POLRI TETAPKAN 4 LAGI TERSANGKA RED NOTICE DJOKO TJANDRA.

Bak Sinetron, kasus Djoko Tjandra belum berakhir, 4 orang lagi di tetapkan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan hilangnya nama buronan Djoko Tjandra di red notice. Ke-4 tersangka itu rinciannya dua orang diduga sebagai pemberi hadiah atau janji, dan dua lainnya diduga sebagai penerima.

Mereka yang ditetapkan tersangka adalah Joko S Tjandra (JST), mantan Kadiv Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dan Tommy Sumardi. Dua orang yang diduga menerima hadiah atau janji terkait red notice Djoko Tjandra adalah  Brigjen PU dan Irjen NB. Jumat (14/8/2020).

"Penerima saudara PU kita tetapkan tersangka, kedua adalah NB penerima, sedangkan pemberi hadiah atau janji pada kasus itu yakni Djoko Tjandra sendiri dan seorang lainnya berinisial TS, " ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat jumpa pers.

"Dari unsur pemberi, Argo menjelaskan, penyidik menetapkan Joko Tjandra dan Tommy Sumardi sebagai tersangka. Keduanya diganjar Pasal 5 ayat 1, Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP," Jelas Argo Yuwono

Sementara, dari unsur penerima, polisi menetapkan Napoleon Bonaparte (NB) dan Prasetijo Utomo (PU) sebagai tersangka. Keduanya, dijerat Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP.

Selain melakukan gelar perkara terkait penghapusan red notice tersebut, polisi juga melakukan gelar perkara terkait penerbitan surat palsu untuk terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu. Hasilnya, penyidik juga menetapkan Joko Tjandra sebagai tersangka.

“JST dikenakan Pasal 263, Pasal 246, Pasal 21 KUHP dengan ancaman penjara lima tahun. Jadi ada tiga tersangka dalam kasus ini, PU, ADK (Anita Dewi Kolopaking) dan JST,” lanjut Argo.

Argo menjelaskan, dalam penetapan tersangka ini, penyidik telah memeriksa 15 orang sebagai saksi. Ada Pula, saksi ahli yang ikut diperiksa dalam kasus ini.

Dalam penyidikannya, polisi menyita beberapa barang bukti. Di antaranya, uang senilai USD20.000, laptop, telepon genggam dan kamera CCTV.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot tiga petinggi Polri dalam perkara terbitnya surat jalan, penghapusan red notice, serta surat sehat bebas covid-19 milik Joko Tjandra.

Tiga perwira tinggi yang dicopot masing-masing Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, Kadiv Hubungan Internasional Polri Inspektorat Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo.

Dalam perjalanannya, Bareskrim Polri pun telah menetapkan Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam kasus surat palsu yang diterbitkannya untuk Joko Tjandra.

Sementara, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji. Pinangki diduga menerima US$500 ribu terkait kasus Joko Tjandra

Penetapan tersangka ini diambil setelah Polri beserta aparat penegak hukum lainnya melakukan gelar perkara dan memeriksa saksi-saksi. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Truk Bermuatan Kepala Bawa Sabu 47 Kg

Badan Narkotika Nasional RI menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu di kawasan Gerbang Tol Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan ini di pimpin Kasubdit Penindakan dan Pengejaran BNN RI Kombes Pol Albert Dedi bersama 30 Personel Kamis (13/8/2020) petang.

Informasi dihimpun, pengejaran yang dilakukan oleh BNN RI menggunakan 6 unit mobil dan telah dibuntuti dengan memulai pengintaian dari Bireuen.

Barang haram narkotika jenis sabu sebanyak 47 kilogram (Kg) ini dibawa menggunakan truk merk Mitsubishi Fuso 220 PS BL 8853 KU pengangkut kelapa dari Bireuen Aceh berhasil diggagalkan,

Pengungkapan kasus ini bermula saat anggota BNN mendapat informasi akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Bireuen, Aceh menuju Kota Medan. Anggota di lapangan kemudian menyelidiki dan mengintai truk fuso berpelat nomor BL 8853 KU.

Setiba di kawasan Gerbang Tol Helvetia Medan, petugas langsung menghadang truk tronton yang dicurigai membawa narkoba. Awalnya saat diperiksa, muatan truk hanya berisi buah kelapa.

Tak ingin dikelabui, petugas membongkar muatan truk dan benar saja, ditemukan 47 paket narkoba diduga jenis sabu. Kedua pelaku yakni sopir dan kernet berinisial PON (49 tahun) serta MT (47 tahun) yang merupakan warga  Bireuen, Aceh langsung diamankan.

Selanjutnya, pada Pukul 18.46 kedua tersangka berikut barang bukti sabu 47 Kg dan Truk Mitsubihi Fuso 220 PS BL 8853 KU diboyong Ke BNNP Sumatera Utara. (LEP).

Lanjutkan Membaca

BNN RI Optimalkan Intelijen Berbasis Teknologi Dalam Pemberantasan

Meski dunia sedang dilanda pandemik Covid-19, ironisnya aktivitas kejahatan narkoba ternyata tetap berlangsung. Terbukti dengan hasil pengungkapan kasus kejahatan narkoba oleh aparat baik BNN RI maupun Polri di masa pandemik Covid-19 ini.

Hal ini kian menunjukan bahwa jaringan sindikat kejahatan narkoba tidak peduli dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun yang terjadi di masyarakat termasuk situasi pandemik. Jaringan sindikat narkoba hanya semata-mata berorientasi keuntungan finansial semata. Oleh karena itu, penanganan permasalahan narkoba harus terus berlangsung, tidak boleh berhenti dan harus terus siaga di tengah pandemik Covid-19 ini terutama dalam upaya pemberantasan.

Berbagai upaya pengentasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia tetap dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, khususnya Deputi bidang Pemberantasan. Menyiasati maraknya peredaran sekaligus penyalahgunaan narkoba Deputi Pemberantasan akan mengedepankan sistem dan upaya pengurangan peredaran narkoba, penyitaan narkoba, dan pemutusan mata rantainya, hal tersebut merupakan wujud P4GN guna menekan angka penyalahgunaan narkoba, ungkap Irjen Pol. Drs. Arman Depari dalam paparannya pada acara Musyawarah Perencanaan BNN RI Tahun 2020, Kamis (13/8) yang dilaksanakan secara virtual.




Konsep instrumentasi indeks P4GN Deputi Pemberantasan yang diterapkan seperti diantaranya adalah, supplay reduction yang terdiri dari beberapa aspek seperti : 1. Pengurangan produksi narkoba dengan target menyapu bersih industri ilegal narkoba yang masih marak ditemukan, 2. Pemutusan distribusi dengan target menyapu bersih peredaran narkoba di masyarakat dan yang ke 3. Perampasan aset dari para bandar atau pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba, hal ini dilakukan untuk memiskinkan bandar-bandar dengan efek penyitaan seluruh asetnya.

Tidak hanya itu, Deputi Pemberantasan BNN RI juga akan mengedepankan upaya demand reduction yang meliputi, pemulihan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, penguatan kemampuan rehabilitasi rehabilitasi, dan penguatan ketahanan (imunitas) pesona dengan target memberikan edukasi kepada masyarakat terutama keluarga untuk bisa bersama sama BNN mengentaskan peredaran Narkoba di lingkungannya. Dan upaya harm reduction yang meliputi pendekatan kepada masyarakat agar mampu mengurangi dampak buruk dan bahaya narkoba, yang diikuti dengan penguatan kemampuan serta penguatan ketahanan lingkungan masyarakat dalam rangka pengentasan narkoba bersama BNN.

Tidak hanya ketiga aspek tersebut yang akan diupayakan dalam rangka menekan angka peredaran narkoba, Deputi Pemberantasan BNN juga sudah menyusun strategi rumusan untuk melakukan administrasi penyidikan yang dimulai dari penetapan PN (tap sadap) sampai dengan serah terima tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan yang kesemuanya akan dilaksanakan oleh Direktorat Narkotika, Direktorat TPPU, Direktorat P2 dan Direktorat Interdiksi. Sementara itu untuk melakukan pemetaan jaringan narkoba sampai siap tindak, Direktorat Inteljen dan Direktorat Tindak Kejar akan didukung oleh Direktorat Wastahti dalam perjalanannya.

Lebih lanjut Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Drs Arman Depari menambahkan, beberapa proyek prioritas nasional dalam rangka pemberantasan narkoba juga masih akan tetap dilanjutkan sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 meliputi pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang akan berkesinambungan dengan aparat TNI – Polri.

Beberapa kegiatan nantinya akan memfokuskan dalam pemetaan jaringan narkotika daerah, dan juga jaringan luar negeri. Oleh karena itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN mengungkapkan pelaksanaan intelijen berbasis teknologi mampu digunakan sebagai penunjang komponen pemberantasan narkotika, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. (LEP)


Sumber : Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca

Sikap Tegas Dan Pembinaan Karakter Ciptakan Generasi Unggul

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si mengingatkan orang tua di Tanah Air terkait pentingnya melindungi anak dari bahaya ancaman penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Sebab, kegagalan mendidik generasi muda milenial berarti sama saja kegagalan membangun bangsa masa depan Indonesia.

"Menyambut HUT Ke-75 RI orang tua kembali diingatkan untuk menunjukkan sikap tegas anti penyalahgunaan narkoba kepada anak," kata Zainudin melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (14/8/20).

Zainudin Amali, Pria Asal Gorontalo selanjutnya mengatakan, "persoalan penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang serius terutama bagi generasi muda. Sebab, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh harus mendapat perhatian khusus sejak dini," jelasnya.

Politikus dari anggota Partai Golongan Karya mengatakan, "diperlukan kemantapan sikap tegas dan pembinaan karakter dalam menghadapi persaingan global serta berbagai ancaman yang mengintai para generasi muda. Pemuda harus diajak membudayakan anti penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari gaya hidup," tambah Zainudin Amali.

"Hal itu untuk menjadikan mereka sebagai generasi unggul dan membangun etos kerja produktif, terampil, kreatif, disiplin serta profesional dengan cara membebaskan mereka dari narkoba," ujarnya kembali.

Sikap orang tua pada anti narkoba harus selalu ditanamkan dalam keluarga. Sebab, jika salah seorang anggota keluarga telah terpapar akan mudah menular pada yang lainnya. Perhatian utama harus diberikan pada remaja. Sebab, kelompok usia tersebut merupakan pemakai dengan persentase tertinggi sebesar 94 persen. (LEP)

Lanjutkan Membaca

BNN RI Terapkan Standar SNI 138 Lembaga Rehabilitasi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menerbitkan SNI 8807:2019 tentang Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) pada akhir tahun 2019. Dengan terbitnya SNI tersebut diharapkan pelayanan rehabilitasi lebih maksimal dan kualitas hidup lebih meningkat.

Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, SpKj.,M.Si menjelaskan tentang signifikansi dari terbitnya SNI 8807:2019. Ia menuturkan, selama ini, baik BNN, Kemenkes, dan Kemensos telah memiliki standar sendiri terkait pelayanan rehabilitasi, di Hotel Kartika Candra, Kamis (13/8/20).

Terbitnya SNI diinisiasi dari adanya Inpres No. 6/2018 yang menargetkan adanya lembaga rehabilitasi yang terstandar dan hasil temuan dari Ombudsman pada tahun 2018 mengenai perbedaan standar pelayanan rehabilitasi dan hal itu merupakan sebuah kendala. Dengan temuan inilah maka seluruh K/L yang mendukung layanan rehabilitasi di bawah koordinasi Kemenko PMK bersama dengan BSN memprakarsai penyusunan SNI tentang layanan rehabilitasi yang sama dibawah bimbingan Deputi Rehabilitasi BNN, Dra. Yunis Farida Oktoris T, M.Si.

“PMK meminta Kementerian terkait seperti BNN, Kemensos, Kemenkes, dan Kemenkumham untuk bersatu menyusun SNI,” ungkap dr. Amrita saat diwawancarai di sela-sela kegiatan Sosialisasi Standar Penyelenggaraan Rehabilitasi Sesuai SNI 8807:2019.

Setelah SNI diterbitkan, BNN terus melaksanakan sosialisasi dengan tujuan agar lembaga yang menjalankan program rehabilitasi sesuai dengan standar yang ada. Dalam prakteknya di lapangan, bahwa masih butuh waktu untuk penyesuaian bagi seluruh penyelenggara rehabilitasi baik instansi pemerintah dan juga komponen masyarakat untuk memenuhi kriteria SNI.

Sebagai upaya persiapan untuk mendorong SNI di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, saat ini Direktorat PLRKM BNN telah melakukan pembinaan kepada 15 lembaga komponen masyarakat secara bertahap di lima provinsi antara lain, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. Pembinaan yang dilakukan yaitu dalam aspek administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan agar bisa mengadopsi SNI.

“Hal ini sesuai dengan target dari prioritas nasional,” imbuhnya.

Sesuai dengan Inpres No.2 Tahun 2020, BNN menargetkan agar SNI ini bisa diterapkan di 138 lembaga rehabilitasi baik dari komponen masyarakat maupun instansi pemerintah.

Direktur PLRKM BNN menyampaikan ekspektasinya, agar dengan SNI ini, maka tidak ada lagi layanan yang “macam-macam”. Dalam pelayanan rehabilitasi di daerah-daerah yang beragam, pendekatan kearifan lokal tetap diperbolehkan, akan tapi aspek yang sesuai dengan SNI harus diterapkan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif, Hendro Kusumo mengatakan bahwa SNI ini penting, karena SNI tentang rehabilitasi ini terbit karena adanya desakan dari sebuah kebijakan P4GN. Dengan adanya SNI ini maka diharapkan dapat memberikan kepastian pada publik. Dalam hal rehabilitasi, maka masyarakat dapat mengetahui kepastian tentang kredibilitas lembaga yang menyelenggarakannya. Selain itu untuk kliennya dapat dilindungi dari sisi keamanan, keselamatan dan kesehatan. Karena itulah, dalam prosesnya, SNI ini harus harus disusun dengan jelas sehingga tidak menghambat program yang dijalankan. (LEP)




Sumber : Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca