Pengedaran 1 Kg Narkoba untuk Pesta Tahun Baru

Pamulang – Polres Tangerang Selatan amankan 3 orang berinisial AL, JL, dan SY terkait kasus pengedaran narkoba di wilayah. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan narkotika jenis sabu yang peruntukan pengedarannya untuk pesta Tahun Baru 2022.

“Kami menangkap tiga orang tersangka diduga melakukan penjualan narkoba jenis sabu, barang bukti yang diamankan sejumlah 1 kg sabu atau kurang lebih 1.000 gram,” ujar Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanuddin saat konferensi pers di Mapolres Tangsel, Jumat (24/12).

Iman menjelaskan, pengungkapan kasus itu berawal dari hasil penangkapan tersangka AL dan SY dengan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram pada Selasa (21/12) sekira pukul 02.00 WIB di daerah Pondok Aren, Tangsel. Dari situ, tim kepolisian melakukan pengungkapan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 kg disita dari penguasaan tersangka JL.

Berdasarkan upaya interogasi, AL mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari penguasaan tersangka JL adalah narkotika jenis sabu miliknya yang didapat dari seseorang yang berinisial AK (DPO) pada Kamis (16/12) sekira pukul 16.00 WIB di daerah Pandeglang, Banten.

Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, tersangka AL menuju tempat tersangka SY untuk memisah-misahkan narkoba itu sebanyak 26 bungkus plastik klip bening. Rencananya narkoba dalam plastik-plastik klip bening itu akan diedarkan pada saat malam pergantian tahun di wilayah Kota Tangsel.

“Infonya ini akan disebar pada saat Tahun Baru 2022. Kami memaksimalkan tim yang sudah dibentuk untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi penyebaran dan merusak generasi,” kata Iman.

Jika diasumsikan dalam rupiah, barang bukti sabu seberat 1 kg setara dengan Rp1,8 miliar. Tersangka mengaku barang bukti itu dapat digunakan atau dikonsumsi oleh kurang lebih 20 ribu orang pemakai.

“Untuk jaringan ini, kami masih melakukan pengejaran terhadap AK (DPO) maupun tersangka lainnya yang diduga terlibat,” ujarnya.

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) atau 112 (2) atau 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancamannya berupa hukuman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Sepanjang 2021, BNNP Jatim Ungkap 35 Kasus Narkoba

Surabaya - Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Mohamad Aris Purnomo menyatakan, pihaknya mengungkap 35 kasus narkoba dan menangkap 50 tersangka sepanjang 2021.

"Dari target 24 pengungkapan, BNNP Jatim dapat mengungkap 35 kasus peredaran narkoba dengan menangkap 50 tersangka sepanjang 2021," katanya, di Surabaya, Jumat (24/12/2021).

Jumlah tersebut menurun dibandingkan pada 2020, di mana BNNP Jatim mampu mengungkap 54 kasus dan menangkap 68 pengedar narkoba.

Adapun barang bukti yang disita dari tangan tersangka sepanjang 2021 adalah 10.107,396 gram sabu-sabu dan 11.464,95 ganja.

Pada tahun 2021, lanjut Brigjen Aris, pihaknya juga mengungkap dua kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kami menyelesaikan dua kasus TPPU. Harapan kami bahwa nanti harta yang disita bisa dirampas untuk negara," katanya.

Menurutnya, harta yang disita dari TPPU tersebut bisa digunakan untuk kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) selanjutnya.

Harapan pada 2022 dapat terus mengungkap kasus TPPU lain dengan aset yang lebih besar. Kasus narkoba tidak akan jerah jika tidak disita asetnya. Asetnya kita sita dan disumbangkan ke negara," ujarnya. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Jufri Lumintang, Perlu Inovasi Kembangkan UMKM

Jakarta - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekenomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM, saat ini mencapai 64,2 juta dan pada tahun 2020 telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60,51% atau senilai Rp. 9.580 Triliun dengan kemampuan menyerap 96,92% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM digitalisasi hingga 2024. Perlu 6 juta UMKM masuk digital per tahun guna target itu terealisasi.

Pemerintah punya target sampai 2024 UMKM on boarding di digital 30 juta. Saat ini baru 13,5 juta atau 21 persen. 21 persen kalau 13,5 juta dan 3 tahun lagi untuk 30 juta ini kan rata-rata 6 juta per tahun.

Disela-sela kegiatan Rapat Pimpinan DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), yang berlangsung di Gedung DPW NasDem DKI Jakarta, Ketua Umum memberi sambutan di hadapan seluruh ketua Bidang, mengatakan, “Perlu inovasi untuk mengembangkan UMKM dalam negeri agar bisa bersaing. Salah satunya dengan digitalisasi tersebut. Oleh karena itu, kehadiran GARPU harus hadir untuk mengajak untuk membantu proses digitalisasi”, Jelas Jufri Lumintang.

"Kebanyakan kan mikro. Kalau kecil menengah satu juta, yang mikronya 96 persen. Mikro ini ada kaitan kapasitas terbatas, produk tidak memiliki daya saing butuh kurasi, agregasi. Mungkin lebih banyak di medsos. Tadi sudah banyak aplikasi yang bisa membantu jualan di medsos, distribusi pembayaran, logistik dan sistem," Tambahnya.

“Saat ini usaha yang dirintis masyarakat kebanyakan usaha mikro. Penjualan pun paling efektif melalui media sosial," Tambahnya lagi.

“Mari kita mendorong banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bertransformasi ke dalam platform digital. transformasi digital menjadi kunci penting untuk memulihkan dan membangkitkan UMKM di masa pandemi dan masa mendatang”, Pungkas Jufri. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Tantangan GARPU Di Era Digital 40

Era Industri 4.0 akan terus menghadirkan banyak perubahan yang tak bisa dibendung. Karena itu, Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) hadir karena ada urgensinya berupaya maksimal dan lebih gencar memberi pemahaman kepada semua elemen masyarakat tentang hakikat era Industri 4.0 dengan segala konsekuensi logisnya.

Langkah ini penting karena belum banyak yang berminat memahami Industri 4.0. Masyarakat Pedagang dan UMKM memang sudah melakoni beberapa perubahan itu, tetapi kepedulian pada tantangan di era digitalisasi dan otomasi sekarang ini pun terbilang minim.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara besar yang sedang berkembang, dengan berbagai potensi -- potensi yang dimilikinya. Sumber Daya Alam yang melimpah, dan jumlah penduduk yang banyak menjadi modal utama bangsa untuk bertransformasi menjadi negara maju.

Hal itu menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap pemuda saat ini. Bagaimana cara Pedagang dan UMKM mampu survive dalam mengembangkan diri, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, menginisiasi industri kreatif, dan berperan aktif dalam perekonomian kita, baik secara mikro atau makro.

Ketua Dewan Pakar DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Pietra Paloh menerima wartawan kami di ruang kerjanya, sehubungan dengan tantangan era digital 4.0 bagi Pedagang dan UMKM di Indonesia.Tantangan zaman kini tidak hanya pada persaingan dan ekspansi ekonomi global, namun juga pada fenomena revolusi industry 4.0. Selasa 21 Desember 2021

“Kehadiran GARPU tidak boleh hanya menjadi penonton dalam 'persaingan' global, terutama pada bidang ekonomi. Negara-negara maju mendorong pemudanya untuk menciptakan komoditas,” ujar Pietra Paloh

Pietra Paloh memberi pandangan luas, ia menjelaskan, “bonus demografi Indonesia harus mampu bertransformasi menjadi negara maju juga menyimpan ancaman, bahwa negara kita hanya akan menjadi pasar (konsumen) ekspansi dari industri pada tingkat global karena ketidakmampuan kita untuk bersaing dan berinovasi,” katanya tegas Pietra Paloh.

Lanjutkan Membaca

GARPU Sambangi DPW NasDem DKI Jakarta

 

Jakarta - Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) yang diwakili oleh Ketua Bidang UMKM Auda Darmuis didampingi Aldo Adolf Immanuel Siwu dan Piter diundang pengurus DPW NasDem Provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan keberadaan GARPU. Acara ini bertempat di lantai 1 Gedung DPW NasDem DKI Jakarta Jalan Borobudur No. 20 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (15 Desember 2021).

Hadir pada acara ini Pengurus DPW NasDem Bidang UMKM yang diketuai Nusa didampingi Dame Hutapea dan Kakak Fajar Puspitasari, DPD NasDem Jakarta Barat Bidang UMKM Deni Supriatna, DPD NasDem Jakarta Pusat Bidang UMKM Sureja,  DPD NasDem Jakarta Utara Bidang UMKM Eriwaku, DPD NasDem Jakarta Selatan Bidang UMKM Yadi, DPD NasDem Jakarta Timur Bidang UMKM Nanang yang juga sekaligus pelaku UMKM.

Keberadaan GARPU sebagai salah satu sayap partai NasDem sangat mendapatkan kesan tersendiri bagi mereka. Apalagi Sekretaris Jendral GARPU Fridik Makanlehi menceritakan profit Ketua Umum GARPU dan Ketua Dewan Pakar GARPU Pietra M Paloh, yang kebetulan dua sosok yang patut menjadi contoh bagi pengurus GARPU seluruh Indonesia.

Dalam Kesempatan ini Pengurus DPW NasDem Bidang UMKM yang diketuai Nusa berharap adanya sinergitas antara DPP Garpu dengan calon Pengurus DPW Garpu DKI Jakarta dan calon DPD NasDem se DKI Jakarta. (Admin/LEP/ALDO)

Lanjutkan Membaca

Sentuh Hati Pedagang Dan UMKM Agar Bergabung Di Garpu

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (DPP GARPU) melaksanakan kegiatan Rakernas ke-1 dengan tema "Garpu Siap Menjadi Mitra Pedagang dan UMKM Dengan Digitalisasi Untuk Penguatan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 " yang dihadiri oleh 120 orang pengurus DPP termasuk peserta peninjau 15 orang yang berasal dari DPW. Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 Hotel Kutaraja, Menteng. Jakarta Pusat.

Acara di mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, Hymne NasDem dan Mars NasDem lalu di lanjutnya dengan do'a bersama yang dipandu oleh Ustadz Fajar.

Ketua Umum DPP Garpu, Jufri Lumintang dalam menceritakan sekilas sejarah terbentuk nya Garpu yang pada bulan september 2021 baru melaksanakan deklarasi dan sekarang telah terbentuk di 14 DPW Propinsi dan sekitar 200 kabupaten kota.

Dengan optimis Ketua Umum Garpu mengatakan target kita untuk 2 bulan ke depan, 34 DPW Provinsi, harus sudah terbentuk diseluruh Indonesia. Garpu akan road show untuk melakukan pelantikan.

Dalam amanatnya mengajak Seluruh pengurus Garpu berjuang meningkatkan kesejahteraan pedagang dan pelaku UMKM di Seluruh Indonesia dan angora Garpu harus bekerja dengan hati.

"Seluruh anggota Garpu menyiapkan program kerja yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya

"Sentuh hati para pedagang dan pelaku UMKM, agar bisa bergabung dan membesarkan Garpu bersama-sama, sentuh mereka dengan hati, " ajak Jufri Lumintang.

“Pengurus Garpu harus berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, para pelaku UMKM serta pihak pihak terkait lainnya. Kehadiran Garpu harus melahirkan persahabatan bukan permusuhan, Kehadiran Garpu harus menjadi dari bahagian solusi bukan bahagian dari permasalahan” Pungkas Jufri.

Dari dewan penasehat diwakili Bajora Alamsyah, mengingatkan Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan untuk faham struktur organisasi mulai dari tingkat DPP, DPW hingga DPD dan apresiasi kepada Ketua Umum Garpu yang luar biasa dari hasil kerjanya mulai dari terbentuknya Garpu, Pelaksanaan Deklarasi Garpu, Pelaksanaan Bimtek hingga hari ini pada pelaksaan Rapat Kerja Nasional yang begitu cepat rentang waktunya.

"Program kerja yang di rumuskan harus bisa bersinergi dan bisa di jalankan, mulai dari DPP, DPW hingga DPD," Bajora mengingatkan kepada seluruh anggota yang hadir.

“Garpu hadir bukan untuk memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan masyarakat, dengan menggidupkan ekonomi mereka,  agar semua ini sampai kepemerintah pusat,” jelas Bajora

Pietra Paloh, selaku pendiri Garpu dalam sambutannya mengatakan, "Garpu sebuah wadah yang disiapkan untuk memfasilitasi Pedagang dan pelaku UMKM dalam meningkatkan taraf perekonomian mereka dengan sentuhan semangat restorasi".

"Sesuai spirit yang diamanahkan oleh Almarhum Haji Rusli Paloh, perjuangan itu harus tanpa pamrih dalam bentuk apapun dan harus mampu memberikan amal jariyah kepada orang orang yang membutuhkan” Jelas Pietra.

“Garpu harus bisa menjaga nama baik, karena menjadi bagian dari Partai NasDem dan harus mampu menjadi barometer,” tambahnya 

Garpu harus mampu masuk dalam era digitaliasasi pemasaran, besarkan home industri, tingkatkan sumber daya manusia nya," tegas Pietra Paloh

"Garpu sudah memulai dengan niat yang baik, bergerak dari bawah dan tidak boleh lupa terhadap orang orang yang ada dibawah,” Tambahnya lagi.

“Selalu memotivasi pengurus dan anggota dalam menyentuh serta meraih hati masyarakat baik pedagang maupun pelaku UMKM dengan ikhlas," pungkasnya.

Dalam sidang komisi komisi  berjalan secara kekeluargaan, selanjutnya setiap komisi memaparkan program kerjanya di hadapan seluruh peserta Rakernas.

Seluruh peninjau yang berjumlah 15 orang dari 14 DPW Garpu bergabung dalam 4 komisi, agar mereka mendengar dan menyaksikan langsung program kerja ya g disampaikan dan diharapkan dapat menjadi Inspirasi untuk menerapkan di provinsi mereka sesuai kebutuhan dan potensi provinsi.

Acara ditutup setelah panitia pengarah membacakan kesimpulan dari setiap bidang bidang. (LEP).

Lanjutkan Membaca

Anak Remaja Penyalahguna Lem diamankan BNNP Malut

Sebanyak 14 (empat belas) anak dan remaja penyalahguna lem diamankan di BNNP Malut setelah diantar Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP) Kota Ternate yang sebelumnya terciduk menghirup lem aibon di lokasi Benteng Oranye Ternate pada Senin, (29/11) pukul 12.00 WIT.

Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol. Wisnu Handoko, S.I.K., M.M. didampingi Kabid Pemberantasan, Kombes Pol. Dinnar Widargo, S.I.K., M.M menjelaskan ke-14 anak (6 anak sekolah, 2 telah menikah, supir angkot 1 orang, kerja bangunan 1 orang dan sisanya tidak bekerja, usai didata dilakukan skrinning (pemeriksaan awal) oleh Petugas Rehabilitasi Klinik Pratama BNNP Malut.

Hasilnya, anak-anak dengan kisaran usia 18-21 tahun ini, telah menyalahgunakan bahan adiktif seperti lem, alkohol dan minuman keras.

 "Petugas rehabilitasi selanjutnya akan melakukan asesmen kepada masing-masing anak untuk mencari tahu sebab menyalahgunakan bahan adiktif tersebut dan rencana terapi selanjutnya, tapi sebelumnya mereka harus melengkapi data diri (KTP dan atau KK) serta didampingi orang tua untuk persetujuan terapi" tegas Kepala BNNP Malut.

Disampaikan juga, BNNP Malut  telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2A) KotaTernate  untuk data dan informasi serta pendampingan terhadap 14 anak ini serta bagaimana upaya mengatasi persoalan ini. (LEP).

Lanjutkan Membaca