Watzap

 watzap

Gema Nusantara - Anti Narkoba

Baca Juga

Daerah (477) Nasional (231) Berita (113) Internasional (34) education (25) news (25) Berita Gema Nusantara (24) Duit (15) Nasiona (15) Tentang Narkoba (6) video (4) Gema (3) Peraturan (2) Profile (2) kesehatan (2) Teknologi (1) herbal (1)
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 16 Desember 2023

Diaspora Aceh Global Sorot Banyak Hal Demi Aceh Bermarbat

BY GentaraNews IN

 


Jakarta -Diaspora Global Aceh (DGA) menggelar rapat tahunan dan menyelenggarakan kongres luar biasa. Selain membahas internal organisasi, DGA juga menyoroti situasi global, nasional, dan lokal, bertempat di Wisma Taman Iskandar Mudan Jalan Perahu No. 1 Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan. Acara ini diikuti juga secara Virtual dari 4 benua. Sabtu (16/12/2023)

"DGA pada hari menyelenggarakan rapat tahunan untuk evaluasi kerja selama satu tahun terakhir sekaligus menyusun rencana kerja DGA ke depan serta antisipasi hal-hal yang strategis yang bisa diselesaikan," kata Ketua Umum DGA, Mustafa Abubakar

Diaspora Aceh Global merupakan wadah pemersatu keseluruhan masyarakat Aceh di perantauan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berdomisili di luar Provinsi Aceh. Diaspora Aceh Global dimaksudkan agar secara kolektif dapat berkontribusi membangun, mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai keacehan, keindonesiaan, dan kemanusiaan pada tataran strategis.


Didirikan pada 2021, Diaspora Aceh Global (DGA) saat ini memiliki struktur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat DGA yang berpusat di Jakarta serta 20 chapter (sagoe) di seluruh dunia.

"Hari ini, selain menyelenggarakan rapat tahunan, juga sekaligus menyelenggarakan Kongres Luar Biasa DGA untuk mereformulasikan visi, misi, dan restrukturisasi organisasi DGA yang semakin berkembang," katanya.



Rapat tahunan DGA dibuka oleh Pj Gubernur Achmad Marzuki yang diwakili oleh Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Almuniza Kamal, S.STP, M.Si. dalam pantun penutup mengatakan, “Bunga kenanga sangatlah wangi, bunga melati untuk obat, peran Diaspora Aceh sangatlah berarti, untuk mengwujudkan Aceh hebat dan bermartabat”.

Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi terkait kondisi lokal di Aceh, di Indonesia, dan kondisi global. Berikut 12 poin rekomendasi, antara lain :

1. Memberikan apresiasi yang tinggi dan tulus terhadap keputusan UNESCO yang menetapkan hari kelahiran Keumalahayati, Laksamana Perempuan dari Aceh (1550-1615), sebagai hari perayaan/peringatan internasional, disamping ditetapkannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 dalam pertemuan-pertemuan UNESCO;

2. Mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Palestina yang telah mengakibatkan belasan ribu korban meninggal, terutama wanita dan anak-anak. DGA menegaskan perlunya segera diusahakan tercapainya gencatan senjata yang permanen, dan mendorong upaya internasional agar Palestina segera meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat, sesuai amanat UUD 1945;

3. Berkaitan dengan banyaknya pengungsi Rohingya di Aceh, DGA mendesak adanya langkah-langkah konkret dari Pemerintah bersama UNHCR dan IOM, guna mengatasi masalah pengungsi Rohingya tersebut. Sekiranya hal ini tidak secepatnya ditangani, keadaannya dapat membebani dan berdampak buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat serta kredibilitas pemerintah lokal dan nasional;

4. DGA menghimbau segenap warga diaspora Aceh untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 serta mendorong terselenggaranya pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil, serta terhindar dari kecurangan;

5. Sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh No.:11 Tahun 2006, alokasi dana Otsus ke Aceh sebesar 2 persen sejak tahun 2008 sampai 2022 telah mencapai Rp 97,4 triliun atau rata-rata Rp 6,5 triliun per tahun dan menjadi 1 persen mulai 2023 hingga 2027. Penurunan ini dirasakan cukup memberatkan karena pemerintah Aceh sangat membutuhkan dana tersebut untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini DGA mendesak Pemerintah Aceh, DPRA dan semua pihak terkait untuk memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar Dana Otsus tersebut dapat diperpanjang sebesar 2 persen per tahun;

6. Sehubungan dengan meningkatnya indeks kemiskinan dan pengangguran di Aceh selama beberapa tahun terakhir ini, maka DGA mendesak Pemerintah Aceh segera mencarikan jalan keluar melalui program konkrit serta memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai dan efektif untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat;

7. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, judi online, korupsi dan krisis moral lainnya yang terjadi di Aceh saat ini menjadi keprihatinan Diaspora Aceh. Untuk itu DGA mendesak kepada para penegak hukum, agar memberikan prioritas tinggi terhadap penanganan masalah tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Mendorong pemberdayaan kembali secara substantif ketiga aspek keistimewaan Aceh di bidang agama, pendidikan, dan adat-istiadat. Penguatan keistimewaan tersebut bukan saja dalam upaya memperjelas dan memperkuat identitas ke-Aceh-an, tetapi juga dapat menjadi paradigma tersendiri dalam pengembangan sistem pendidikan dan pembentukan karakter SDM Aceh. Penguatan ketiga pilar keistimewaan tersebut dapat juga menjadi sarana pengembangan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui kegiatan promosi wisata yang akan berimbas kepada peningkatan ekonomi masyarakat;

9. DGA mengusulkan kepada pemerintah agar menerbitkan regulasi skema fasilitas khusus kepada diaspora Indonesia non WNI, dalam upaya meningkatkan kontribusi mereka untuk pembangunan nasional.

10. Mendorong Pemerintah Aceh untuk dapat menjadikan momen peringatan tsunami tanggal 26 Desember sebagai momen yang langka dan sangat khas yang diperingati setiap tahun agar dilaksanakan melalui promosi yang intensif untuk dapat memiliki manfaat ekonomi khususnya bagi kepentingan pariwisata nasional dan internasional.

11. Mengingat kondisi Aceh yang terkesan terlihat adanya polarisasi dalam berbagai aksi yang dapat memicu ketidakbersamaan dalam menangani berbagai masalah sosial, ekonomi dan budaya, direkomendasikan agar pemerintah Aceh Bersama dengan berbagai elemen Masyarakat Diaspora dalam dan luar negeri untuk menyelenggarakan Musyawarah Rakyat untuk mencari kebersamaan visi untuk mewujudkan Aceh yang bermartabat.

12. Untuk dapat melaksanakan berbagai situasi dan kondisi menuju Aceh yang bermartabat dan menghasilkan kebersamaan visi dan misi, didorong agar Aceh dijalankan oleh seorang pemimpin yang kuat (strong leadership), memiliki keteladanan, keacehan, nilai keagamaan dan berorientasi masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai masa lalu yang perlu berkesinambungan.

Ketua Umum DGA, Mustafa Abubakar memberi Apresiasi kepada semua peserta virtual yang mengikuti acara sampai selesai walaupun ditempat mereka sudah larut malam.

Acara ini di akhiri dengan foto bersama lalu makan siang dengan menu khas Aceh. (LEP).


 

Minggu, 27 Agustus 2023

Pemilu 2024 Agar Berlaku Jujur Adil Dan Bermartabat

BY GentaraNews IN


 
Jakarta - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Coffee Morning yang pesertanya dihadiri perwakilan terdiri dari Anggota FPK Propinsi, Anggota FPK Se Kota Administratif dan Kabupaten Kepulauan Seribu dan perwakilan dari beberapa kampus se DKI Jakarta, acara ini di laksanakan di EL Hotel Jalan Raya Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta utara. Senin 28 Agustus 2023.

Kepala Kesbangpol Propinsi DKI Jakarta Drs. Taufan Bakri, M. SI yang di wakili oleh Drs. Tumpal Datner, M.M (Kabid Bina Idewasbang) membuka acara “coffee morning 2023” yang di hadiri lebih dari 150 orang peserta.

Dalam wawancara dengan wartawan kami, ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta Samsul Zakaria, SH, MH mengatakan bahwa, “kegiatan ini untuk mengawal dan menjaga Jakarta aman menghadapi pemilu 2024 agar belaku jujur adil dan bermartaat,” jalasnya

“Hasil yang diharapkan dari coffee morning ini untuk menjaga stabilitas di Jakarta,” Ungkap Samsul Zakaria atau akrab di panggil Samjek

Acara selanjutnya diskusi yang di moderatorin oleh Ir. Budi Siswanto, anggota FPK Propinsi DKI Jakarta. Ada 3 sesi diskusi dengan 3 narasumber, Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM, Wahyu Dinata dan Skhroji.

Direktur Dina Ideologi, Karakter dan Wasbang dari Kemendagri, Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM dengan judul materi Peningkatan Peran Forum Pembauran Kebanggsaan (FPK) dalam mendukung pelaksaan Pemilu 2024 menjelaskan tentang :
 
1. Kondisi saat ini, masyarakat sedang ramai membahas terkait dgn pengangkatan penjabat KDH utamanya yg berasal dari TNI/Polri serta transparansi dlm penunjukannya;
 
2.  Pada saat ini telah ditetapkan 18 (tujuh belas) Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh yang berhak untuk mengikuti Pemilu Legislatif Tahun 2024;
 
3. Penyelenggara saat ini tengah menyiapkan instrument pendukung dan pemetaan kebutuhan pemilu baik itu kebutuhan electoral, aturan hukum, fasilitasi pendukung, sarpras, dan SDM;
 
4.  Isu calon presiden dan pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Lalu Drajat Wisnu Setyawan menjelaskan isu update yang perlu disikapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilu serentak tahun 2024

1. ANCAMAN DAN RADIKALISME IDEOLOGI

• Radikalisme yang menjadi ideologi kaum tertentu, serta tantangan Ideologis dan pragmatism politik dan ancaman perpecahan yang mulai mewarnai sistem politik di Indonesia.

• Munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila serta kemunculan tindakan terorisme oleh sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya konflik antar anak bangsa.

2. STABILITAS POLITIK

• Politisasi Agama, Money Politik dan Hoax/ Ujaran Kebencian, serta Adu Domba SARA melalui media

• Kemajuan Teknologi dan Keterbukaan Arus informasi, menyebabkan informasi berjalan dengan sangat cepat dan dapat menyebarkan berita dengan tingkat keakuratan yang tidak pasti, memicu munculnya hoaks/berita kebohongan, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sebuah provokasi untuk kericuhan

Lalu Ketua KPU Propinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dengan judul materi Upaya Meningkatkan partisipasi Masyarakat multi etnis pada pemilu 2024 tujuan partisipasi masyarakat Menyebarluaskan Informasi Pemilu dan Pilkada, Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Masyarakat tentang hak dan kewajiban dan dalam Pemilu dan Pilkada.

Menurut Wahyu Dinata Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dan peserta pemilihan;

2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan;

3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar; dan;

5. Memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam pemilu dan pemilihan

Sementara Anggota Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sakhroji, SH, MH dengan judul materi Konflik sosial dalam pemilu dan pencegahan dan mensukseskan pemilu tahun 2024 menjelaskan, “Konflik Sebagai Suatu Keniscayaan, Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya (krn mental seseorang), karena pilihan yang berbeda dengan kata hatinya, ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan, merasa bimbang mana yang harus dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas dan kewenangan yang melebihi kemampuannya.

Lalu Sakhroji membagi Konflik ada 5 (lima) bentuk :

1. Konflik Pribadi, Konflik yang terjadi antara dua individu, atau lebih karena perbedaan pandangan dan lainnya;

2. Konflik Rasial, Konflik Yang Timbul Akibat Perbedaan2 Ras,

3. Konflik Antar Kelas Sosial, Konflik yang Timbul disebabkan adanya Perbedaan Kepentingan Antar Sesama Kelas Sosial,

4. Konflik Politik, Konflik Yang Terjadi Akibat Adanya Kepentingan atau Tujuan Politis Yang Berbeda antar seseorang atau kelompok,

5. Konflik Yang Bersifat Internasional. Konflik Yang Terjadi Karena Perbedaan Kepentingan yang Berpengaruh Kepada Kedaulatan Negara, secara Ekonomi, Politik dan Budaya.

“Politisasi Isu Sara, Berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatan sebagai tindakan SARA,” jelas Sakhroji

"Politik SARA? Suatu kegiatan yang dilakukan politikus dengan memanfaatkan isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat pemilihan umum” urai Sakhroji lagi.

“Ada Empat modus politisasi SARA dan kampanye hitam. Pertama, pidato politik yang cenderung mengarah pada isu SARA. Kedua, berbagai ceramah provokatif di tempat ibadah atau tempat publik. Ketiga, Spanduk calon kepala daerah yang memiliki pesan tersirat berbau SARA. Keempat, Maraknya penyebaran ujaran kebencian di Media Sosial,” pungkas Sakhroji (LEP)





Jumat, 25 Agustus 2023

Petrus Golose Ke Yunani

BY GentaraNews IN ,


Athena - Bertolak dari Albania ke Yunani, Kepala BNN RI didampingi Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Y.M. Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan; Anggota Kelompok Ahli BNN RI bidang kerja sama internasional, Ambassador Harry James Kandou; Direktur PLRKM BNN, dr. Amrita Devi, SpKJ,M.; dan Direktur Intelijen BNN, Brigjen Pol. Ruddi Setiawan, S.H., S.I.K., M.H. melangsungkan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Yunani, Dimitrios Vartzopoulos pada, Jumat (25/8).

Pemerintah Yunani menaruh perhatian sangat besar terhadap permasalahan kesehatan jiwa dan adiksi. "Saat ini dalam upaya kesehatan, pemerintah mengedepankan upaya pencegahan, reintegrasi sosial, dan layanan tambahan untuk mendukung proses pemulihan termasuk pendekatan harm reduction," ujar Dimitrios Vartzopoulos.

Wakil Menteri Kesehatan Yunani menambahkan seluruh pelaksanaan pengobatan narkotika di Yunani dilaksanakan oleh pemerintah termasuk layanan komplikasi penyakit fisik dan psikis akibat penyalahgunaan narkotika. Pemerintah juga menjalin kerjasama yang erat dengan para pihak non-pemerintahan dalam upaya rehabilitasi.

Untuk lembaga rehabilitasi komponen masyarakat hanya melakukan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi tanpa pengobatan, berkaitan dengan rehabilitasi, Dimitrios menyebutkan Pemerintah Yunani memiliki tantangan berupa penertiban layanan rehabilitasi mewah yang marak beredar tanpa izin.

Sementara itu, Kepala BNN RI menyampaikan mengenai kebijakan BNN RI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di  melalui 4 strategi pendekatan yaitu hard power, soft power, smart power, dan cooperation.

BNN RI melakukan berbagai terobosan dalam upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. Salah satu terobosan dalam rehabilitasi adalah dengan membuat standardisasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah. Mendengar penjelasan tersebut Wakil Menteri Kesehatan Yunani pun tertarik untuk belajar lebih lanjut kepada Indonesia.

Diakhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk mempererat jalinan kerja sama khususnya dalam pendekatan soft power.

Selasa, 15 Agustus 2023

KEMENDAGRI dan KADIIFA Sepakat Gelar Festival dan Expo Tenun Songket 2023

BY GentaraNews IN ,

 


Tenun dan songket tradisional yang ada di seluruh kepulauan   Indonesia, merupakan ciri khas dan jati diri budaya bangsa . Tenun dan Songket Tradisional hand made Indonesia, mempunyai nilai  filosofi nan adiluhung,  yang mempunyai nilai investasi dan nilai jual tinggi, sudah  selayak nya wastra tradisional tenun dan songket Indonesia di berikan apresiasi  tinggi dan di dukung kelestarian nya, di lindungi kepemilikan secara resmi keberadaannya yang sejak lebih dari 1000 tahun secara turun temurun masih di kembangkan oleh anak bangsa indonesia.

Presiden dan seluruh pemerintah  secara resmi wajib melestarikan  warisan budaya bangsa tak benda, sebagai aset budaya yang tidak ternilai, begitupun wajib dibudayakan, digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat indonesia .

Hasil pelaksanaan Gathering Festival Tenun, Songket Nusantara, dan UMKM Expo Auditorium BPSDM Kemendagri adalah bentuk promosi untuk penyelenggaraan Festival Tenun, Songket Nusantara, dan UMKM Expo. Rabu (9/8/23) lalu.



“Festival dimaksud untuk mengukuhkan warisan budaya ini. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Komunitas Indonesia International Fashion Art & UKM (KADIIFA),  Pemerintah DKI Jakarta, dan Kamar Dagang & Industri Indonesia akan menyelenggarakan Festival Tenun Songket Nusantara & UMKM Expo 2023 di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, dari 2 hingga 7 September 2023”, Jelas Ketua Umum Kadiifa Prof. Dr. Hj. Anna Mariana, SH, MH, MBA

“Fokus utama Festival Tenun Songket Nusantara & UMKM Expo tahun ini adalah Deklarasi dan Penetapan Hari Tenun dan Songket Nasional pada tanggal 7 September. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan memimpin acara tersebut. Pemilihan tanggal ini menghormati momen di tahun 1926 saat Dr. Soetomo menjadikan "menenun" sebagai mata pelajaran utama di sekolah formal”, tambah Anna Mariana menjelaskan

“Dalam kegitan tersebut Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pelindung Tenun & Songket Nusantara. Agenda lain termasuk Pemilihan Putra Putri Tenun & Songket Indonesia 2023, Pameran Tenun Songket Keraton Nusantara, UMKM Expo, serta Konser Budaya & Festival Tari Nusantara”, tambah Anna Mariana lagi

Festival Tenun Songket Nusantara & UMKM Expo 2023 menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia yang kaya dan tak ternilai harganya. (LE).

Peusijuek Wamen Nezar Patria Sekaligus Peringati Hari Damai Aceh

BY GentaraNews IN ,


JAKARTA - Tokoh Aceh di Jakarta yang tergabung dalam sejumlah organisasi/lembaga melakukan prosesi adat peusijuek (tepung tawar) terhadap Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo) Nezar Patria yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli lalu. 

Dilakukan di Wisma Taman Iskandar Muda di kawasan Guntur, Setiabudi, Jakarta, pada Selasa (15/8/2023) malam, prosesi peusijuek melibatkan Majelis Adat Aceh (MAA) Cabang Jakarta, Taman Iskandar Muda, dan Diaspora Global Aceh.  Acara peusijuek Nezar bersama bersama istri ini sekaligus memperingati Hari Damai Aceh yang sudah berusia 18 tahun.

Dalam sambutannya, Nezar Patria menyampaikan terima kasih atas acara adat yang digagas oleh Taman Iskandar Muda dan MAA. 

"Sungguh ini sebuah penghargaan dan  kemuliaan bagi saya," kata Nezar. 

Nezar kemudian mengenang momen Hari Damai Aceh. Menurutnya, saat MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, Nezar menyaksikannya dari dekat dengan jantung berdebar bahagia di hadapan para perunding GAM dan Pemerintah Indonesia.  Sebuah momen bersejarah yang menandai berakhirnya konflik panjang dan berdarah-darah sejak Indonesia merdeka. 

"Sebagai generasi muda Aceh pada waktu itu, saya berterima kasih kepada kedua pihak yang berjiwa besar dan bersepakat untuk membangun Aceh baru yang damai dan sejahtera di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Nezar.  

Bagi Nezar,  perjanjian di Helsinki adalah momen puncak, sebuah solusi politik yang bisa diterima kedua pihak, tanpa ada yang kehilangan muka, dan menghargai martabat kedua pihak. 

Nezar juga terkenang menjelang penandatangan MoU Helsinki, salah satu anggota tim perunding Pemerintah Pusat bertanya kepadanya apakah ada pepatah Aceh tentang perdamaian. 

"Maka saya ingat pepatah 'pat ujeun yang tan pirang, pat prang tan reda.' Pepatah itu pula kalau tidak salah diucapkan oleh Presiden Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menyambut perdamaian bersejarah ini," kata Nezar. 

Nezar percaya, pepatah itu adalah hasil dari pengalaman panjang para endatu di Aceh yang melewati berbagai tantangan zaman, sejak kerajaan Aceh terbentuk hingga masa republik saat ini. 

"Bahwa tak ada yang abadi di alam semesta, seperti hujan yang akan reda, demikian pula perang yang akan berhenti," ujarnya. 

Pengalaman pahit selama konflik bersenjata itu, kata Nezar, hendaknya menjadi menjadi pelajaran, sebagai modal pengalaman, pengetahuan, dan bijak dalam melangkah menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik. 

Menurut Nezar, perdamaian telah membuka peluang politik bagi Aceh untuk memberikan terbaik bagi masyarakat. Politik yang mengabdi kepada publik. 

"Buah dari perjuangan panjang dan titik kompromi itu adalah suatu sistem demokrasi lokal yang berkuasa untuk mengatur diri sendiri, tanpa harus menyerahkan segalanya ke pemerintahan pusat," ujarnya. 

Dana Otonomi Khusus dan lahirnya partai lokal di Aceh, kata Nezar, seharusnya bisa membuat Aceh lebih sejahtera. 

Nezar mencatat, dari 2008 hingga 2022, tercatat sudah Rp95,9 triliun Dana Otsus yang diterima Aceh. Dana itu akan berakhir pada 2027. Kini, kata Nezar, dirinya mendengar  sedang dilakukan upaya-upaya untuk meminta perpanjangan Dana Otsus. 

Hanya saja, Nezar mengingatkan pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan tata kelola penggunaan dana otonomi khusus Aceh yang disebutnya sebagai uang yang besar tetapi masih muncul tanda tanya: apakah sudah bermanfaat bagi rakyat? Apakah sudah tepat sasaran?

"Pertanyaan itu muncul mengingat angka kemiskinan di Aceh masih 14 persen. Angka yang besar, kata Presiden. Karena itu Bapak Presiden meminta agar kita semua memberi perhatian penuh ke sana lewat program-program yang didesain untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya. 

Nezar mengingatkan agar Aceh perlu memikirkan jalan keluar alternatif seandainya Dana Otsus tidak lagi diperpanjang di masa depan. Dia mengatakan ada harapan besar bahwa generasi muda Aceh, terutama Gen Z, kini lebih beradaptasi dengan zaman di era digital. Gen Z di Aceh saat ini, katanya, punya mimpi dan kesempatan yang melampaui generasi lama.

"Tugas kita yang di sini malam ini adalah membuka jalan untuk mereka, para generasi penerus," ujarnya. 

Dia mencobtohkan pada perhelatan SEA Games 2023 lalu di Kamboja, yang menyumbang medali emas cabang olahraga e-sport untuk Indonesia adalah atlet asal Aceh Teuku M Kautsar. 

"Ini adalah pencapaian luar biasa untuk seorang anak yang besar di ujung pulau Sumatera," katanya. 

Keberhasilan Kautsar, kata Nezar, tentu menyalakan harapan baru bahwa generasi muda Aceh sangat adaptif dengan teknologi digital, dan mampu mengejar ketertinggalan. 

Pemerintah Pusat, kata Nezar, terus mendukung Aceh untuk mengejar ketertinggalan ini dengan membangun infrastruktur penunjang seperti jaringan internet. Di Aceh, saat ini ada ratusan blank spot 4G yang perlu diperhatikan.

"Saya juga sudah bicara dengan Diskominfo Aceh dan meminta Dinas itu untuk bekerjasama dengan Balai Monitoring Kominfo di Aceh guna menyisir daerah-daerah tertinggal dan terluar untuk kita fasilitasi dengan jaringan internet yang memegang peranan penting di era digital saat ini, termasuk dalam hal perdagangan berbasis digital yang bisa melampaui batas negara,"ujarnya. 

Nezar juga menyampaikan pihaknya di Kementerian Kominfo baru-baru ini sudah memblokir puluhan ribu situs judi online, termasuk Higg Domino yang sebelumnya pernah diminta agar diblokir oleh ulama dan pemerintah Aceh. 

"Semoga pemblokiran ini bisa mengobati keresahan kita selama ini," ujarnya. 

Sejumlah tokoh hadir dalam acara adat ini diantaranya mantan Menteri ATR BPN Sofyan Djalil, Mantan Dubes RI untuk Inggris, Teuku Mohammad Hamzah Thayeb yang mewakili Diaspora Global Aceh, Ketua MAA Perwakilan Jakarta Surya Dharma, Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, serta Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Hadir pula dalam kesempatan itu mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. 

Sebelumnya, Ketua Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda Muslim Armas  menitipkan sejumlah harapan masyarakat Aceh kepada Nezar terutama dalam tugasnya sebagai Wakil Menteri Kominfo.

“Kami titip bahwa masih banyak daerah di Aceh yang susah sinyal dan belum tersebar secara merata di Aceh, terutama di bagian Selatan dan Tengah Aceh. Karena itu kami berharap Wamenkominfo mendorong agar jaringan telekomunikasi dan internet di Aceh bisa lebih baik,” kata Muslim.

Muslim juga meminta kominfo bertindak untuk menertibkan aplikasi dan juga situs judi online yang meresahkan masyarakat di provinsi satu-satunya di Indonesia yang menerapkan pemberlakuan syariat Islam. Menurut Muslim generasi muda Aceh harus diselamatkan dari jeratan judi online.

“Harus ada upaya nyata untuk menyelamatkan generasi Aceh dari judi online yang semakin meresahkan kita semua,” sebutnya.

Selain itu Nezar juga diminta untuk membantu menyelesaikan ketertinggalan Aceh yang saat ini masih tercatat sebagai provinsi termiskin di sumatera, setelah Aceh mendapatkan banyak dana otonomi khusus buah dari perjanjian damai Aceh yang telah berlalu 18 tahun. Kontribusi Nezar di akhir periode presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat menjembatani komunikasi Aceh dengan pusat. []








Tutorial BloggingTutorial BloggingBlogger Tricks

Baca Juga