Progress Persiapan Indonesia Hadapi Mutual Evaluation Review Oleh Financial Action Task Force on Money Laundering

JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Dr. Petrus Reinhard Golose, didampingi Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol. Drs. Kenedy, S.H., M.H., menghadiri rapat koordinasi dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara virtual, pada Rabu (8/6).

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga merupakan Ketua Komite TPPU, Mahfud MD, ini membahas tentang penetapan Rencana Aksi Stranas TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2022 dan progress persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana,  yang juga merupakan Sekretaris Komite TPPU, memaparkan progress persiapan MER on site visit Indonesia 2022 dan perkembangan penilaian kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Indonesia.

Indonesia saat ini sedang mengupayakan keanggotaan penuh dalam FATF agar mendapatkan manfaat penuh sebagai negara anggota. Proses keanggotaan Indonesia pada FATF yang telah dimulai sejak tahun 2017, saat ini bergantung pada keberhasilan Indonesia dalam menghadapi MER yang akan berlangsung pada 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

MER Indonesia oleh FATF akan menilai kepatuhan rezim APU PPT di Indonesia terhadap seluruh rekomendasi FATF. Penilaian MER mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaannya.

Dalam MER onsite visit yang berlangsung selama 14 hari kerja tersebut, dijadwalkan 61 kali pertemuan yang melibatkan 30 pihak pelapor dan 23 kementerian/lembaga dengan rincian 85 unit kerja yang akan diwawancarai.

Keberhasilan Indonesia pada MER akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan juru bicara yang mewakili masing-masing kementerian/lembaga dalam menjawab dan mempresentasikan institusinya.

Oleh karena itu, Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengharapkan komitmen pimpinan masing-masing kementerian/lembaga untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan MER dan suksesi Indonesia dalam keanggotan FATF tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI menyampaikan komitmen serta dukungannya terhadap MER onsite visit dan upaya keanggotaan Indonesia dalam FATF. 

“Kami secara berkesinambungan telah melakukan rapat bersama dalam rangka persiapan pelaksanaan MER onsite visit, dan akan menyiapkan Jubir (juru bicara), utamanya yang akan menyampaikan berkaitan dengan laporan hasil analisis (LHA) TPPU narkotika dan implementasinya terkait criminal justice narkotika yang telah dilakukan oleh BNN RI”, imbuh Kepala BNN RI.

Lebih lanjut Kepala BNN RI mengusulkan adanya pertemuan para Jubir yang digagas oleh Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebelum menghadapi MER onsite untuk menyamakan pola pikir dan persepsi dalam memberikan jawaban terbaik bagi tim asesor.  

Sumber : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Lanjutkan Membaca

Semangat Kolaborasi Sukseskan Acara Pesona Bhinneka Tunggal Ika 2022

JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, rencana akan menggelar Pagelaran PESONA BHINNEKA TUNGGAL IKA 2022, yang akan berlangsung di Anjungan Riau, TMII berlangsung selama 2 hari pada hari Sabtu-Ahad, 25-26 Juni 2022.

Persiapan penyusunan acara dilaksanakan di Kesbangpol DKI Jakarta yang di buka oleh Kaban Kesbangpol DKI Jakarta Drs Taufan Bakri, MSi di dampingi Kasubdit Pembauran dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Ir. Arnella Sibero, M. Si dipandu Rakhmad Rahadian, S. IP dari Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Acara ini berlangsung di Lantai 15 Gedung H, Kantor Gubernur DKI Jakarta. Rabu (8/6/2022).

Dalam sambutannya Drs Taufan Bakri, MSi mengingatkan, "walaupun DKI Jakarta masih pada Level 1 Covid-19 tetapi perlu urus perizinannya".

"Posisi kota Jakarta yang multi etnis, jadi kegiatan ini adalah kolaborasi antar etnis yang melibatkan seluruh anggota FPK se DKI Jakarta yang mewakili etnis di 34 propinsi yang ada di Indonesia", Jelasnya.

"Semangat Kolaborasi ini sangat penting dalam melaksanakan Pagelaran PESONA BHINNEKA TUNGGAL IKA 2022", Ungkap Kesbangpol DKI Jakarta

"Sesuai amanah Direktur  Bina Ideologi Drs. Drajat Wisnu Setyawan, M. M, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, bahwa jantung kegiatan ini ada di rundown acara", Kasubdit Pembauran dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika ingatkan. 

Kegiatan dengan beragam kegiatan, diantaranya ; Talkshow Kebangsaan, Tari dan Musik Tradisi Daerah, Parade Fashion Show Pakaian Adat, Baca Puisi/Pantun Kebangsaan, Kuliner Nusantara, Bazaar UMKM. Diharapkan semua elemen masyarakat ikut hadir menyemarakan.(LEP)

Lanjutkan Membaca

Cegah Narkoba Di Industri Perfilman, BNN Bahas Kerja Sama Dengan PARFI

 

JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional, Dr. Petrus Reinhard Golose, didampingi oleh Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Drs. Richard M. Nainggolan, M.M.,MBA., menerima kunjungan Pengurus Besar Persatuan Artis Fim Indonesia (PB PARFI)), yang diwakili oleh Sekretaris Umum PB Parfi, Gusti Randa dan beberapa artis senior lainnya, Rabu (8/6).

Dikutip dari laman resmi BNN, Bahwa BNN berharap agar PARFI menjadi mitra BNN dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran serta kepedulian berbagai kalangan lewat potensi PARFI

“PB Parfi layak bekerja sama dengan lembaga Pemerintahan khususnya dengan BNN karena setiap artis yang akan terlibat dalam sebuah produksi baik itu layar lebar atau sinetron sebaiknya bersih dari narkoba , agar tidak menimbulkan kerugian bagi PH atau Broadcast, yang bisa saja produksi terhenti atau minimal terganggu ditengah jalan akibat artis utamanya terkena kasus narkoba”, Jelas Gusti Randa selaku Sekretaris Umum PB Parfi

“Kami akan terus menjaga eksistensi agar PB Parfi menjadi organisasi mewadahi artis yang sah dengan melakukan berbagai upaya terkait pencegahan narkoba,” ucap Gusti Randa.

Dalam waktu dekat PB Parfi berupaya untuk berkerjasama dengan Production House (PH) untuk diorientasikan Bersinar (Bersih Narkoba). Konsep ini akan dilakukan secara persuasif, humanis, dan didasarkan kasih sayang untuk melakukan upaya-upaya antisipasi dan proteksi bagaimana supaya PH tersebut terhindar dari bahaya narkoba.

Konsep Bersinar ini apabila diterapkan akan memberikan nilai tambah untuk menjaga citra PH tersebut dan juga menekan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan Artis.

Kepala BNN menyambut baik gagasan ini dan mempersilakan Ozy Syahputra yang merupakan anggota dari PB Parfi dan juga pernah terlibat penyalahgunaan narkoba untuk memberikan testimoni pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) mendatang, sebagai bentuk keprihatinan terhadap banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan. (LEP)

 

 

Sumber : Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca

Apa itu Era Society 5.0 ? Mari Kita Kenali Lebih Jauh

Jakarta, Gentara News - Konsep Resolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, akan tetapi konsep Society lebih focus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya.

Seiring berjalannya waktu, teknlogi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot, Iot) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0.

Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Dimana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan, Society 2.0 adalah era pertanian dimana manusia sudah mengenal bercocok tanam, Society 3.0 : sudah memasuki era industry yaitu Ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari, Society 4.0: manusia sudah mengenal computer hingga internet dan Society 5.0 era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.

Dalam Society 5.0 dimana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini Negara Jepang sudah membuktikannya sebagai Negara dengan teknologi yang paling maju. (GN) Sumber: BINUS Higher Education

Lanjutkan Membaca

Perkuat Sinergi Untuk Tangani Kawasan Rawan Narkoba

SURABAYA - Upaya penanggulangan daerah rawan narkoba di Indonesia membutuhkan dukungan dari stakeholders termasuk diantaranya pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama dan pemuda. Peran penting mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayahnya.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Drs. Tagam Sinaga, M.M. saat membuka kegiatan Rapat Kerja Dalam Rangka Sinergi Stakeholder Pada Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jawa Timur, di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu (8/6).

Melalui raker pada hari ini, Deputi Dayamas BNN RI berharap seluruh stakeholder atau para pendamping yang terdiri tokoh masyarakat,tokoh pemuda, dan tokoh pemuda dapat berkomitmen kuat untuk berjuang bersama BNN RI dalam rangka memulihkan kawasan rawan dan rentan narkoba menjadi kawasan lebih aman dan produktif.

“Kita juga berkeinginan untuk memberikan pilihan mata pencaharian demi menyongsong hidup yang lebih baik,” imbuh Deputi Dayamas BNN RI.

Dengan program kewirausahaan yang ditawarkan oleh BNN RI, masyarakat di kawasan rawan akan menerima pelatihan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di wilayah setempat. Melalui program seperti ini, maka diharapkan masyarakat dapat menghasilkan produk bernilai jual tinggi sehingga tidak tergoda untuk bisnis narkoba.

Merespon hal tersebut, Kepala BNNP Jawa Timur, Drs. M. Aris Purnomo menyambut baik program pemulihan kawasan rawan menjadi aman di wilayah Jawa Timur. Menurutnya, upaya penanganan kawasan rawan harus ekstra karena di Jawa Timur terdapat banyak rawan narkoba. Saat ini Jatim sendiri berada pada nomor urut dua dalam kategori daerah rawan narkoba.

Senada dengan Deputi Dayamas, Kepala BNNP Jatim menyampaikan bahwa upaya intervensi program pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan narkoba sangat penting untuk terus digencarkan melalui sejumlah pelatihan life skill. Namun ia menekankan, pelatihan life skill juga perlu disesuaikan baik untuk masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Sementara itu, Sefidonayanti, S.Kom, M.Si. selaku Ketua Tim III di Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI menyampaikan, kinerja pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan mobilisasi sumber daya baik internal dan eksternal. Oleh karena itulah, peran stakeholder dalam menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi masif, menggerakkan partisipasi kelompok sasaran, dan mengoptimalkan peran swasta atau dunia usaha.

Menanggapi upaya penanganan kawasan rawan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, Maria Theresia, selaku Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, mendukung sepenuhnya program yang dimotori oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI. Pihaknya senantiasa siap untuk bersinergi dalam mewujudkan Surabaya Bersinar, Bersih Narkoba.

Kegiatan raker pada hari ini dihadiri oleh kurang lebih 45 orang yang terdiri dari perwakilan Polda Jatim, TNI, dinas terkait, BNNK Surabaya, tokoh masyarakat, agama dan pemuda di wilayah Surabaya.

Sumber : Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca