Pemerintah Wajib Cari Solusi Konprehensif Harga Minyak Goreng

Jakarta - Hasil kajian bidang Litbang DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (DPP GARPU) perihal mahalnya harga minyak goreng selama bulan Ramadhan dan menjelang tahun baru, hal ini disampaikan Ketua Umum Jufri Lumintang dan Sekjen Husendro dalam rilis yang disampaikan melalui pesan singkat Whatsapp media kami Minggu (10/4/2022).

Pemerintah sedang menyiapkan program distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Bantuan yang akan diberikan kepada 20,56 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) imbas langka dan mahalnya minyak goreng dalam minggu ini dinilai akan cukup membantu masyarakat. Akan tetapi, persoalan masih mahalnya minyak goreng harusnya sudah dicari jalan keluar agar harganya kembali normal. 

“Terlepas dari pro dan kontra soal efektifitas BLT minyak goreng, yang pasti bantuan itu kami nilai akan membantu masyarakat. Namun ini kan sifatnya jangka pendek untuk mendukung sub elemen masyarakat yang terimbas langka dan mahalnya minyak goreng. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus mampu segera mengontrol harganya di pasaran. Jangan sampai pasca Idul Fitri, harganya masih mahal,” jelas Ketua Umum DPP GARPU, Jufry Reigen Lumintang dalam rilis persnya.

Saat ini kondisi harga minyak goreng di pasaran belum normal. Memang pasca pemerintah mencabut kebijakan minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), stok minyak goreng kemasan menjadi melimpah dan tersedia dalam jumlah yang sangat banyak di berbagai swalayan dan pusat perbelanjaan.

Sayangnya dengan melimpahnya stok minyak goreng kemasan, harga yang dijual belum kunjung turun.

Data yang dihimpun Tim Litbang DPP GARPU, per tanghal 8 April 2022 rata-rata minyak goreng kemasan 2 Liter dijual masih dijual seharga Rp. 45-55 ribu.

Sementara masalah minyak goreng curah. Selain harganya yang sudah naik dan dijual antara Rp 19-20 ribu per liter, ketersediaannya di berbagai pasar tradisional sangat terbatas dan tergolong langka. Beberapa pedagang yang dimintai catatan oleh Tim Litbang DPP GARPU masih terus mengeluh soal distribusi minyak curah yang dibatasi.

“Itu keluhan pedagang di banyak pasar tradisional yang dicatat oleh Tim Litbang DPP GARPU. Kalau mereka order 70-100 jerigen, adanya Cuma 20-30 jerigen, 2 sampai 4 hari stoknya habis,” demikian penjelasan Jufry.

"Pemerintah dalam hal ini  Kementerian Perdagangan untuk segera mencari jalan keluar yang konprehensif. Persoalan minyak goreng yang merupakan salah satu komponen kebutuhan utama masyarakat harusnya dijamin ketersediaannya dan tentunya perlu dipastikan harganya yang ideal," pinta Jufri Lumintang.

Sekretaris Jenderal DPP GARPU, Husendro SH MH turut menambahkan, Pemerintah Indonesia harusnya tidak mengulur waktu untuk mengambil alih kontrol harga dan ketersediaan minyak goreng. Presiden Jokowi seru Husendro perlu mengevaluasi seluruh kebijakan yang telah diambil oleh Kemendag sebagai leading sector yang mengurusi persoalan minyak goreng mulai dari hulu hingga ke hilir," jelasnya

"Harusnya pemberlakuan kewajiban pemenuhan dalam negeri (DMO) dan penetapan kewajiban harga dalam negeri (DPO) bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng," tegas Husendro

"Kebijakan tersebut tidak disambut baik oleh pengusawa sawit mengingat potensi profit yang diterima bakal lebih kecil karena perbedaan harga CPO global dan domestik cukup signifikan," tambahnya.

Harga jual global saat ini antara Rp 16-18 ribuan per kilogram. Dengan kewajiban DMO dan penetapan DPO, harga jual domestik sekitar Rp 9 ribuan per kilogram.

"Para pengusaha sawit tidak mau rugi . Ya, pasti stok bahan bakunya masih terbatas dan berimbas pada masih langka dan mahalnya minyak goreng dalam negeri,” jelas Husendro panjang lebar.

“Ya kita tungga sikap tegas pemerintah dengan pengusaha kelapa sawit. Para pelaku bisnis sawit di Indonesia harus dievaluasi dan diaudit perusahaannya. Jangan ada yang bermain-main dengan kebutuhan pokok warga. Karena ini jelas menggangu stabilitas negara. Jadi harus tegas,” tutup Husendro. (LEP)

ReplyForward

Lanjutkan Membaca

GARPU Hadir Untuk Membantu UMKM Lebih Baik Dan Sejahtera

 

Bandar Lampung -- Kepengurusan DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu) Propinsi Lampung dengan nakhoda  Maulana Rosyid Efendi, resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Garpu Jufri R Lumintang di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis, 24 Maret 2022.

Dalam pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua  Dewan Pakar Garpu, Pietra M Paloh, Sekjen Garpu Dan Para Wakil Ketua Umum, Ketua DPW Partai NasDem Lampung, Herman HN, Unsur Forkopinda Propinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudratul Ikhwan beberapa ormas sayap Partai Nasdem.

Acara dengan dibuka oleh Tari Siger Pengunten,menyanyikan Lagu Indonesia raya, Himne Garpu. Lalu dilanjutkan pembacaan do’a dilakukan oleh Ustadz Edi Rosyadi, kemudian Lagu Indonesia Raya, Mars NasDem dan Hymne NasDem.

Wakil Ketua Umum Martua Raja Sihotang yang juga sebagai koordinator pembentukan DPW, melaporkan bahwa, “bangga telah terbentuk 100% di seluruh DPD bahkan sampai pada tingkat Kecamatan.

Dalam sambutanya Ketua DPW Partai NasDem Lampung, Herman HN, mengatakan. “mari Bersama-sama sayap partai NasDem kita pedulu terhadap rakyat, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pesan ketua umum Partai Nasdem, kita dipilih rakyat dan layani rakyat dengan” tegasnya

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Lampung, Herman HN mengatakan, dengan pelantikan Ketua  DPW Garpu Lampung diharapkan bisa sama-sama membantu rakyat di semua bidang khususnya pelaku UMKM. 

"Kalau bisa bantu rakyat kan jadi benar-benar partai Nasdem ini dilihat dan dekat dengan rakyat. Karena senang susah kita bersama," ungkap Herman HN.

Garpu merupakan salah satu sayap partai Nasdem yang fokus membantu para pelaku UMKM. Jadi, diharapkan Garpu bisa membantu apa yang dibutuhkan pelaku UMKM. 

"Saat ini yang dibutuhkan UMKM cuma dua yakni pemodalan dan pemasaran. Jadi dengan berdirinya garpu ini diharapkan dapat membantu pemasaran pelaku UMKM ditingkat nasional maupun internasional," ujar mantan Wali Kota Bandar Lampung dua priode ini.

Selanjutnya Ketua Dewan Pakar DPP GARPU Pietra M Paloh menyampaikan sejarah berdirinya Garpu yang cukup sentimental dari almarhum Rusli Paloh ayah saya, yang sering kedatangan tamu setiap hari, yang berkeluh kesah, semoga ini kelah bisa menjadi amal jariyah bagi beliau. Untuk bergerak menolong rakyat kecil.

Selanjutnya Sekjen DPP GARPU Husendro membacakan susukan kepengurusan DPW GARPU Propinsi Lampung priode 2021-2026 yang di tetapkan di Jakarta 24 November 2022 dimana dilanjutkan dengan penyerahan pataka GARPU dari Ketua Umum Jufri Lumintang kepada ketua DPW GARPU Propinsi Lampung Maulana Rosyid Efendi.

“Bendera GARPU akan saya kibarkan di 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung,” pekik Maulana Rosyid Efendi keras yang di dengar seluruh hadirin.

Ketua DPP Garpu, Jufri R Lumintang mengatakan dilantiknya Ketua DPW dan pengurus Garpu Lampung, “diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung agar lebik baik dan sejahtera,” jelasnya

"Kami dari DPP Garpu memberikan dorongan kepada setiap DPW salah satunya DPW Garpu Lampung yang dipimpin Maulana Rosyid Efendi, untuk membuat strategi bisnis untuk masuk dunia investasi marketing dalam digitaliasi" tambah Jufri Lumintang.

“Kelak pelaku UMKM Lampung mampu memasarkan produk ke seluruh Indonesia,” harap Ketua Umum GARPU

Jufri juga mengatakan, kedepannya nanti DPP akan banyak memberikan program-program baik dari program kementerian maupun kerjasama dengan pihak swasta.

"Nantinya program-program itu akan kami bawa kesetiap DPW-DPW yang sudah terbentuk," paparnya.

Garpu bagian untuk mengangkat UMKM supaya UMKM bisa menjadi lebih baik dan sejahtera. Namun, untuk saat pihaknya belum bisa merangkul semua UMKM yang ada di seluruh Indonesia. 

"Secara database, seluruh Indonesia ini UMKM ada sekitar 60 juta. Tapi kami tidak mampu dengan tangan kami yang sedikit ini merangkul itu semua," kata dia. 

"Sentuh hari pelaku UMKM agar mau bergabung dengan Garpu, selamat bekerja" pungkas Jufri Lumintang

Dalam acara pengukuhan kepengurusan GARPU DPW Propinsi Lampung, yang di nakhodai Maulana Rosyid Efendi, menyampaikan visi dan GARPU yang merupakan komunitas partai NasDem yang ingin mensejahterakan masyarakat pelaku UMKM Lampung melalui permodalan dan pemasaran.

“Kelak Pemda Propinsi Lampung serius mensuport UMKM, agar mampu mengeksport produknya,” pintanya

“Dengan hadirnya GARPU kelak NasDem akan dapat 17 kursi di DPRD Propinsi Lampung, dengan kerja kerja untuk masyarakat,” pungkas Maulana Rosyid Efendi.

Dalam acara pelantikan ini juga di adakan bazar UMKM dari 15 Kabupaten Kota seprovinsi Lampung,sebanyak 100 macam UMKM dari berbagai jenis makanan dan minuman dari 7.000 binaan UMKM GARPU Propinsi Lampung dan pembagian 1000 nasi kotak bagi para Ojek Online. (LEP)

 

 

Lanjutkan Membaca

Forum Pembauran Kebangsaan Asset Pemda Menjaga Kerukunan Antar Etnis

Jakarta - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta diketuai Syamsul Zakaria menyambangi Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Hadir pada acara ini Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Drs. Taufan Bakri, M. Si. Rombongan diterima Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Almuniza Kamal S.STP, M.Si didampingi Ir. Cut Putri Alyanur, MM Kasubbid Hubungan antar lembaga dan masyarakat. Pertemuan berlangsung di Gedung BPPA Jalan Jl. RP. Soeroso No.14, RT.9/RW.5, Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Senin(21/3/2022).

Acara di buka oleh T. A. Kahar, SH, S.IP, MM. M. Si yang berasal dari Taman Iskandar Muda, Aceh yang juga anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta menjelaskan selayang pandang tentang Aceh yang memiliki 12 Etnis, dimana antara satu etnis dengan etnis yang lainnya berbeda jauh dalam kosakata bahasa dan budaya.

"Kami bisa tahu kalau bahasa itu berasal dari etnis ini dari kabupaten itu yang ada di Aceh," jelas Kahar

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan Syamsul Zakaria yang Kerukukan Keluarga Sulawesi Selatan memperkenalkan seluruh anggotanya dan menyampaikan terima kasih atas diterimanya seluruh rombongan besilaturahmi. Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Drs. Taufan Bakri, M. Si mengawali sambutannya dengan pantun segar.

“Kelak setelah Ibukota pindah ke Kalimantan Jakarta akan menjadi Daerah Khusus Invesntasi, jadi tetap DKI Jakarta,” jelas Taufan Bakri

Drs. Taufan Bakri MSi menyampaikan apresiasi kepada Almuniza Kamal S.STP, M.Si yang sama sama pamong praja yang kini menjabat sebagai Kapala Badan Penghubung Pemerintah Aceh

"DKI Jakarta punya asset Rumah Sakit yang baik, lalu beberapa Universitas ternama di samping sumber daya manusia yang luar biasa, bila kelak Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan, walaupun Jakarta Tidak punya sumber daya alam" jelas Taufan Bakri .

"Ini Investasi untuk Jakarta tetap mendapatkan sumber sumber pajak bagi Pendapatan Asli Daerah," tambah Taufan Bakri.

"Bapak bapak dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi adalah aset bagi Pemda DKI Jakarta dalam menjaga kerukunan antar etnis," tegas Taufan Bakri.

Sementara itu Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Almuniza Kamal S.STP, M.Si dalam sambutannya mengatakan keberadaan Badan penghubung untuk menjaga asset Pemda Aceh yang ada di Jakarta, seperti anjungan Aceh yang ada di TMII, assat asrama Aceh Foba yang ada di Setia Budi.

Almuniza Kamal S.STP, M.Si menyambut baik ide dari FPK melibatkan Pemerintah Aceh untuk promosi kuliner Aceh pada pegelaran yang bersifat Nasional, "Saya senang dan bangga kalau kuliner Aceh di sukai oleh bukan orang," jelasnya. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Kelangkaan Minyak Goreng dan Para Penjahat di Sektor Pangan

Saat ini Indonesia sedang dibuat rusuh oleh sejumlah spekulan, kartel, para pemburu keuntungan diatas penderitaan orang banyak, organisasi, dan orang orang yang dengan sengaja untuk menjatuhkan wibawa Pemerintah. Minyak goreng langka dimana-mana, di seluruh Indonesia. Lalu harganyapun naik di pasaran. Terjadilah panic buying (kepanikan pembelian). Warga berduyun-duyun antri di berbagai swalayan, pusat bazar minyak goreng murah bahkan Partai Politikpun ikut serta membagikan minyak murah dengan alasan membantu Pemerintah.. Ada yang dapat, ada pula yang tidak. Lebih ironis lagi, ada yang meninggal seperti kejadian di Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sekitar 12 Maret 2022 kemarin. Sungguh, ini membuat kita miris dan gusar mendengarnya.

Pada dasarnya problematika instabilitas bahan pokok dan pangan bukanlah hal baru di Indonesia. Setiap tahun, masyarakat Indonesia selalu mengalami masalah seputar bahan pokok. Dalam catatan saya pribadi misalnya, sekitar 2014 lalu masyarakat sempat diguncang mahalnya harga daging lembu/kerbau dan daging ayam. Bahkan beberapa kenalan pelaku kuliner saat itu mengeluh tidak bisa mendapatkan bahan baku tersebut untuk penjualannya.

Bawang putih juga pernah mengalami kondisi yang sama. Salah satunya sekitar Februari 2020, pada masa-masa awal Pandemi Covid-19 terjadi di China dan jelang penyebarannya masuk ke Indonesia. Bawang putih mengalami kelangkaan. Bahkan saat itu Presiden Jokowi mengaku langsung menelpon Menteri Perdagangan untuk memantau pasokan bawang putih hingga akhir 2020 dan jelang Tahun baru 2021. Sialnya, kran impor dibuka ketika petani panen bawang putih. Harga bawang putih lokal pun anjlok.

Soal bawang putih inipun, sekitar Desember 2021, sejumlah pihak masih memprediksi adanya potensi kelangkaan pada tahun 2022 ini. Prediksi tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua II Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino. Alasannya, perizinan impor bawang putih yang tertuang dalam Permendag No 20 Tahun 2021 tidak jelas.

Sehingga para importir belum mengajukan persetujuan impor (PI) untuk pemasukan 2022. Tidak bawang putih, gula putih juga demikian. Periodeisasi kelangkaannya juga hampir bersamaan dengan bawang putih, sekitar Februari-Maret 2020. Saat itu Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengaku terpaksa mengambil kebijakan impor gula. Sebanyak 268.000 ton gula kristal mentah diimpor untuk memenuhi kebutuhan karena alasan kelangkaan.

Secara tertulis, memang pemerintah memberikan perhatian lebih kepada 11 bahan pokok yang dikawal secara intens ketersediannya di pasar seperti minyak goreng, beras, gula pasir, jagung, bawang merah, telur ayam, bawang putih, daging ayam, cabai merah besar, cabai rawit, hingga daging sapi dan kerbau. Akan tetapi di lapangan, keterbatasan dan kelangkaan bahan pokok tersebut selalu terjadi.

Dalam hal kelangkaan minyak goreng sendiri yang masih terjadi hingga hari ini, tentu saja kejadian tersebut sangat menyakiti masyarakat mengingat betapa Indonesia menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Indonesia memproduksi sekitar 43,5 juta ton sawit dengan rata-rata pertumbuhan produksinya mencapai 3,61 persen per tahun.

Para pengusaha sawit tentunya memiliki segudang alasan terkait kelangkaan minyak goreng. Sebut saja semisal faktor adanya penyesuaian harga CPO global yang operatornya dipegang oleh Malaysia. Berikutnya karena adanya penyesuaian harga, pengusaha sawit beralasan terjadi kenaikan permintaan global yang mengakibatkan terbatasnya pasokan sawit di tanah air.

Saya melihat, persoalan carut-marutnya ketersediaan pangan di Indonesia tidak terjadi karena alasan yang cukup alami, sebagaimana pembenaran-pembenaran di atas.

Sesungguhnya kita masyarakat memang telah kehilangan kontrol atas kedaulatan pangan itu sendiri. Kita mengalami penjajahan pangan secara sistemik yang membuat pemerintah tak bisa melakukan upaya preventif apapun, kecuali proses-proses kuratif seperti peluncuran program subsidi, penentuan harga eceran tertinggi, inspeksi pasar yang lebih kepada seremonial semata, dan lain sebagainya. Lalu, apa ada alasan lain? Dalam kondisi ini yang harus diperhatikan adalah para oknum distributor minyak goreng yang melakukan penimbunan produk untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Dugaan adanya kartel bahan pangan juga sudah menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menangani kelangkaan minyak goreng, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang mendalami indikasi kartel penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara,. Hal ini tentunya menjadi suatu penyidikan yang sangat penting untuk ke depannya, karena jika benar adanya kartel-kartel bahan pangan ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah, tidak hanya minyak goreng tapi bahan pangan penting lainnya.

Parpol dan Kelangkaan Minyak Goreng

Baru-baru ini beberapa partai politik melakukan kegiatan operasi pasar, jual minyak goreng murah. Walaupun sebenarnya kegiatan ini sah-sah saja, tetapi menurut saya perlu diperhatikan adalah dari mana partai politik tersebut memperoleh minyak goreng dalam jumlah besar, sementara masyarakat sedang kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Pembelian dalam jumlah besar yang didominasi oleh golongan tertentu dapat berimpact terhadap distribusi kepada masyarakat. Lagi pula operasi pasar murah ini sifatnya hanya sementara dan hanya menjangkau sebagian daerah saja, sehingga rasanya tidak elok jika dilakukan oleh partai politik, mengingat fungsi dan peran partai politik mempunyai kewenangan di legislatif, seharusnya dapat mengubah kebijakan dan mendorong Pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang yang bersifat nasional, sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Partai politik juga dapat berperan mendorong pihak Kementerian dan Kepolisian untuk mencari, membongkar dan memutus mata rantai dari kartel kartel serta menangkap para oknum yang selalu bermain main terhadap bahan pangan rakyat.

Maka sudah sepantasnya jika Polri ikut mengawal dan memastikan ketersediaan minyak goreng dari hulu hingga ke hilir, selain menyidak pabrik minyak goreng yang menerima bahan baku minyak dari hasil penerapan kebijakan DMO, Polri juga seharusnya menyidak oknum-oknum yang melakukan penimbunan minyak goreng dalam jumlah besar ataupun tempat penyuplai minyak goreng yang tidak memiliki izin edar, seperti temuan polisi pada tanggal 15 Maret 2022 di daerah Sawangan, Depok. Penyuplai minyak goreng illegal seperti ini rawan melakukan pengedaran minyak goreng yang tidak sesuai standar dan melakukan minyak goreng oplosan, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Di tengah kelangkaan minyak goreng dan harga yang mahal tentunya membuat masyarakat tertarik membeli minyak goreng dengan harga murah tanpa memperhatikan kualitas minyak goreng tersebut.

Kelangkaan minyak goreng ini sangat perlu ditangani secara serius karena dapat berdampak sestemik utamanya adalah ketahanan pangan dan dampak lainnya adalah pada persoalan politik, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, terutama jelang bulan puasa harga mulai merangkak naik. Pemerintah harus cepat bertindak dan memastikan kestabilan harga pangan untuk dapat meringankan beban masyarakat. (LEP)

Tulisan ini di buat Oleh Ir. Bajora Alamsyah

Lanjutkan Membaca

FPK DKI Jakarta Sambangi Taman Iskandar Muda

 

Jakarta – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta yang di ketuai Syamsul Zakaria bersama 33 orang anggota lainnya menyambangi Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM). Hadir pada acara ini Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Drs. Taufan Bakri, M. Si didampingi Kasubdit Pembauran Herlina SH, MH diterima Ketua Umum PP Taman Iskandar Muda DR. Ir. Surya Darma, MBA yang di damping Ketua Koordinator Bidang Ir. Imran M. Syam, Wakil Sekretaris Mualim Uno, SE, MM, ketua Bidang Organisasi Drs. Banta Umar Bendahara Prof. DR. H Syarifudin Husin, MM, SE, M. Si, Acara ini berlangsung di Wisma Taman Iskandar Muda Jalan Tangkuban Perahu, Guntur Jakarta Selatan. Rabu (16/3/2022).

Dalam acara dibuka oleh MC yang merangkap sebagai Ketua Bidang Seni Budaya Taman Iskandar Muda yang merangkap ketua rombongan Forum Pembauran Kebangsaan mewakili etnis Aceh T. A. Kahar, SH, Sip, MM, M.Si memperkenalkan jajaran pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang hadir dan Selayang pandang Taman Iskandar Muda.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan Syamsul Zakaria yang memperkenalkan seluruh anggotanya kepada yang hadir dan ucapan terima kasih atas diterimanya seluruh rombongan yang besilaturahmi ke paguyuban Aceh Taman Iskandar Muda juga menceritakan pengalamannya sedikit sebagai mahasiswa dulu

Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Drs. Taufan Bakri, M. Si dalam sambutan yang diawali dengan pantun dan diselingi kata kata kocak ditengah kalimatnya mengucapkan terima kasih atas sambutan.

“Kelak setelah Ibukota pindah ke Kalimantan Jakarta akan menjadi Daerah Khusus Invsntasi, jadi tetap DKI Jakarta,” jelas Taufan Bakri

Drs. Taufan Bakri, M. Si menyampaikan apresiasi kepada DR. Ir. Surya Darma, MBA yang masih tetap segar dan Menyusun buku berjudul “Diaspora Aceh Melintas Jagad” dari Seluruh Dunia berisi 254 diaspora Aceh dari seluruh dunia, diterbitkan dalam edisi lux dengan tebal 610 halaman.

Dalam sambutannya Ketua Umum pengurus pusat Taman Iskandar Muda menceritakan selayang pandang tentang sejarah terbentuknya paguyuban Taman Iskandar Muda yang mengambil nama dari seorang Sultan Aceh yang cukup popular Sultan Iskandar Muda dan sejarah Wisma Taman Iskandar Muda

Selanjutnya DR. Ir. Surya Darma, MBA menjelaskan kenapa disebut Aceh sebagai Daerah Modal yang terjadi salah informasi hanya karena telah menyumbang pesawat terbang RI-001 saja, lebih dari itu bahwa melalui Radio Rimba Raya diketahui dunia yang terpantau sampai ke Australia dan beberapa negara di Asia bahwa Indonesia masih ada, karena setelah agresi ke-2 oleh Belanda dianggap Indonesia sudah tidak ada lagi.

Struktural Taman Iskandar Muda terdiri dari 3 pilar, pilar pertama mulai Pengurus Pusat sampai Pengurus Cabang yang punya garis komando, Pilar kedua Organisai Lokal (organisasi yang terdiri dari kabupaten/kota) dan Pilar Organisasi Sektoral yang terdiri dari organisasi Profesi.

Dalam merealisasikan misinya, Taman Iskandar Muda berpedoman pada 4 (empat) Pilar Paradigma, yaitu; Tahiro Gampong (peduli kampung halaman) , Tajunjong Nanggroe (menjunjung dimana bumi berpijak, manfaat untuk Lingkungan/ Negara), Tapako Anggota (peduli anggota) dan  Tapeuluwah Syedara (Memperluas Persaudaraan antar Anggota dan dengan Masyarakat Luas). 

Acara di akhiri dengan pemberian cindera mata buku Diaspora Aceh Melintas Jagad” dari Seluruh Dunia, di lanjutkan dengan Foto bersama dan mencicipi kuliner kas Aceh. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Berani Tolak Berani Rehab Berani Lapor

Jakarta -  Daya rusak narkoba lebih serius dari terorisme karena merusak otak yang tidak ada jaminan sembuh. Narkotika telah menyebar seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak anak. Kerugian jiwa dan material. Dengan 3,41 juta pecandu dari potensi pasar 70,72% usia muda dan kerugian negara di perkirakan Rp. 84 Trilyun. 

BNNK Jakarta Timur melaksanakan kegiatan "Kegiatan Pemetaan Kelompok di Lingkungan Masyarakat" yang diikuti oleh kelurahan Ciracas, kelurahan Lubang Buaya, kelurahan Kebon Manggis, kelurahan Cilitan, kelurahan Utan Kayu Utara, Kejati Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sudin Pariwisata dan Ekonomi Jakarta Timur, Sudin Sosial, Binmas Polres Jakarta Timur, Kodim 0505 Jakarta Timur, Sudin Kesbangpol Jakarta Timur, Gentara, Komanar, Rapi 09 Ciracas, Rapi 10 Cakung dan diikuti oleh 20 orang peserta, yang berlangsung di Hotel Santika. Selasa (15/3/2022).

Dalam sambutannya kepala BNNK Jakarta Timur Hendrajid Putu Widagdo, S. Sos, M.M, M. Si yang didampingi Anton Suriyadi Siagian, SH, MH (Kasie P2M BNNK Jakarta Timur) mengatakan, "tujuan kegiatan ini sebagai wujud program pencegahan dengan menggerakan partisipasi masyarakat dalam penerapan P4GN di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pendidikan melalui pembentuka Relawan Anti Narkoba" jelasnya.

"Penyalahguna narkoba di Jakarta Timur diperkirakan 6-7 orang per RT disini kita harus menggalang pelaporan masyarakat" Tambah Hendrajid.

"Jakarta sebagai kota metropolitas, berimbas sebagai pasar gelap narkoba, dalam implementasi peran serta masyarakat akan terus memfasilitasi dan menggerakan komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam P4GN melalui pendayagunaan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki masyarakat" Jelas Hendrajid.

Program ketahanan keluarga sebagai Garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari Penyalahgunaan narkoba melalui penguatan sumber daya desa sehingga memiliki daya tangkal terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” pungkasnya.

Yel yel Berani Tolak, Berani Rehap, Berani Lapor tutup Kepala BNNK Jakarta Timur. 

Selanjutnya hadir sebagai narasumber dari Kementrian Desa dan Transmigrasi Pepen Efendi, SE, MM yang kini menjabat sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat BPPMD Jakarta menjelaskan perihal  Fungsi dan manfaat Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.

"Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat siap mendidik masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang beralamat di Jalan Pengangen Ali, Jakarta Timur dan siap menjangkau masyarakat dilokasi masyarakat" jelas Pepen Efendi. 

Acara juga diisi dengan sesi tanya jawab dan sambut antisias oleh peserta.

Dari Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur Ahmad Yani, SH, M. Si memaparkan materi  tentang "potensi masyarakat dalam upaya P4GN" dengan dasar hukum Permendagri No. 21 tahun 2013 fasilitas pencegahan penyalahguna narkotika.

"Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi hubungan sosial di tengah masyarakat Kesbangpol memiliki potensi masyarakat yaitu FPK, FKDM dan FKUB", jelas Ahmad Yani.

Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur Kompol DR. Agung Wibowo, SH, MH menyampaikan program kerja "Ekosistem Ibu Tangguh untuk RW Bersih Narkoba" dalam bentuk pencegahan, penguatan ketahanan keluarga, menghadirkan Polda Metro Jaya sebagai fasilisator ruang publik.

"Kenapa Ibu ?, karena ibu paling tahu kondisi keluarga, paling memahami kondisi lingkungan, paling peduli terhadap keluarga, selalu ada dilingkungan dan karena paling strategis antar keluarga", jelas Agung Wibowo. (LEP).

Lanjutkan Membaca

TUGAS MULIA SULIT DILAKUKAN. JANGAN MENYERAH, JANGAN KENDOR

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Dr. Petrus Reinhard Golose, resmi membuka Musyawarah Perencanaan BNN RI di Gelanggang Olahraga Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido,  Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyampaikan, BNN RI sebagai salah satu lembaga Negara mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan Prioritas Nasional, Peningkatan Keamanan Ketertiban. Senin (7/3/2022)

“Ini menjadi bagian dari agenda pembangunan, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik” imbuhnya. 

Dr. Petrus Reinhard Golose mengatakan untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar), BNN RI menerapkan strategi War On Drugs yang holistik dan komperhensif melalui pendekatan Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach dan Kerja Sama. 

“Dengan strategi War On Drugs, diharapkan seluruh bidang baik pusat maupun wilayah bersama stakeholders terkait bersinergi dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) agar terwujud BNN RI sebagai lembaga yang trustable and accountable”, ujar Kepala BNN RI. 

Ia mengatakan ada tiga point penting yang akan menjadi pembahasan pada Musren BNN RI kali ini. Pertama, Strategi Penguatan Program Desa Bersinar dan Program Tanggap Ancaman Narkoba. Selanjutnya Penguatan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IMB) serta Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 

Dangan mengusung tema “Konsolidasi dan Integrasi Program P4GN untuk Percepatan Perwujudan Indonesia Bersih Narkoba”, Musren BNN RI ini dapat menjadi forum dialog dan komunikasi antar satuan dan unit kerja dalam menyusun rencana program kerja tahun 2023. 

Diakhir sambutannya, Kepala BNN RI memberi apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan Tim BNN RI dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Tak lupa Kepala BNN RI mengingatkan agar seluruh jajaran di BNN RI terus mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menghadapi era digitalisasi kedepan. 

“Tugas mulia tidaklah gampang. Terus lakukan percepatan untuk mendorong P4GN. Jangan kendor. Jangan menyerah”, seru Kepala BNN RI diakhir sambutannya. (LEP)

Sumber :

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Lanjutkan Membaca