Kemlu RI Bersinergi dengan IMO Indonesia Dorong Potensi Daerah di Kancah Global

Jakarta – Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan kesediaannya bersinergi dengan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia untuk mendorong potensi lokal di kancah global.

Ditemui di ruangannya, Direktur Informasi dan Media Hartyo Harkomoyo mengatakan instansinya menyambut baik tawaran IMO Indonesia.

“Prinsipnya kami sangat welcome dengan tawaran dari rekan-rekan IMO Indonesia dalam mengangkat berbagai potensi daerah untuk digaungkan (di level dunia),” kata Hartyo di Jakarta, Rabu (8/3).

Di samping kerja sama mempromosikan potensi lokal, Hartyo juga menyampaikan kalau Kemlu RI memiliki sejumlah portal media yang menyajikan berbagai data dan fakta seputar dunia internasional yang siap dikerjasamakan dengan IMO Indonesia.

“Jika IMO Indonesia berkenan, kami juga memiliki banyak portal berita yang menyajikan beragam data dan informasi aktual yang butuh disederhanakan untuk kebutuhan pembaca di daerah,” ucapnya.

Di akhir, pihaknya berharap rencana kerja sama IMO Indonesia dan Kemlu RI melalui Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik ini menjadi awal yang baik dalam mendorong sektor-sektor produktif daerah di level dunia.

Sementara, Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail mengaku gembira atas respons positif dari Direktur Informasi dan Media, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu RI.

“Bagi kami ini tidak sekadar menjadi petanda baik untuk sebuah permulaan dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemlu, tapi juga awal yang positif untuk memajukan segala potensi di daerah,” kata Yakub.

Yakub berjanji tidak akan menyiakan kesempatan ini dan siap mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki IMO Indonesia untuk menangkap peluang tersebut.

“Secepatnya kami akan segera merealisasikan beberapa poin kerja sama yang telah kita sepakati. Saya optimis, dengan segala sumber daya yang ada di IMO, siap untuk mewujudkan itu,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Sochibul Yanto dan Haris Samsuddin.

Lanjutkan Membaca

BNN Nyatakan Siap atas Pemeriksaan LKKL

BNN RI bersama sejumlah Kementerian /Lembaga mengikuti entry meeting pemerikasaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun anggaran 2022 di lingkungan auditoriat utama keuangan negara (AKN) I yang diselenggarakan oleh  BPK, Kamis (26/1). 

Pertemuan yang berlangsung di Auditorium Gedung Tower BPK tersebut dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga AKN I bidang Polhukam diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, Polri, BSSN, BNPT, KPK, BNN, dan lain-lain.

Dalam pertemuan tersebut, BNN RI yang diwakili oleh Inspektur Utama Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE., menerima surat tugas pemeriksaan LKKL dari BPK yang diserahkan secara langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CFSA., CertDA.

Penyerahan surat tugas tersebut menjadi awal pembuka dalam pemeriksaan yang akan dilakukan BPK terhadap laporan keuangan BNN tahun 2022. Pemeriksaan ini menurut Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK dilakukan guna melihat pengelolaan keuangan negara apakah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Inspektur Utama BNN yang ditemui usai entry meeting pemeriksaan LKKL tahun anggaran 2022 menyampaikan bahwa pihaknya telah siap dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK.

"Kita sudah mempersiapkan sejak awal apa-apa saja yang akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 90 hari," ungkap Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE.

BNN RI telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali, sehingga pada pemeriksaan tahun ini BNN diharapkan dapat kembali meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2022.

Lanjutkan Membaca

BNN ADAKAN RAKERNIS BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN REHABILITASI SEBAGAI AKSELERASI WAR ON DRUGS 2023

Surabaya- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi yang diikuti oleh jajaran BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (26/1).

Rakernxis dengan tema “Implementasi Strategi Soft Power Approach Dalam Sinergi P4GN Guna Mewujudkan Indonesia Bersinar” ini diikuti oleh 503 orang yang merupakan pembina fungsi serta pelaksana tugas bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi, baik di BNN Pusat maupun di Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Rakernis ini adalah untuk memberikan persamaan persepsi kepada wilayah kerja vertikal BNN RI agar program P4GN yang merupakan core business BNN RI berjalan secara terarah untuk akselerasi bersama dalam War On Drugs.

BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis P4GN di daerah, seyogianya merupakan perpanjangan tangan BNN Pusat yang secara langsung dapat menjangkau stakeholders di daerah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam melakukan upaya P4GN.

Sebagaimana disepakati bersama bahwa upaya penyelamatan generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian kompleks merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa Indonesia.

Dalam sambutannya, Deputi Pencegahan BNN RI, Drs. Richard M. Nainggolan, MM., MBA., yang mewakili Kepala BNN RI untuk membuka Rakernis tersebut menyampaikan bahwa untuk mengatasi kompleksitas ancaman narkotika, telah dilakukan pendekatan holistik dengan diterbitkannya Kebijakan Nasional P4GN Tahun 2020 - 2024 melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang menginstruksikan kepada Kementerian dan Lembaga untuk lebih memfokuskan pencapaian Indonesia Bersih Narkoba dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Oleh karena itu, selama dua hari kedepan pada Rakernis ini akan dilakukan pengkoordinasian serta upaya-upaya penguatan melalui terobosan kreatif yang dapat dilakukan oleh BNN Pusat, BNN Provinsi serta BNN Kabupaten/Kota untuk mendorong peran aktif serta partisipasi para stakeholder dalam melaksanakan P4GN melalui gelora War On Drugs.

Selain mendapatkan materi terkait P4GN dari narasumber yang berasal dari internal BNN RI, Rakernis ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangungan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Bank Indonesia.

Pelibatan Kementerian dan Lembaga dalam Rakernis ini merupakan perwujudan sinergitas dalam P4GN antara BNN RI dengan stakeholders untuk bersama mewujudkan Indonesia Bersinar. 

Sumber : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Lanjutkan Membaca

SINERGITAS BNN RI DENGAN INSAN MEDIA DALAM WAR ON DRUGS

Surabaya - Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Republik IIndonesia (BNN RI), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si., bertemu dengan Pimpinan Redaksi, Kepala Biro, serta wartawan media di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (25/1).

Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas antara BNN RI dengan insan media dalam penyebarluasan informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang dilakukan BNN RI dengan jargon War on Drugs.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI juga memaparkan tentang ancaman narkotika yang terjadi saat ini, salah satunya adalah peredaran New Psychoactive Substances atau NPS.

Melalui pertemuan ini diharapkan insan media dapat membantu BNN RI dalam memberikan awarness kepada masyarakat tentang bahaya narkotika jenis baru tersebut yang disinyalir memiliki dampak yang lebih dahsyat ketimbang narkotika yang dikenal pada umumnya.

Sumber : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Lanjutkan Membaca

Kepala BNN RI Berikan Materi Kuliah Kepada Mahasiswa S2 STIK Angkatan 12

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Dr. Petrus Reinhard Golose, memberikan memberikan materi kuliah bagi mahasiswa/i S2 Angkatan 12 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) secara virtual dari Ruang Kerja Kepala BNN RI, Jakarta, Kamis (19/01).

Mata kuliah yang disampaikan yaitu Kejahatan Lintas Negara, yang diikuti oleh 24 orang mahasiswa/i Kepolisian dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti diketahui, Kepala BNN RI merupakan salah satu Dosen yang mengajar di STIK mulai dari Angkatan pertama hingga saat ini.

Dalam kuliahnya, disampaikan bahwa Kejahatan terorganisir atau juga dikenal sebagai kejahatan transnasional adalah kejahatan terorganisir yang merupakan irisan dari organized crime dan transnational crime, dimana kejahatan ini dilaksanakan oleh organisasi yang terstruktur rapi yang dilakukan oleh aktor kejahatan antar negara. Dapat pula kejahatan transnasional  yang terorganisir dilakukan di satu negara akan tetapi berdampak pada negara lain.

Selain itu, kejahatan transnasional yang terorganisir memiliki karakteristik yang khusus dan berorientasi pada keuntungan finansial, dan paling tidak diidentifikasi 4 (empat) model organisasi kejahatan transnasional, antara lain hierarchical, local cultural , enterprise, dan networked model.

Namun, kemunculan kejahatan transnasional tidak mungkin terjadi keluar dari era globalisasi saat ini. Kejahatan lintas negara, karena sifatnya yang terlarang dan lintas batas, mengabaikan segala bentuk kedaulatan dan batas negara. Atau dengan kata lain, kejahatan transnasional tidak lagi mempertimbangkan kedaulatan atau yurisdiksi suatu negara, wilayah, perbatasan, tetapi lebih pada pergerakan barang, orang, dan perdagangan gelap yang membiayai pelaku kejahatan. 

Pada akhir perkuliahan, Kepala BNN RI berharap nantinya para mahasiswa/i dapat menjadi penegak hukum yang handal dalam menjalankan tugasnya serta dapat menjadi agen perubahan pada Kepolisian Republik Indonesia.

Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca