Musara Gayo Jabodetabek Bentuk Tim penanggulangan Bantuan Tembune Aceh

 

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Musara Gayo Jabodetabek dan Do’a Bersama untuk Aceh Tanoh Tambuni dan Sholat Ghoib Tanoh Tembune Aceh, berlangsung penuh kekeluargaan di halaman Sekretariat Musara Gayo, Jalan Keni Gayo Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (30/11/2025).

Acara yang dipadati warga serta tokoh-tokoh masyarakat Gayo dari berbagai wilayah Jabodetabek, Yusra Huda yang mantan ketua Musara Gayo yang kini menjabat Sekum PP Taman Iskandar Muda Drs. Yusrahuda, Pembina Musara Gayo, Penasehat Musara Drs. H Hasan Daling, Alamsyah Gayo, SH, MH, Ahyar, Armadi, Alwien Desry, SH, MH , juga dihadiri oleh ratusan masyarakat Gayo sejabodetabek.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an dan dilanjutnya menyanyikan lagu Tawar Sedenge yang diikuti seluruh undangan yang hadir.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda Drs. Yusrahuda hadir menyampaikan, bahwa “Taman Iskandar Muda Kemarin malam telah mengundang Organisasi Lokal yang keputusannya membantuk secara bahu membahu dan Bersama sama dengan Organisasi Lokal dan untuk bencana Banjir, Longsor dan gempa bumi sudah menyiapkan dana lima juta per Organisasi Lokal”, Jelas Yusrahuda.

Dalam Tausiah oleh T. H. Hanafi Usman, M.Pdi, mengawali dengan Hadist Nabi, bahwa “tidak beriman diantara kamu semua, sebelum kau mencintai saudara mu, melebihi cinta mu kepada diri mu sendiri”.

“Buktikan iman kita dengan cara membagikan makanan dan minuman, sandang dan pangan serta rizki uang, sekurang kurang nya bagikanlah senyuman kepada saudaramu”, tegas Hanafi Usman.

Ketua Umum Musara Gayo Jabodetabek, Drs Almujaini Abdul Karim MA, dalam sambutan dan pengukuhan Tim peduli bencana Aceh, mengatakan, “sedianya hari ini bersukaria dan bersuka cita dalam ulang tahun Musara Gayo Ke 33 yang akan menampilkan semua juara, Juara Karaoke, Juara Saman Gayo, Didong, harus di ubah dari acara gembira ria, dalam waktu 3 hari melihat suasana Tanoh Tembuni yang sedang berduka”.

Ketua Musara Gayo Jabodetabek Drs Almujaini Abdul Karim MA telah berhasil membentuk dan mengukuhkan tim “Penanggulang bencana tembune Aceh“ yang diketuai oleh Yoen Zulkifli berdsarkan SK Nomor : 6060/Mgj/XI/2025 tanggal, 29 Nopember 2025, tim ini nanti bertugas untk mencari dana penanggulangan bencana Tembune Aceh.

Alwien Desry, SH, MH, yang ditunjuk sebagai penggalangan dana Donasi dari maayarakat yang hadir dalam penyampaian utk bencana Tanoh tembune Aceh berhasil mengetuk hati maayarakat memoeroleh dana sebesar Rp 105.000.000,- dan bantuan lain berupa selimut, tas sekolah 200pic dan pakaian bekas yg masih layak pakai,

“Dana tersebut nantinya akan disanpaikan melalui Pemda dan atau pihak resmi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan, kata Alwien.

Acara ditutup Pembacaan doa oleh DR. T. Gazali, S.Ag, MA dan foto Bersama dilanjutkan dengan makan siang Bersama. (Alwien/LEP)

Lanjutkan Membaca

Merajut Persaudaraan Tetap Satu Dalam Bingkai NKRI

 

Jakarta - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mengikuti kegiatan pemantapan Nilai Nilai Bhinneka Tunggal Ika angkatan II tahun 2025 dengan tema Merajut Persaudaraan walau berbeda tetap satu dalam bingkai NKRI, yang digelar di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).

Hadir Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Muhamad Matsani sekaligus membuka FPK secara resmi dengan menghadirkan tiga narasumber diantaranya adalah pertama, Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, M.Pd dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) R1. Sedangkan materi yang diangkat adalah Urgensi Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat bangsa. Kedua, Dr. Ratyono, M.Si, Pengamat Sosial dengan materi yang dipaparkan meyangkut Peran tokoh etnis dalam merawat Nilai – nilai BhinnekaTunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Narsum ketiga, John Odhius, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, dengan materinya mengambil, Eksistensi Jaga Jakarta di tengah masyarakat multi etnis.

Hadir pula 100 orang dari berbagai etnis dan kelompok masing masing mendelegasikan 10 orang, diantaranya adalah Forum Pembauran Kebangsan Prov. DKI Jakarta, Badan Musyawarah Keluarga Jambi (BMKJ Jakarta), Atmajothi Jakarta (India), Front Pemuda Muslim Maluku (Perempuan FPMM), Himpunan Tionghoa Kalimantan Barat (Tionghoa), BPP Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (BPP-KKBSB), Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Jabodetabek Kalimantan Selaatan, Etnis Betawi, Kerabat Provinsi Kepulauan Riau Jakarta, Kerukunan Keluarga Banyumasan (KKB) Jabodetabek.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa, “Indonesia dianugerahi keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama yang luar biasa. Keragaman ini adalah aset terbesar kita, sebuah mozaik indah yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Namun, keragaman juga menyimpan potensi tantangan jika kita tidak pandai mengelolanya. Di sinilah semboyan agung kita, Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tetapi tetap satu jua—memainkan peran sentralnya sebagai perekat dan fondasi filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandas Kaban Kesbangpol DKI Jakarta.

Kegiatan rutin ini seperti yang disampaikan panitia penyelenggara berdasarkan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utama kegiatan ini dikatakan Kaban Kesbangpol DKI Jakarta adalah menguatkan kembali pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di hati sanubari para pengurus organisasi etnis, Organisasi etnis memiliki peran yang penting sebagai ujung tombak dalam mempromosikan toleransi, saling menghargai, dan menjalin kebersamaan di tengah masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa rasa persatuan dan identitas nasional kita tetap kokoh, tanpa menghilangkan keterikatan kita pada latar belakang etnis masing-masing,” tuturnya.

Masih dijelaskan Muhamad Matsani, dipahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika, sebuah semboyan yang menjadi landasan persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan ras.

Lanjutnya, dalam organisasi etnis, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai jiwa nasionalisme yang ini, mari kita diskusikan, renungkan, dan amalkan prinsip – prinsip saling menghormati, tolongmenolong, dan bekerja sama.

“Kita harus menjadi teladan dalam menjaga kerukunan, mencegah potensi konflik, dan berkontribusi nyata bagi stabilitas nasional,” terangnya.

Masih diungkapkan Matsani, semoga dengan kegiatan ini semua semakin memiliki rasa peduli, keadilan, dan kesetiaan terhadap nilai – nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan organisasi etnis kita contoh dalam menjaga harmoni dan keberagaman di Indonesia.

Harapnya, sebagai Tokoh dan anggota organisasi suku etnis dapat memainkan peran masing — masing, untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan: antar suku dan agama, serta memecahkan konflik yang mungkin timbul. Mengembangkan kesadaran akan keberagaman keberagaman budaya, adat, dan tradisi, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari setiap suku.

“Mengajarkan nilai – nilai luhur, seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat, yang merupakan bagian dari budaya Indonesia. Membangun jembatan komunikasi antara Suku dan agama, serta memfasilitasi dialog dan kerja sama antar kelompok. Menginspirasi generasi muda untuk menghargai dan melestarikan budaya dan tradisi, serta mempromosikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika,” pungkas Muhamad Matsani selaku Kaban.

Ditambahkan dari naransumber Sapta Mupakat Tatar Purba, konflik yang paling banyak memakan korban jiwa seringkali diklasifikasikan sebagai perang saudara atau genosida yang melibatkan pembersihan etnis secara sistematis. (LEP)

Lanjutkan Membaca

FPK DKI Jakarta Tempati Sekretariat Baru

 

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta menggelar tasyakuran menempati sekretariat baru di Balaikota, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua serta jajaran pengurus FPK wilayah, tokoh masyarakat lintas etnis, serta perwakilan pemerintah daerah. Selasa (16/9/2025). 

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Inggard Joshua dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung FPK DKI Jakarta sebagai miniatur Indonesia harus bisa menjadi teladan dalam merajut keberagaman.

“Jakarta adalah wajah Indonesia. Semua suku dan agama ada di Jakarta. Jakarta. berpotensi besar ini harus dirajut dalam kebersamaan agar bisa memberi kontribusi nyata bagi pembangunan, khususnya di Jakarta,” kata Inggard Joshua.

Ia juga mengingatkan agar forum lintas etnis seperti FPK bisa hadir sampai ke tingkat kelurahan, tidak hanya sebatas kegiatan di pusat. 

“Gerakan ini jangan hanya berhenti di sekretariat. Harus bisa menembus ke akar rumput agar benar-benar terasa manfaatnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Inggard menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. 

Menurut Inggard, APBD DKI yang direncanakan mencapai Rp. 85 triliun lebih pada 2026, ia mengingatkan agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Setiap rupiah uang rakyat harus bermanfaat. Jangan sampai hanya untuk kegiatan seremonial atau hal-hal yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua FPK DKI Jakarta, Budi Siswanto, menyampaikan rasa syukur atas dukungan berbagai pihak sehingga FPK akhirnya memiliki sekretariat yang representatif. 

Menurutnya, keberadaan sekretariat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran FPK dalam menjaga kondusivitas Ibu Kota.

“Alhamdulillah berkat dukungan dan kerja sama semua pihak, kita akhirnya bisa menempati sekretariat yang sudah lama dinantikan. Ini bukan hanya tempat berkumpul, tapi simbol kebersamaan dalam menjaga persatuan di Jakarta,” ujar Budi.

Budi juga memberikan apresiasi kepada Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, yang dinilai peduli terhadap keberadaan FPK. 

Ia berharap, dengan adanya perhatian dari legislatif maupun eksekutif, FPK dapat berkontribusi lebih besar dalam memperkuat kebhinekaan.

“Pak Inggard sangat perhatian dengan teman-teman FPK, beliau melihat keberadaan FPK sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kerukunan di Jakarta. Kami berharap kegiatan FPK bisa lebih banyak, bahkan menjangkau luar kota agar semakin terasa manfaatnya,” pungkasnya.

Adapun yang hadir dalam Tasyakuran Menempati Sekretariat FPK ini, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Muhamad Matsani; Kepala Biro Umum Pemprov DKI Jakarta Syony Tjahjadi, yang mewakili gubernur dan wagub. 

Acara tasyakuran ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar sekretariat baru FPK DKI Jakarta menjadi pusat aktivitas yang memperkuat persatuan lintas etnis di Ibu Kota.

Lanjutkan Membaca

FPK Ajak Masyarakat Parcayakan Langkah Yang Diambil Pemerintah

Jakarta - Fenomena aksiunjuk rasa yang menyebar hampir diseluruh Indonesia akhir akhir ini ada yang menjurus anarkis. Untuk menyikapi gelombang aksi massa beberapa hari lalu yang telah merusak fasilitas publik dan menjarah sejumlah rumah, Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Jakarta Timur mengeluarkan pernyataan sikap yang intinya mengajak warga Jakarta untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan serta menghindari provokasi.

“Kami turut prihatin dengan terjadinya aksi demo yang memakan korban jiwa, baik di Jakarta maupun sejumlah tempat lainnya,” kata FPK Jaktim, dalam pernyataan sikapnya, hari ini kepada awak media kami, Selasa (2/9/2025)

Seperti diketahui, awalnya hanya sebatas penyampaian pendapat di Gedung MPR/DPR yang dilakukan oleh kelompok buruh, mahasiswa bersama masyarakat.

Terjadinya insiden tertabraknya driver ojek online Affan Kurniawan membuat aksi massa berubah haluan menjadi anarkhis. Massa membakar sejumlah fasilitas publik dan menyatroni kediaman beberapa anggota DPR RI dan Menteri Keuangan dan melakukan pengrusakan, bahkan penjarahan.

“Kami turut berbelasungkawa atas jatuhnya beberapa korban jiwa, baik di Jakarta maupun daerah-daerah. Semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan,” ujar Hj. Dian Artida Sekretaris FPK Jaktim, didampingi beberapa anggota lainnya.

Secara khusus, FPK Jaktim mengimbau seluruh warga di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, serta senantiasa menjaga kerukunan dan keguyuban, di lingkungan masing-masing.

FPK Jaktim juga meminta masyarakat untuk mempercayai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum untuk menormalkan situasi dan kondisi sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali berjalan normal.

“Kami berharap seluruh warga Jakarta Timur mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman dan senantiasa menciptakan kedamaian dalam mendukung pembangunan Jakarta Kota Global,” seru FPK Jaktim lantang.

Harapan besar FPK Jaktim agar kondisi di Jakarta Timur khususnya, dan Daerah Khusus Jakarta umumnya bisa benar-benar kembali normal sehingga aktifitas masyarakat bisa seperti sedia kala (RN/LEP)

Lanjutkan Membaca

Polda Metro Jaya Gelar Silaturahmi Kebangsaan

 

Jakarta - Direktorat Binmas Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Bersama Polda Metro Jaya dengan Forum Pembauran Kebangsaan dan komunitas masyarakat, yang audien terdiri dari Audiensnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi DKI Jakarta,  Resor Pokdarkamtibmas Jajaran Polda Metro Jaya, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Jajaran Polda Metro Jaya, Komunitas Masyarakat. Acara ini berlangsung di Wisma Haji, Jakarta Timur. Rabu 27 Agustus 2025.

Menurut Kasubdit Binpolmas Polda Metro Jaya AKBP Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si , acara ini bersifat silaturahmi antar forum yang bermitra dengan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya dengan tema “Kita Tingkatkan semangat perjuangan bangsa dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-80” , Sementara naras umber yang hadir Mayor  INF Zaenal Arifin dari PABANDA WANWIL STERDAM JAYA Kodam Jaya dengan judul materi Paparan Peran serta FPK dan Komunitas dalam bela nergara, Mohamad Jajuli Kasubdit Kewaspadaan Dini Masyarakat Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur dengan judul materi  Peran Serta FPK dan Komunitas dalam pembangunan bangsa dan Dr.ALFITRA.,SH.,MHum dengan judul materi Problematika dan tantangan bangsa dalam perspektif penegakan hukum.

Disela sela absensi peserta, AKBP Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si menjelaskan bahwa “peran aktif masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya keretakan di tengah masyarakat. Untuk mengantisipasi keretakan dan rasa persatuan di tengah masyarakat, harus dimulai dengan membangun silaturahmi. Silaturahmi dapat menjaga kerukunan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara silaturahmi”.

 

Kegiatan ini dibuka oleh Wadir Binmas Polda Metro Jaya AKBP Gede Pasek Muliadnyana, SIK, MAP menyampaikan bahwa,” semangat perjuangan bangsa harus berkelanjutan peran forum dan komunitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dan menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan serta merawat kerukunan antar umat beragama” jelasnya

 

“Semua elemen masyarakat harus berperan dalam mensukseskan program-program strategis Pemerintah demi kemajuan bangsa. Kehadiran ormas harus membantu masyarakat, namun tidak membebani pemerintah. Kita harus dukung kebijakan pemerintah,” AKBP Gede Pasek Muliadnyana

 

Sementara Mayor  INF Zaenal Aripin memulai pemaparanya menjelaskan, bahwa “Adanya pemahaman akan wawasan kebangsaan ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap tanah air sehingga mendorong untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” Jelasnya

“Kemudian, pilar penting lainnya yaitu bela negara yang tidak hanya menjadi kewajiban namun sebagai panggilan jiwa untuk melindungi serta mempertahankan negara kesatuan dari segala bentuk ancaman yang ada,” Tambah Zaenal Aripin

 

“Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan bukan hanya konsep militer, melainkan gerakan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ini adalah wujud kecintaan pada NKRI dan dedikasi pada bangsa, yang meliputi upaya fisik dan non-fisik. Menurutnya, ormas berperan penting sebagai pilar sosial dan agen perubahan dalam masyarakat. Ormas adalah wadah yang dibentuk atas dasar kesamaan aspirasi dan tujuan, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa,” ungkapnya lagi

 

Sementara itu Kasubdit Kewaspadaan Dini Masyarakat Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur, M. Jajuli menjelaskan bahwa “Pengertian Pembauran Kebangsaan. Pembauran kebangsaan adalah proses integrasi sosial yang mengarahkan masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis untuk berinteraksi dan bekerja sama melalui bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan persatuan bangsa, tanpa menghilangkan identitas masing-masing”.

“Selanjutnya Pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.Dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi DKI Jakarta,” Jelas Jajuli.

 

Dalam Paparannya Dr. Alfitra,SH.,MHum, menjelaskan bahwa, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit”.

 

“Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya,” tambah Alfitra

 

“Belum tercapainya sistem peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga masih terdengar adanya pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan finansial mempengaruhi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya

 

“Hukum di suatu negara merupakan pencerminan dari masyarakat di negara tersebut. Aturan hukum yang baik dan penegakan hukum yang baik akan menciptakan tatanan masyarakat dan kondisi masyarakat yang baik. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia terletak pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). karena bagaimanapun bagusnya suatu aturan hukum, jika tidak disertai dengan Penegak Hukum yang baik, maka penerapannya akan kacau dan banyak terjadi penyelewengan serta kekeliruan, baik kekeliruan dalam penafsiran maupun pelaksanaannya,” tegas Dr. Alfitra,SH.,MHum lagi.

 

“Sehingga muncul dugaan  penegakan hukum menjadi “tebang pilih” atau ”tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh pihak yang bersebrangan dengan pihak yang sedang memegang kekuasaan maka cenderung segera dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya, sebaliknya bila pelakunya adalah pihak yang sedang memegang kekuasaan atau dekat dengannya maka tidak dilakukan penegakan hukum,” pungkasnya

Lanjutkan Membaca