratis yang selama ini digulirkan pemerintah kerap kali hanya menjadi fenomena politik semata tanpa menyentuh akar persoalan masyarakat secara menyeluruh.

“Bantuan sosial dan subsidi jangan hanya menjadi ‘lipstik politik’. Jika tidak tepat sasaran, maka hanya akan melahirkan ketergantungan dan memperbesar beban ekonomi negara,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tradisi hidup bergantung pada utang, baik dalam skala individu maupun negara. Akibatnya, muncul istilah “gali lubang tutup lubang” yang mencerminkan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.

Selain itu, Robertho juga menyoroti kondisi politik nasional yang dinilai semakin dipengaruhi kepentingan kelompok dan koalisi partai. Menurutnya, jabatan strategis di pemerintahan seharusnya lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, akademisi, dan ilmuwan yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya.

“Banyak tokoh profesional dan akademisi yang sebenarnya mampu berkontribusi untuk bangsa, namun sering kali tersisih oleh kepentingan politik praktis dan pembagian kekuasaan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa target kebijakan sosial politik pemerintah harus diarahkan secara jelas kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah desa, daerah pertanian, serta kawasan 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

Menurutnya, apabila bantuan sosial maupun kebijakan politik tidak berpihak kepada sektor-sektor mendasar tersebut, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan bangsa, khususnya di sektor perekonomian dan kesejahteraan generasi penerus.

“Jika persoalan mendasar ini tidak segera dibenahi, maka negara akan menghadapi dampak multidimensi yang bisa menjadi beban berat bagi generasi mendatang,” tutupnya. (*)

(Penulis: Robertho)

Lanjutkan Membaca

Masalah Dan Tantangan Bangsa Saat Ini

Jakarta — Permasalahan kemiskinan desa yang selama ini menjadi perhatian dalam pembangunan nasional dinilai telah menjalar ke wilayah perkotaan. Fenomena meningkatnya keberadaan ojek di berbagai lapisan masyarakat dan hampir seluruh daerah di Indonesia disebut sebagai salah satu simbol munculnya “miskin kota” akibat belum optimalnya pemerataan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Robertho Manurung yang menilai bahwa arah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berpotensi mengalami kemunduran apabila pembangunan tidak kembali menitikberatkan pada sektor pedesaan dan pertanian.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sistem pengairan, waduk, transportasi hasil pertanian, hingga penyediaan alat pengawetan hasil panen. Selain itu, dukungan subsidi pertanian juga dinilai penting guna meningkatkan hasil dan kualitas produksi nasional.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama. Desa merupakan soko guru perekonomian nasional. Jika pembangunan desa lemah, maka dampaknya akan menjalar ke kota dan memunculkan persoalan sosial-ekonomi baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kemajuan sektor agraris akan menjadi fondasi kuat bagi proses industrialisasi nasional. Dengan pertanian yang maju, industri pengolahan akan berkembang, penyerapan tenaga kerja meningkat, ekspor pangan bertambah, penerimaan pajak negara meningkat, serta inflasi dapat lebih terkendali.

Lebih lanjut, berbagai program pemerintah seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), serta pembangunan Sekolah Rakyat Berkualitas dinilai perlu diarahkan secara lebih fokus kepada wilayah pedesaan, daerah pertanian, dan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

Menurutnya, rendahnya pembangunan desa selama ini telah memunculkan efek sosial-ekonomi yang nyata di kawasan perkotaan. Hal itu terlihat dari berkembangnya sektor ojek yang kini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan produktif.

“Apabila pembangunan desa diperkuat secara serius dan berkelanjutan, maka akan tercipta kemakmuran bangsa, keadilan sosial, serta keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang mandat negara,” tambahnya.

Robertho Manurung sendiri dikenal sebagai mantan Ketua Pemuda Tani Nasional HKTI, mantan Ketua Pemuda Tani HKTI DKI Jakarta, serta pernah aktif sebagai pengurus KNPI dan Kosgoro Jawa Tengah. Saat ini ia aktif dalam Ikatan Pensiunan/Werdatama Sospol/Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pakar DPD Partai NasDem DKI Jakarta.

Rilis ini disampaikan sebagai bagian dari buah pemikiran dan rangsangan intelektual dalam menjawab berbagai tantangan bangsa Indonesia saat ini. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Budaya Merawat Data Wilayah Dinilai Penting untuk Mencegah Konflik

V

Jakarta — Wacana pentingnya budaya merawat data wilayah sebagai langkah pencegahan konflik kembali mengemuka dalam bedah buku Diplomasi Sengketa Empat Pulau Aceh–Sumut yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Diskusi publik tersebut mengangkat tema “Merawat Data, Mencegah Sengketa” dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, budayawan, serta pegiat literasi dari Aceh dan Jakarta. Senin (18/5/2026

Buku yang ditulis oleh Murizal Hamzah bersama Fikar W Eda itu membahas secara mendalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang sempat menjadi perhatian nasional pada Mei–Juni 2025.

Dalam paparannya, Murizal Hamzah menjelaskan bahwa sengketa empat pulau tersebut sejatinya bukan persoalan baru. Pada masa Orde Baru, persoalan serupa pernah diselesaikan secara bijak antara Gubernur Daerah Istimewa Aceh Prof. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dengan disaksikan Menteri Dalam Negeri Rudini.

“Beberapa puluh tahun kemudian, sengketa yang sama kembali terulang. Padahal akar persoalannya lebih kepada kesalahan administrasi sejak 2008,” ujar Murizal.

Ia menegaskan, sejak masuk dalam administrasi Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya diplomasi agar empat pulau tersebut dikembalikan ke Aceh. Bahkan, pembangunan infrastruktur seperti dermaga, mushalla, dan fasilitas lainnya tetap dilakukan Pemerintah Aceh di kawasan tersebut.

Menurut Murizal, persoalan empat pulau sebenarnya sudah pernah disinggung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 2022 di Banda Aceh, namun tidak menimbulkan kegaduhan. Polemik baru membesar pada 2025 hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menetapkan empat pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh pada 17 Juni 2025.

Sementara itu, intelektual nasional asal Singkil lulusan Jerman, Fajri Alihar, menilai bahwa di tingkat masyarakat sebenarnya tidak pernah ada konflik mengenai kepemilikan empat pulau tersebut.

“Saya sendiri heran kenapa menjadi heboh. Padahal masyarakat tahu bahwa empat pulau itu milik Aceh,” katanya.

Fajri menjelaskan, secara administratif Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang merupakan bagian dari Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Secara geografis, keempat pulau itu juga lebih dekat dengan wilayah Singkil Utara.

Ia menambahkan bahwa pulau-pulau tersebut selama ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk perkebunan kelapa dan peternakan kerbau secara turun-temurun. Selain itu, kawasan tersebut memiliki panorama alam dan habitat burung migrasi yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan.

Ketua Taman Iskandar Muda, Muslim Armas, mengapresiasi hadirnya buku tersebut sebagai dokumentasi penting sekaligus catatan sejarah yang dapat menjadi referensi dalam penyelesaian persoalan batas wilayah di Indonesia.

Dalam diskusi itu, Muslim juga mengusulkan agar pulau-pulau di Aceh dapat dikembangkan melalui kerja sama investasi jangka panjang dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, pengacara nasional Kamal J Farza menyebut buku tersebut sebagai salah satu dokumentasi paling lengkap terkait sengketa empat pulau Aceh–Sumut karena memuat berbagai arsip dan fakta yang sebelumnya belum diketahui publik.

Menurutnya, buku tersebut mengangkat sejumlah isu penting seperti lemahnya pengelolaan arsip negara, harga diri politik Aceh, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Acara bedah buku diawali dengan pembacaan puisi bertema pulau oleh empat penyair perempuan, yakni D. Keumlawati, Fatin Hamama, Devie Matahari, dan Helvy Tiana Rosa.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Komunitas Desember Kopi Gayo dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta serta PDS HB Jassin. Sejumlah tokoh Aceh dan nasional turut hadir, di antaranya pengusaha Iqbal Ismuha, Ketua Masyarakat Lhokseumawe SEUSAMA Jakarta Zulkifli Ibrahim, Ketua Umum IMPAS Aceh–Jakarta Raya Agussalim, pengacara nasional M. Basyir Aci, pegiat literasi Le Putra, serta tokoh masyarakat lainnya.

Rencananya acara ini akan dibuka oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, namun batal hadir karena agenda mendadak bersama Menteri Dalam Negeri. Demikian pula Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah yang berhalangan hadir karena masih melakukan mediasi sengketa batas wilayah di daerah lain. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Majelis Adat Aceh Kirim Surat Ke Mentri Agama, Soal Pakaian Adat Aceh Digunakan di Ucapan Keagamaan Non-Muslim

 

Sikap resmi ditunjukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, terkait polemik penggunaan atribut pakaian adat Aceh dalam penyampaian ucapan yang berkaitan dengan perayaan keagamaan non-muslim. Surat MAA tersebut tertanggal 12 Mei 2026 dan ditandatangani Ketua MAA Perwakilan Jakarta, Dr. Ir. Surya Darma, MBA. 

"Kami dari MAA  Perwakilan Jakarta sudah mengirim surat nomor 005/MAA/PWJKT/V/2026, menyampaikan bahwa pakaian adat Aceh seperti Kupiah Meuketop bukan sekadar busana seremonial, tetapi simbol identitas sejarah, nilai syariat, dan marwah masyarakat Aceh sebagai “Serambi Mekkah”jelas Surya Darma saat ditemui di ruang kerjanyavdi Jakarta, Rabu (13/5/2026). 

Karena itu, penggunaan atribut adat Aceh dinilai memiliki dimensi etika, penghormatan budaya, serta sensitivitas sosial yang harus dijaga secara bijaksana, " tambah Surya Darma

Seperti diketahui Menteri Agama  mengenakan pakai adat Aceh saya menyampaikan ucapan "Bulan Maria."

Ketua MAA Perwakilan Jakarta  menyebut penggunaan atribut adat Aceh dalam konteks ucapan keagamaan tertentu telah memunculkan berbagai pandangan dan keresahan di tengah masyarakat Aceh.

Dalam surat tersebut, MAA juga menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi sosial dan menghormati kekhususan Aceh sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Melalui surat itu, MAA Perwakilan Jakarta meminta Menteri Agama memberikan klarifikasi resmi mengenai maksud dan tujuan penggunaan atribut adat Aceh tersebut.

Selain itu, MAA juga mengimbau agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol budaya daerah tertentu dengan mempertimbangkan nilai sejarah, agama, dan adat yang melekat padanya. 

“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar serta upaya menjaga marwah adat Aceh dalam bingkai persatuan nasional,” demikian kutipan surat MAA Perwakilan Jakarta.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Ketua MAA Pusat, Ketua MPU Aceh, serta Ombudsman Republik Indonesia. 

Lebih lanjut Surya Darma menyatakan bahwa masyarakat Aceh tetap menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan semangat persatuan nasional.

Namun,  berharap penggunaan simbol adat Aceh dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (LEP) 

Lanjutkan Membaca