Peran FPK dalam Sukses Pemilu Serentak 2024 yang Aman, Damai dan Harmonis.

 

Dalam upaya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, kita perlu membangun rasa, paham dan semangat kebangsaan dengan nuansa baru selaras dengan kebutuhan dan tantangan  perkembangan zaman dengan tetap berpedoman pada  4 KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

Kesaatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Propinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegittan RAKOR KOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN TAHUN 2023, diikuti Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta dan diikuti Forum Pembauran Kebangsaan Kota Se DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu dan Kantor Penghubung Propinsi Se Indonesia, acara ini berlangsung di Hotel Sunlake, Jakarta Utara. Senin  26 Juni 2023.

Acara ini dibuka oleh Kepala Badan KESBANGPOL Propinsi DKI Jakarta Drs. Taufan Bakri, M.Si. yang diwakili oleh Drs. Tumpal Datner, M.M. Selanjutnya pembacaan Do’a oleh Hb. Achmad Alaydrus ST dan acara di pandu oleh moderator Seno Hadi, S.K.M., M.Si.

Narasumber dari Kemendagri Drs. Drajat Wisnu Setyawan, M.M diwakili oleh RAKHMAD RAHADIAN Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Pembauran dan Sejarah Kebangsaan, Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dengan judul Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam Sukses Pemilu Serentak2024 yang Aman, Damai dan Harmonis.

Keberagaman bangsa Indonesia sesungguhnya justru menjadi kekuatan pemersatu bangsa kesadaran akan kondisi NKRI yg majemuk/ber-Bhinneka Tunggal Ika, membuat setiap orang sadar dan berpikir bahwa Indonesia adalah negara yg kaya akan berbagai potensi kita harus mewaspadai bahwa apabila potensi keberagaman tdk dpt dikelola dg baik sesuai dgn semangat Bhinneka Tunggal Ika, akan menjadi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) bagi keutuhan NKRI”, jelas Rakhmat Rahadian atau yang akrab di sapa Bang Adi.

Pembauran Kebangsaan adalah proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras/suku dan Etnis melalui interaksi sosial dalam bidang; (1) bahasa, (2) adat istiadat, (3) seni budaya, (4) pendidikan dan (5) perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras/suku dan etnis masing-masing dalam kerangka NKRI

Dalam Paparannya Ketua Ketua Forum Pembauran Propinsi DKI Jakarta A. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H  dengan judul SINERGI, SINKRONISASI DAN KOLABORASI PROGRAM KERJA FPK menyampaikan, “FPK PROVINSI DKI JAKARTA adalah wadah berhimpun keterwakilan Etnis,  suku, ras dari 34 provinsi dan etnis Tionghoa, Arab dan India di Indonesia yang berada di jakarta sebagai pilar garda terdepan pembauran kebangsaan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, jelas Syamsul Zakaria yang akrab di panggil Samjek.

“Fungsi FPK ialah sebagai wadah untuk membangun komunikasi antar ETNIS dari seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memelihara persatuan dan kesatuan serta Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an sekaligus mencegah berbagai macam konflik”, tambah Samjek

“FPK Dalam penyelenggaraan harus memelihara SINERGITAS, SINKRONISASI DAN KOLABORASI PROGRAM KERJA bersama dengan pembina dalam hal ini Wakil Gubernur selaku pembina dan anggota-anggota pembina (Kepala Dinas SeDKI Jakarta) serta Badan Penghubung Provinsi Seluruh Indonesia”, tambah Samjek lagi.

“Program FPK Provinsi, program FPK Kota/Kabupaten terintegrasi dan akselerasi sesuai arahan program-program pembina dengan penyelenggaraan melalui kolaborasi Baik dengan kepala-Kepala Dinas dan Kepala-Kepala penghubung Serta Ketua-ketua paguyuban Etnis Seluruh Indonesia Dalam memelihara 4 KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI”, Pungkasnya

Dalam sesi tanya jawab perihal Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan tampil sebagai narasumber Mohammad Ihsan, S.H.Ketua FPK Kota Administrasi Jakarta Barat, disambut banyak pertanyaan oleh peserta yang hadir, (LEP).

 

Lanjutkan Membaca

FPK Jakarta Timur Audiensi Dengan FOKAD di TMII

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Administratif Jakarta Timur yang komandoi ketua nya Haji Luthfi Marzuki melakukan kegiatan audiensi dengan Forum Komunikasi Anjugan Daerah (FOKAD), acara ini di dihadiri anggota FPK Jakarta Timur, beberapa kepala anjungan daerah dan ada yang diwakili staf dari anjungan daerah dan Narasumber Prof. DR. Hj. Anna Mariana, SH, MH, MBA, bertempat di anjungan Riau TMII. Selasa 20 Juni 2023.

Dalam sambutannya Ketua FPK Jakarta Timur Haji Luthfi Marzuki mengatakan bahwa, “keberadaan FPK mewakili tokoh etnis dari 34 Propinsi ditambah tokoh etnis Arab, China dan India yang berdiri berdasarkan Permendagri No. 34 Tahun 2006 dan Pergub No. 5 Tahun 2013”, jelas nya.

“Sebagai Organisasi plat merah, kiranya antara FPK dan FOKAD  bisa berkolaborasi dan berkerjasama, Jakarta Timur dengan 10 Kecamatan, 65 kelurahan, 707 RW dan 7,926 RT menjadikan Jakarta Timur sebagai kota terluas di Jakarta”, tegas Luthfi.

“Kiranya kedepan FOKAD bisa ajak FPK berkegiatan bareng, karena kami FPK Jakarta Timur telah memiliki kampung pembauran Nusantara di Kelurahan Bambu Apus RW 04”, tegas Ketua FPK Jakarta Timur.

 

Sementara ketua FOKAD DR. H. Zufikar, M. Si, MH dalam paparan nya menjelaskan, “keberadaan TMII murni bisnis karena merera punya target, dimana manajemen yang meraka terapkan praktik pariwisata, kalau manajemen dulu ada ranah sosialnya”, jelas nya

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH, PILAR MPENGEMBANGAN TMII,FUNGSI DANSTANDARISASI ANJUNGAN DAERAH DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH

Taman Mini Indonesia Indah yang selanjutnya disingkat TMII adalah Indonesia dalam bentuk kecil yang menggambarkan Indonesia yang besar dari aspek wilayah, budaya, dan kekayaaan serta keindahan alam sebagai sarana/wahana Pelestarian Budaya, Pendidikan Cinta Tanah Air, memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai sarana rekreasi/wisata yang sehat.

Potensi Unggulan Ekonomi Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan industri kecil dan potensi ekonomi kreatif serta potensi unggulan lainnya yang bercirikan kekhasan daerah sehingga dapat menjadi sebuah unggulan didaerahnya dan dapat meningkatkan investasi dan perekonomian masyarakat daerahnya.

Sarana Promosi adalah media yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, kementerian dan pihak lainnya untuk melakukan promosi dan informasi melalui Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah untuk diperkenalkan secara nasional dan internasional.

Anjungan Daerah adalah unit bangunan-bangunan rumah adat arsitektur tradisional khas daerah Indonesia, untuk memberikan informasi mengenai rumah adat berbagai suku bangsa Indonesia kepada masyarakat luas dan sekaligus digunakan sebagai tempat pelestarian budaya daerah melalui kegiatan diantaranya pergelaran, pendidikan, sarasehan, pameran dan peragaan berbagai benda sejarah, pakaian adat, peralatan kesenian, hasil kerajinan, flora, fauna dan benda-benda lain yang merupakan warisan budaya bangsa,promosi Pariwisata daerah,trading,investasi dan potensi daerah.

Fungsi dan peran anjungan daerah adalah sebagai wadah etalase budaya dan etalase potensi daerah, dilakukandalam bentuk penyelenggaraan promosi potensi daerah, promosi pariwisata, trading, investasi, budaya, edukasi dan riset.

Standarisasi anjungan adalah bahwa Anjungan Daerah harus memiliki standar terkait sumber daya manusia, duta budaya, etalase budaya tata pamer/tata saji koleksi dan etalase potensi daerah dengan pemanfaatan TTI (Tourisem, Trading dan Investasi).

Fungsi dan peran anjungan daerah adalah sebagai wadah etalase budaya dan etalase potensi daerah, dilakukandalam bentuk penyelenggaraan promosi potensi daerah, promosi pariwisata, trading, investasi, budaya, edukasi dan riset.

TMII merupakan wahana perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Taman mini Indonesia indah dikembangkan atas dasar empat pilar ; green, culture, inclusive dan mart.

Anjungan daerah taman mini Indonesia indah dioptimalkan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh sekretaris negara melalui manajemen taman mini Indonesia indah terdiri dari; penetaan fisik dan landscape, SDM, duta budaya, etalase budaya, tata pamer, tata saji koleksi, etalase potensi daerah dengan pemanfaatan tourism, trading dan investasi, aktivasi budaya anjungan daerah, aktivasi pagelaran seni dan gastronomi (kuliner daerah).

Anjungan daerah taman mini Indonesia indah berfungsi sebagai etalase budaya daerah , etalase potensi daerah,tourism, trading, investasi, dan teknologi

Prof. DR. Hj. Anna Mariana, SH, MH, MBA, Pelopor dan Tokoh yang Membina, Mengembangkan, Melestarikan, dan Mengangkat Pengrajin Tenun, Songket yang juga Ketua Umum Komunitas Kadin Indonesia International Fashion Art & UKM mengajak “memajukan budaya bersama TMII yang sebagai etalase budaya daerah, jadi kita tidak perlu keliling Indonesia, cukup ke TMII aja”, jelasnya

Seperti dibeitakan sebelumnya, Anna Mariana telah mendedikasikan diri dalam mengembangkan dan melestarikan serta melindungi warisan budaya khususnya pada wastra tradisional tenun dan songket yang ada di seluruh kepulauan Indonesia.

Baginya, mengedukasi dan memperkenalkan tenun dan songket tradisional kepada setiap generasi muda dan masyarakat luas merupakan kewajiban dan keharusan, sebagai upayanya agar warisan budaya tradisional leluhur bangsa terus dapat dilestarikan secara turun temurun agar produknya terus dapat berkembang lebih baik, lebih inovatif dan tidak punah. Begitu pun budaya tenun dan songket tradisional diperkenalkan mulai dari sejarah pada masa kerajaan Nusantara maupun dalam sejarah Islam.

Prof. DR. Hj. Anna Mariana, SH, MH, MBA menjelaskan bahwa, “dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92 disebutkan tentang perumpamaan seorang perempuan memintal benang atau menenun, lalu menguraikan kembali benang pintalan tenunannya, sehingga menjadi terurai kembali. Perumpamaan “mengurai benang pintalan atau tenun” ini ditafsirkan untuk mengingatkan kepada setiap orang agar memegang teguh sumpah dan perjanjian, atau larangan melanggar janji dan sumpah, menghindari rusaknya persaudaraan”, tambahnya

“Penggunaan kata “tenun – ankatsa” dalam surat An-Nahl ayat 92 itu dapat disimpulkan adanya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kain “tenun” dan aktifitas memintal atau “menenun” sebagai metafora atau ilustrasi bersatu saling menguatkan”, tegas Anna Maariana

Acara ini diakhiri dengan penyerahan tukar tanda mata dan foto bersma. (LEP).

 

 

Lanjutkan Membaca

HBH PSAU Dihadiri Tokoh Penting Berlangsung Penuh Keakraban

Jakarta - Pagelaran acara Halal bi Halal Pasee Serantau Aceh Utara (PSAU) dilaksanakaan di Mako Yon Zipur 11/DW, Jalan Kesatrian IV Matraman, Jakarta Timur, yang dihadiri kurang lebih 300 orang, baik dari keluarga besar PSAU, beberapa pengurus cabang-cabang, Anggota DPR RI asal Aceh, tokoh masyarakat, Organisasi Lokal dan organisasi sektoral dibawah naungan Taman Iskandar Muda dan 12 orang Camat asal Aceh Utara,  pada Minggu, 28 Mei 2023.

Selain itu juga hadir Mayor Jenderal TNI (Purn.) Teuku Abdul Hafil Fuddin, S.H, S.I.P, M.H, Mayor Jenderal TNI Herianto Syahputra, S.I.P., M.Si Irjen. Pol. (Purn.) DR. H. S. Maltha, SIK, SH, M.Si. Dr. Ir. Tarmizi Abdul Karim, M.Sc., Rafli Kande, H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.S, H.Muslim S.H.I., , H.M Husni Mustafa  Drs. ERMAN ANOM, MM, Ph.D. ABDUL FATTAH, S.H., M.H

Dari unsur paguyuban masyarakat Aceh turut hadir Ketua IKKB Bireuen, Ketua HIKMAT Aceh Tenggara, Ketua SESAMA Lhokseumawe dan Ketua Umum PP Taman Iskandar Muda (TIM), serta Tokoh Pasee dan Aceh Utara lainnya.

Halal Pasee Serantau Aceh Utara (PSAU) adalah organisasi paguyuban warga asal Pasee (samudra Pasai, red) atau asal Kabupaten Aceh Utara yang di perantauan, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri

Ketua Panitia Pelaksana, Munawar Khalil, S. IP, menyampaikan bahwa kegiatan ini memang tidak lagi di bulan Syawal, karena ingin menunggu waktu yang pas mengingat banyak pengurus dan warga yang mudik pulang kampung.

Dalam laporannya, Munawar menyebut acara halal bihalal hari ini dilaksanakan untuk seluruh warga Pasee, dari kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe yang ada di Jabodetabek, yaitu PSAU Cirebon, Karawang dan provinsi Banten hadir,” sebut Munawar.

“Alhamdulillah acara halal bihalal PSAU hari ini berjalan sukses dan lancar, saya ucapkan terima kasih untuk donatur, panitia dan seluruh warga Pasee yang telah ikut membantu terlaksananya kegiatan ini,” tuturnya.

Dalam sambutannya Ketua Umum PSAU H. Zainal Abidin Hussein, SE menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan untuk mengikat tali persaudaraan sesama anak Pasee dan Aceh Utara yang berada di perantauan.

Zainal mengatakan, PSAU ini belum genap satu tahun usianya, namun antusias dan semangat untuk aktif dan membentuk PSAU ini sangat luar biasa.

“Selain di Jakarta di luar daerah pun sudah banyak yang meminta bergabung bahkan sudah terbentuk tinggal pelantikan saja,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara ini pendiri Akhyar Kamil yang didaulat menyampaikan kata sambutan. Dirinya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya acara hari ini yang luar biasa. Ia juga mengingatkan agar Pengurus PSAU terus menjaga kekompakan, saling membantu, melindungi sesama dan dengan harapan PSAU kedepan semakin dikenal di masyarakat luas dan tentu bisa terus berbuat lebih baik lagi kedepan.

“Saya berharap PSAU kedepan menjadi salah satu organisasi paguyuban yang besar apa lagi membawa nama Pasee, kita kenal Pasee ini sangat lah luar biasa pada masa kejayaannya,” tuturnya.

Kegiatan ini ditutup dengan sambutan oleh Wali Kota Lhokseumawe Dr Drs Imran MSi MA,. Dalam sambutannya, Imran mengatakan, selain mewakili Kota Lhokseumawe, kehadiran dirinya juga mewakili Pj Bupati Aceh Utara dan Pj Bupati Bireuen yang kebetulan masing-masing Pj Bupati tidak dapat berhadir karena ada kegiatan di tempat lain.

Imran berharap banyak kepada masyarakat Aceh khususnya warga PSAU untuk selalu kompak dan saling menjaga dan membesarkan sesama daerah agar tokoh dan masyarakat Aceh punya nilai dan bargaining tinggi di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya.

“Kita sangat menginginkan Tokoh Aceh atau generasi muda kedepan tetap ada yang bisa mewakili Aceh untuk kancah nasional. Jadi kita berharap tidak ada orang Aceh yang saling menjegal namun harus saling bahu-membahu membantu orang Aceh yang punya peluang dan potensi untuk berkembang ke depan,” harap Imran. (LEP)

 

Lanjutkan Membaca

H. S. Maltha, Tradisi Halal Bihalal Mampu Menciptakan Kondisi Lebih Harmonis

Paguyuban Pasee Serantau Aceh Utara (PSAU) rencana menggelar Halal Bihalal yang akan digelar di Mako Yon Zipur 11/DW, Jalan Kesatrian IV Matraman, Jakarta Timur, pada Minggu, 28 Mei 2023.

Menurut Ketua Panitia kegiatan Halal Bihalal Munawar Khalil, acara tersebut turut mengundang semua lapisan masyarakat asal Aceh Utara yang berdomisili di Pulau Jawa, khususny Jabodetabek.

Panitia menyiapkan aneka makanan khas Aceh pada acara tersebut, seperti Kuah Beulangong, Rendang Daging, Mie Aceh. Termasuk kue Timphan dan kuliner khas Aceh lainnya

“Tujuan acara ini untuk menjalin silaturahmi, ukhuwah persaudaraan dan temu ramah antar warga Aceh Utara yang hidup di perantauan, ada lebih dari tiga ratus orang yang direncanakan hadir,” kata Munawar Selasa (23/5/2023).

Sementara itu, Ketua Umum PSAU H Zainal Abidin Hussein, menyampaikan bahwa paguyuban atas nama masyarakat Aceh Utara (PSAU) terbentuk sebagai wadah silaturahmi di perantauan.

“Jadi dengan acara Halal Bihalal ini sesama warga bisa terjalin dan kita bisa saling mengenal satu sama lain,” ujarnya.

“Jangan sampai kita tidak tahu bahwa saudara kita satu kabupaten yang ada di perantauan, sehingga kedepan kita bisa saling bantu dan saling peduli,” demikian Haji Zainal.

“Baru bisa digelar sekarang karena mengingat banyak yang mudik dan pulang kampung, sehingga kita ambil waktu yang sedikit jauh dari Hari Raya Idulfitri, agar semua nantinya bisa mengikuti dan sudah balik dari kampung halaman masing-masing,” tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSAU, Irjen. Pol. (Purn) DR. H. S. Maltha, SIK, SH, M.Si, menghimbau kepada masyarat Aceh Utara dimana pun berada, untuk hadir untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan membawa keluarga.

“Warga Pasee dan warga Aceh Utara, dengan halal bihalal kita bisa mengembalikan kekusutan hubungan persaudaraan dengan saling memaafkan dan menyambung apa-apa yang tadinya putus menjadi tersambung kembali” jelas H. S. Maltha

“Tradisi halal bihalal lebih dari sekadar saling memaafkan, tetapi mampu menciptakan kondisi lebih harmonis. Sebab, halal bihalal lebih dari sekadar ritus keagamaan, tetapi juga kemanusiaan, kebangsaan, dan tradisi yang positif karena mewujudkan kemaslahatan bersama”, pungkas H. S. Maltha. (LEP)

Lanjutkan Membaca

BERSAMA PERWAKILAN JAKSA SELURUH INDONESIA, BNN RI BAHAS ATURAN IZIN PSIKOTROPIKA

Jakarta - Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional RI, Andi Fairan, S.I.K., M.S.M, hadiri Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika dalam Undang-undang Cipta Kerja Angkatan III Tahun 2023 di Badan Diklat kejaksaan, Jakarta Selatan. Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI membahas terkait perubahan Undang-undang No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kamis (6/4/2023)

Materi pembahasan menitik beratkan pada Pokok Perubahan Subjek Pelaku Kegiatan Produksi, Ekspor dan Impor Psikotropika yang semula dilakukan oleh Pabrik Obat, kini dapat dilakukan juga oleh Pedagang Farmasi yang telah mendapatkan Izin Pemerintah Pusat.

Dihadiri oleh 30 orang Jaksa yang mewakili Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, Diklat ini mengangkat tema Pengaruh Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Ketentuan Prosedural pada UU Psikotropika dan UU Narkotika. 

Hal lain yang menjadi pembahasan adalah Peralihan Kewenangan Perizinan yang semula berada pada Menteri Kesehatan beralih kepada Pemerintah Pusat. Forum tersebut juga membahas penggabungan berbagai jenis perizinan di Bidang Psikotropika ke dalam Perizinan Berusaha serta mengatur berbagai perubahan beberapa ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Atau Peraturan BPOM menjadi Peraturan Pemerintah.

Forum tersebut juga membahas maraknya peredaran Narkoba di kawasan Malaka, Aceh hingga Medan dan mendorong BNNN RI untuk membentuk BNN Kota Bengkalis di Provinsi Riau. Disinyalir jumlah narkotika yang beredar di kawasan tersebut mencapai 10 sampai dengan 50 kg per hari.

Peserta Diklat mendesak BNN untuk melakukan upaya peningkatan intensitas  operasi pengungkapan narkotika di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan rawan Narkoba di Provinsi Riau.

Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca