Pemerintah Aceh Lepas Delegasi Tari Saman Ke Korea Selatan, Bawa Misi Diplomasi Budaya Di Festival Internasional

Jakarta – Pemerintah Aceh secara resmi melepas keberangkatan Tim Tari Saman ke Korea Selatan untuk mengikuti The 2nd Busan International Dance Festival 2026” yang berlangsung pada 5–9 Juni 2026. Prosesi pelepasan dilaksanakan di Aula Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Said Marzuki, S.IP M.Si yang mewakili Pemerintah Aceh. Momentum tersebut ditandai dengan pengenaan jaket kepada Ketua Duta Saman Institut, Aminullah Adnan, yang kemudian diikuti secara simbolis oleh seluruh anggota delegasi.

Acara berlangsung khidmat dan penuh haru. Hadir dalam kesempatan itu para guru, orang tua anggota tim Saman, Ketua Persatuan Aceh Seranto Ahyar Kamil, SH, Penasihat Lembaga Seni Budaya Gayo Aceh (Lesbuga) Hasan Daling, Pembina Lesbuga Alwien Desry, serta sejumlah tokoh masyarakat Aceh di Jakarta dan tokoh literasi budaya Le Putra.

Dalam sambutannya, Said Marzuki menyampaikan bahwa “keberangkatan Tim Tari Saman merupakan momentum istimewa karena Aceh mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia di panggung budaya internasional”.

“Patut kita syukuri, di tengah kondisi musibah banjir yang melanda, Pemerintah Aceh tetap memberi perhatian besar pada kebudayaan. Ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah agar tim Saman dapat berangkat ke Korea Selatan,” ujarnya.

Keikutsertaan Tari Saman dalam ajang internasional bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan bagian dari diplomasi budaya untuk memperkenalkan Aceh kepada masyarakat dunia”, tambah Said Marzuki

“Promosi melalui seni budaya jauh lebih elegan dan menyentuh. Dunia akan mengenal Aceh melalui keindahan dan kekayaan tradisinya, pesan Gubernur Aceh kepada seluruh delegasi agar menjaga nama baik daerah dan bangsa selama berada di luar negeri” katanya.

“Jaga nama baik Indonesia, jaga marwah Aceh, dan harumkan nama kita di Negeri Ginseng,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Aceh Seranto, Ahyar Kamil, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Aceh yang terus memberikan dukungan terhadap pelestarian dan promosi budaya daerah.

“Kita sangat mendukung. Kebudayaan adalah identitas, dan sudah sepatutnya mendapat perhatian serius dari semua pihak,” ujarnya.

Penasihat Lesbuga, Drs. H. M Hasan Daling, berharap pengiriman delegasi seni Aceh ke berbagai forum internasional dapat menjadi agenda rutin setiap tahun.

“Aceh memiliki kekayaan budaya luar biasa seperti Saman, Ratoh Jaroe, hingga Guel. Semua ini adalah aset besar yang harus terus kita perkenalkan ke dunia,” katanya.

Dukungan juga datang dari kalangan pelajar. Perwakilan dari 10 sekolah di DKI Jakarta, Indah Nuhyatia dari SMKN 74 Jakarta, menyampaikan rasa bangga dan harapannya atas keberangkatan tim yang akan membawa nama Aceh dan Indonesia di ajang internasional tersebut.

Ketua Lesbuga, M. Aris, S.Pd, menjelaskan bahwa undangan resmi dari panitia Busan International Dance Festival tahun ini secara khusus ditujukan kepada Tari Saman melalui Lesbuga.

“Festival ini diikuti oleh 13 negara. Dari Indonesia, yang tampil adalah Saman dari Aceh. Kita berharap ke depan seni-seni Aceh lainnya juga mendapat kesempatan serupa,” jelasnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang telah memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan delegasi tersebut.

“Ini bukti kesungguhan Pemerintah Aceh dalam memajukan dan menginternasionalkan Saman,” ujarnya.

Keberangkatan Tim Tari Saman ke Korea Selatan sepenuhnya difasilitasi oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh sebagai bagian dari komitmen memperkuat diplomasi budaya, melestarikan warisan budaya Aceh, serta memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Aceh di panggung dunia. (LEP)

 

Lanjutkan Membaca

Tari Saman Aceh Tampil di Korea Selatan pada The 2nd Busan International Dance Festival 2026

JAKARTA – Tari Saman, warisan budaya kebanggaan Aceh, akan tampil mewakili Indonesia dalam ajang The 2nd Busan International Dance Festival 2026 yang berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada 5–9 Juni 2026. Delegasi Tari Saman dilepas secara resmi oleh Pemerintah Aceh di Aula Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Festival tari internasional tersebut diikuti oleh perwakilan dari 13 negara. Dari Indonesia, Tari Saman asal Aceh menjadi satu-satunya pertunjukan seni yang mendapat kehormatan tampil dalam ajang bergengsi tersebut, sekaligus membawa nama Indonesia dan Aceh ke panggung budaya dunia.

Keikutsertaan delegasi Tari Saman pada festival internasional ini menjadi momentum penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat global. Tari Saman yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak oleh UNESCO pada tahun 2011 terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu identitas budaya Indonesia yang dikenal luas di tingkat internasional.

Acara pelepasan turut dihadiri para pelatih, orang tua anggota delegasi, Ketua Persatuan Aceh Seranto Ahyar Kamil, Penasihat Lesbuga Hasan Daling, Pembina Lesbuga Alwien Desry, SH, MH, tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, serta tokoh literasi budaya, Le Putra.

Pembina Lesbuga, Alwien Desry, SH, MH, yang juga pengacara senior dari Alwien Desry & Partners Law Firm, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan dan biaya perjalanan delegasi difasilitasi oleh Pemerintah Aceh. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya sekaligus mempromosikan citra positif Aceh di tingkat internasional.

Menurut Alwien, kehadiran delegasi Tari Saman di Korea Selatan bukan sekadar menampilkan pertunjukan seni, melainkan juga memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya kepada masyarakat dunia.

“Tari Saman tidak hanya dikenal karena keindahan gerakan dan kekompakannya, tetapi juga karena nilai-nilai filosofis, keagamaan, pendidikan, dan kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang ingin kita perkenalkan kepada dunia,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh anggota delegasi agar menjaga kesehatan, disiplin, dan kualitas penampilan selama mengikuti festival.

“Jaga selalu performa dan kebugaran. Tampilkan yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Kota Busan. Jadikan Tari Saman sebagai pertunjukan yang mampu meninggalkan kesan mendalam bagi setiap penonton,” pesannya.

Keikutsertaan delegasi Tari Saman dalam The 2nd Busan International Dance Festival 2026 diharapkan semakin memperkuat posisi Tari Saman sebagai ikon budaya Aceh di kancah internasional sekaligus menjadi jembatan persahabatan antarnegara melalui seni dan budaya, serta memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal Aceh kepada masyarakat dunia. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Bombardir Isu Komunis Dinilai Mengkerdilkan NKRI dan Mengaburkan Persatuan Bangsa

Jakarta — Penulis dan pemerhati kebangsaan, Robertho Manurung, menilai bahwa bombardir isu komunisme yang berkembang di tengah masyarakat justru tanpa disadari telah mengkerdilkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, berbagai persoalan mendasar bangsa seperti lemahnya penegakan hukum, meningkatnya utang negara, hingga melemahnya sejumlah lembaga negara, seolah tertutupi oleh polemik ideologi yang terus dipertentangkan.

"Kerusakan institusi seperti KPK, KPU, hingga melemahnya fungsi Kesbangpol dalam melakukan pengawasan terhadap potensi bangkitnya ideologi terlarang menjadi perhatian serius. Ia menilai kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana agar tidak semakin memperuncing perpecahan di tengah masyarakat", jelas Robertho

“Koalisi partai politik seharusnya dibangun setelah pemilu sebagai bentuk konsolidasi demokrasi, bukan justru mengaburkan arah perjuangan politik rakyat. Selain itu, penghapusan berbagai perda di daerah juga dinilai telah melemahkan semangat otonomi daerah sehingga pemerataan pembangunan menjadi semakin jauh dari harapan,” ujar Robertho.

"Tanda-tanda perpecahan sosial di tengah masyarakat saat ini menunjukkan perlunya kewaspadaan dini seluruh elemen bangsa. Ia menilai isu komunisme kerap dimunculkan tanpa pemahaman sejarah yang utuh sehingga memicu kebingungan publik", tegas Robertho.

Robertho juga menyinggung keberadaan Keputusan Presiden Nomor 17 yang menurutnya memunculkan persepsi bahwa kelompok yang terkait dengan komunisme pada peristiwa 1965 seolah ditempatkan sebagai korban. Karena itu, ia menilai regulasi tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan interpretasi yang membingungkan masyarakat.

Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Jawa Tengah dan kemudian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Robertho mengaku pernah merasakan langsung dinamika pengawasan terhadap potensi penyebaran ideologi terlarang. Ia juga menyinggung peristiwa terbakarnya kantor Kesbangpol di Semarang yang disebut turut menghilangkan berbagai data penting terkait daftar organisasi terlarang.

Sebagai pemegang sertifikat Organ LITSUS dari BAKORSTANAS, Robertho menyatakan bahwa hingga menjelang masa pensiun dirinya masih menjalankan tugas pengawasan sesuai fungsi dan tugas Kesbangpol. Bahkan, menurutnya, aparat TNI yang hendak menikah pada masa tertentu juga masih melalui proses pengawasan terkait kemungkinan keterkaitan dengan latar belakang ideologi masa lalu.

Robertho berharap masyarakat tetap menjaga persatuan nasional, meningkatkan kewaspadaan dini, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa semangat kebangsaan dan persatuan harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Penulis:

Robertho Manurung (Pemerhati Kebangsaan

Lanjutkan Membaca

Indonesia Dilanda Krisis Sosial Politik

Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi krisis sosial politik (sospol) yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut arah kebijakan sosial dan politik yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menurut pengamat sosial politik sekaligus mantan aktivis dan birokrat, Robertho Manurung, berbagai program subsidi dan bantuan gratis yang selama ini digulirkan pemerintah kerap kali hanya menjadi fenomena politik semata tanpa menyentuh akar persoalan masyarakat secara menyeluruh.

“Bantuan sosial dan subsidi jangan hanya menjadi ‘lipstik politik’. Jika tidak tepat sasaran, maka hanya akan melahirkan ketergantungan dan memperbesar beban ekonomi negara,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tradisi hidup bergantung pada utang, baik dalam skala individu maupun negara. Akibatnya, muncul istilah “gali lubang tutup lubang” yang mencerminkan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.

Selain itu, Robertho juga menyoroti kondisi politik nasional yang dinilai semakin dipengaruhi kepentingan kelompok dan koalisi partai. Menurutnya, jabatan strategis di pemerintahan seharusnya lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, akademisi, dan ilmuwan yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya.

“Banyak tokoh profesional dan akademisi yang sebenarnya mampu berkontribusi untuk bangsa, namun sering kali tersisih oleh kepentingan politik praktis dan pembagian kekuasaan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa target kebijakan sosial politik pemerintah harus diarahkan secara jelas kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah desa, daerah pertanian, serta kawasan 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

Menurutnya, apabila bantuan sosial maupun kebijakan politik tidak berpihak kepada sektor-sektor mendasar tersebut, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan bangsa, khususnya di sektor perekonomian dan kesejahteraan generasi penerus.

“Jika persoalan mendasar ini tidak segera dibenahi, maka negara akan menghadapi dampak multidimensi yang bisa menjadi beban berat bagi generasi mendatang,” tutupnya. (*)

(Penulis: Robertho)

Lanjutkan Membaca

Masalah Dan Tantangan Bangsa Saat Ini

Jakarta — Permasalahan kemiskinan desa yang selama ini menjadi perhatian dalam pembangunan nasional dinilai telah menjalar ke wilayah perkotaan. Fenomena meningkatnya keberadaan ojek di berbagai lapisan masyarakat dan hampir seluruh daerah di Indonesia disebut sebagai salah satu simbol munculnya “miskin kota” akibat belum optimalnya pemerataan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Robertho Manurung yang menilai bahwa arah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berpotensi mengalami kemunduran apabila pembangunan tidak kembali menitikberatkan pada sektor pedesaan dan pertanian.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sistem pengairan, waduk, transportasi hasil pertanian, hingga penyediaan alat pengawetan hasil panen. Selain itu, dukungan subsidi pertanian juga dinilai penting guna meningkatkan hasil dan kualitas produksi nasional.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama. Desa merupakan soko guru perekonomian nasional. Jika pembangunan desa lemah, maka dampaknya akan menjalar ke kota dan memunculkan persoalan sosial-ekonomi baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kemajuan sektor agraris akan menjadi fondasi kuat bagi proses industrialisasi nasional. Dengan pertanian yang maju, industri pengolahan akan berkembang, penyerapan tenaga kerja meningkat, ekspor pangan bertambah, penerimaan pajak negara meningkat, serta inflasi dapat lebih terkendali.

Lebih lanjut, berbagai program pemerintah seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), serta pembangunan Sekolah Rakyat Berkualitas dinilai perlu diarahkan secara lebih fokus kepada wilayah pedesaan, daerah pertanian, dan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

Menurutnya, rendahnya pembangunan desa selama ini telah memunculkan efek sosial-ekonomi yang nyata di kawasan perkotaan. Hal itu terlihat dari berkembangnya sektor ojek yang kini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan produktif.

“Apabila pembangunan desa diperkuat secara serius dan berkelanjutan, maka akan tercipta kemakmuran bangsa, keadilan sosial, serta keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang mandat negara,” tambahnya.

Robertho Manurung sendiri dikenal sebagai mantan Ketua Pemuda Tani Nasional HKTI, mantan Ketua Pemuda Tani HKTI DKI Jakarta, serta pernah aktif sebagai pengurus KNPI dan Kosgoro Jawa Tengah. Saat ini ia aktif dalam Ikatan Pensiunan/Werdatama Sospol/Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pakar DPD Partai NasDem DKI Jakarta.

Rilis ini disampaikan sebagai bagian dari buah pemikiran dan rangsangan intelektual dalam menjawab berbagai tantangan bangsa Indonesia saat ini. (LEP)

Lanjutkan Membaca