Jakarta – Peran serta masyarakat dalam gerakan War on Drugs (Perang Melawan Narkoba) dinilai sangat penting sebagai garda terdepan dalam membangun daya tangkal kolektif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam menyelamatkan generasi muda dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Landasan hukum keterlibatan masyarakat tersebut telah diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa “Peran serta masyarakat dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN, yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala BNN.” Ketentuan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui berbagai kegiatan yang berbasis lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan kerja.
Penggiat Anti Narkoba, Le Putra, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkotika yang bersifat multidimensi karena dampaknya tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
“Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkotika yang multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi hingga kesehatan. Ancaman ini harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa,” ujarnya.
Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025 yang dilakukan oleh BRIN, BPS, dan BNN, angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari 1,73 persen pada tahun 2023 menjadi 2,11 persen pada tahun 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk berusia 15 hingga 64 tahun yang pernah terpapar narkotika.
Menurut Le Putra, peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika relatif lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan, melainkan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menunjukkan besarnya skala ancaman tersebut. Saat ini terdapat sekitar 9.720 kawasan rawan narkotika yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan sosial, penyalahgunaan narkotika juga menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Le Putra menilai daya rusak narkotika bahkan lebih serius dibandingkan korupsi dan terorisme karena menyerang sistem saraf otak manusia secara langsung dan dapat menimbulkan kerusakan permanen tanpa jaminan kesembuhan total. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya sekitar 170 jenis narkotika baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berkembang dan beredar di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sebagai langkah strategis dalam memperkuat pencegahan berbasis masyarakat, BNN menginisiasi pembentukan Wadah atau Forum Komunikasi Aktif Masyarakat Anti Narkotika yang solid, terstruktur, dan sinergis. Forum tersebut diharapkan menjadi sarana konsolidasi gerakan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika.
Keberadaan forum komunikasi masyarakat anti narkotika diyakini dapat menjadi “mesin sosial” yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif, memperluas jaringan relawan, serta menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika secara nyata di lapangan.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kehadiran masyarakat sebagai garda terdepan untuk menjaga generasi muda dari ancaman narkotika demi mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045,” tegas Le Putra.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, BNN, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa, gerakan War on Drugs diharapkan mampu membangun ketahanan sosial yang kuat sehingga Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkotika dan melahirkan generasi yang sehat, produktif, serta berdaya saing tinggi di masa depan. (LEP)