 |
Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi krisis sosial politik (sospol) yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut arah kebijakan sosial dan politik yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurut pengamat sosial politik sekaligus mantan aktivis dan birokrat, Robertho Manurung, berbagai program subsidi dan bantuan gratis yang selama ini digulirkan pemerintah kerap kali hanya menjadi fenomena politik semata tanpa menyentuh akar persoalan masyarakat secara menyeluruh.
“Bantuan sosial dan subsidi jangan hanya menjadi ‘lipstik politik’. Jika tidak tepat sasaran, maka hanya akan melahirkan ketergantungan dan memperbesar beban ekonomi negara,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tradisi hidup bergantung pada utang, baik dalam skala individu maupun negara. Akibatnya, muncul istilah “gali lubang tutup lubang” yang mencerminkan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.
Selain itu, Robertho juga menyoroti kondisi politik nasional yang dinilai semakin dipengaruhi kepentingan kelompok dan koalisi partai. Menurutnya, jabatan strategis di pemerintahan seharusnya lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, akademisi, dan ilmuwan yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya.
“Banyak tokoh profesional dan akademisi yang sebenarnya mampu berkontribusi untuk bangsa, namun sering kali tersisih oleh kepentingan politik praktis dan pembagian kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa target kebijakan sosial politik pemerintah harus diarahkan secara jelas kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah desa, daerah pertanian, serta kawasan 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Menurutnya, apabila bantuan sosial maupun kebijakan politik tidak berpihak kepada sektor-sektor mendasar tersebut, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan bangsa, khususnya di sektor perekonomian dan kesejahteraan generasi penerus.
“Jika persoalan mendasar ini tidak segera dibenahi, maka negara akan menghadapi dampak multidimensi yang bisa menjadi beban berat bagi generasi mendatang,” tutupnya.
(Penulis: Robertho)