Deputi Dayamas BNN Tinjau Kotan dan Kelurahan Bersinar

Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol. Drs. Andjar Dewanto, SH., MBA berkunjung ke Maluku Utara untuk melihat capaian kinerja BNNP dan BNNK di Maluku Utara, selain itu supervisi untuk kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa, (16/11).

Saat silaturahmi dengan Forkopimda Malut di War On Drugs Room BNNP Malut, Deputi Andjar didampingi Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol. Wisnu Handoko menyatakan, kunjungannya juga melihat bagaimana sinergi BNNP Malut dan BNNK dengan instansi dan lembaga di Maluku Utara.

"Tujuan BNN untuk ciptakan Indonesia bersinar melalui program unggulan, Intervensi Berbasis Masyarakat, Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan Desa Bersinar dan penilaian dan targetnya di akhir tahun ada 60 Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) di Indonesia" tegas Andjar usai tatap muka dengan para petinggi daerah

Menurut Andjar, daerah wajib membuat regulasi sebagai pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sehingga ada program kerja dan anggaran, dan BNN akan melaporkan ke Presiden setiap 6 bulan sebagai wujud pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. 

Usai silaturahmi dengan petinggi daerah Asisten 2 Gubernur, Ketua DPRD, Wakapolda, Ketua MUI, Rektor IAIN dan perwakilan Kejati dan Kanwil Kemnkumham, Deputi Andjar juga memantau kelompok ibu penerima lifeskill binaan BNNP Malut di Kelurahan Dufa dufa, Ternate dan menyampaikan apresiasi atas ketrampilan pembuatan bakso ikan tuna dan abon ikan tuna. Menurutnya, Hal ini sebagai salah satu cara agar masyarakat berdaya sehingga mampu menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. (LEP)

Lanjutkan Membaca

BNNK Kota Tegal Gunakan Pendekatan Seni Tekan Penyalahgunaan Narkoba

TEGAL - Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Tegal melakukan pendekatan seni dalam melakukan kampanye menekan permintaan narkoba. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya kenaikan angka pemakai penyalahgunaan narkoba di Kota Tegal.

Kepala BNNP Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol, Purwo Cahyoko menyampaikan bahwa kegiatan pagelaran seni merupakan bagian kegiatan kampanye BNN dalam rangka turut meneken permintaan narkoba.

"Kegiatan pagelaran seni merupakan bagian kegiatan kampanye dalam rangka turut menekan permintaan narkoba," ujar Kepala BNNP Jawa Tengah Purwo Cahyoko saat acara Informasi Edukasi melalui Pagelaran Seni Kampanye Anti Narkoba Menuju Kota Tegal Bersih Narkoba (BERSINAR), Kamis (7/10/2021) di Ruang Adipura yang digelar BNNK Kota Tegal.

Hadir dalam giat tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal, Kepala BNNP Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol, Purwo Cahyoko, Kepala. BNNK Kota Tegal, Sudirman dan Kepala Lapas dari tiga daerah.

Menurut Purwo, BNN memiliki tugas untuk menekan permaintaan dan menekan suplai narkoba.

Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas kerja sama sinergitas antara BNNK Tegal, aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Tegal dalam program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, khususnya di Kota Tegal. 

Tindakan kejahatan narkoba menurutnya merupakan ancaman kemanusiaan yang harus diperangi bersama sama, maka semua pihak harus berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan P4GN dan kampanye war on drugs. Seperti yang dilaksanakan diseminasi informasi P4GN melalu seni, agar lebih mengena di masyarakat.

Dedy Yon menyampaikan saat ini peredaran narkoba telah menyasar kaum milenial. Ia berharap kehidupan milenial tidak hanya menghasilkan prestasi yang kreatif dan inovatif, tetapi juga hidup dengan bebas narkoba. 

Dedy Yon berharap, dengan digalakkannya gerakan “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas”, dapat mendorong seluruh elemen agar menjadi generasi yang produktif, inovatif, kreatif dan bersih narkoba, demi terwujudnya Kota Tegal yang Bersih dari Narkoba (BERSINAR).(*)

Lanjutkan Membaca

FPK Jakarta Timur Dapat Menjadi Role Model Ditengah Masyarakat

Secara geografis letak Kota Administrasi Jakarta Timur berada pada 106°49'35'' Bujur Timur dan 06°10'37'' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah mencapai 188.03 Km2 atau mencapai 28,37% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Secara administratif wilayah Jakarta Timur dibagi menjadi 10 Kecamatan, 65 Kelurahan, 673 Rukun Warga dan 7.513 Rukun Tetangga  serta dihuni oleh Penduduk sebanyak 1.959.022 jiwa  terdiri dari 1.044.847 jiwa laki-laki dan 914.175 jiwa Perempuan sampai dengan akhir Maret 1997 atau sekitar 10 % dari jumlah penduduk DKI Jakarta dengan kepadatan mencapai 10.445 jiwa per Km2. 

Walikota Jakarta Timur H. Anwar, S.Si., MAP., yang melantik Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2021-2026  secara luring dan daring, dari Gedung Pola, Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (18/8/2021).

Dalam laporannya Kepala Suku Badan Kesbangpol Jaktim Achmad Yani Rivai Jusuf, SH., M.Si.,  menyampaikan, ke-37 anggota FPK Jaktim yang terpilih berasal dari paguyuban melalui rekomendasi Kantor Badan Penghubung masing-masing daerah, para pemuka masyarakat di tingkat kecamatan, juga perwakilan dari kepemudaan dan unsur-unsur lainnya.

Walikota Jakarta Timur H. Anwar, S.Si., MAP., dalam arahannya mengharapkan kepada pengurus baru Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menjalin sinergitas dengan semua ormas ormas etnis di Jakarta timur, agar kota kita kondusif dari aksi tawuran antar suku, agama dan ras.

Pengurus FPK Jakarta Timur periode 2016-2021 dan 2021-2026 berfoto bersama Walikota Jakarta Timur didampingi Kasuban Kesbangpol Jakarta Timur

“Saudara-saudara adalah warga yang terpilih untuk membangun sinergi antara warga masyarakat bersama pemerintah. Untuk itu, tugas penting ini harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar  Walikota Jakarta Timur.

Walikota Jaktim berpesan, agar para anggota FPK Jakarta Timur dapat menjadi teladan ditengah masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya bisa memahami dan mempedomani aturan dan tindakan sesuai aturan yang ada.

“Saya berharap FPK Jaktim bisa berperan optimal, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Juga menghindari tindakan-tindakan yang kontra produktif dalam masyarakat,” sambung Walikota

Anwar juga meminta para anggota FPK Jaktim dapat kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah.

Tak lupa, Walikota Jaktim menyampaikan terima kasih untuk pengabdian para Anggota FPK Jaktim periode 2016-2021 dibawah kepemimpinan Thelnie Daniel Onibala yang telah berhasil membantu pemerintah dalam membangun harmonisasi dalam masyarakat. “Kerja keras para Anggota FPK Jaktim 2016-2021 patut diapresiasi, terutama dalam merukunkan masyarakat, terutama di masa pandemi, dimana banyak peran serta FPK Jaktim 2016-2021 yang dimainkan ditengah masyarakat,” tukasnya.

Usai penyerahan SK Walikota Jaktim, dilanjutkan dengan serah terima kepengurusan dari Thelnie Onibala kepada H. Luthfi Marzuki sebagai Ketua FPK Jaktim 2021-2026.

Acara di akhiri dengan kegiatan foto bersama Pengurus lama dengan pengurus baru FPK Jakarta Timur bersama Walikota.  LEP

Lanjutkan Membaca

"Money Laundering" Ala Koruptor dan Kartel Narkoba Hasil Kejahatan

Jakarta – Hasil pencucian uang penjualan narkoba berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik masyarakat.

“Sampai sekarang Kolombia dan Meksiko tidak bisa  lepas dari narkoba dan trafficking. Uang hasil kejahatan narkoba tidak bisa dikendalikan. Ahirnya, negara itu tidak bisa dikendalikan,” jelasnya. Pencucian uang juga akan merusak integritas sistem keuangan, investasi dan ekonomi. 

Saat ini  modus dan pencucian uang makin canggih. Penyamaran transaksi dan  rekayasa keuangan kini cara-cara yang semakin rumit dan kompleks. Dalam kasus narkoba misalnya, melibatkan transaksi keuangan trans nasional atau trans border.  Melibatkan organisasi kriminal antar negara yang satu sama lain saling terkait. 

Demikian juga hasil korupsi, Kalau dulu uang hasil korupsi  disimpan di bank. Sekarang melibatkan  money laundering profesional.

“Misalnya mereka pergi ke kasino di luar negeri, tidak benar benar bermain judi, namun menerima uang  dari hasil korupsi,“ jelasnya. Ada kerjasama dengan konsultan profesional yang menyarankan dan menyamarkan menerima uang hasil korupsi, tapi tetap terlihat clean secara hukum dan finansial.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) para pelaku tindak pidana korupsi dan narkotika.

Dalam laporan terbarunya, lembaga intelijen keuangan negara itu memaparkan tipologi TPPU antara dua jenis kejahatan tersebut. Pertama, modus TPPU pelaku tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan dengan penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung transaksi hasil tindak pidana.

Salah satu kasus yang terungkap yakni adanya transaksi penerimaan dana di rekening perusahaan cangkang di Singapura senilai US$3,7 juta. Menariknya, uang tersebut ditransfer kembali ke rekening pejabat anak usaha BUMN dengan keterangan "Gift From Godfather".

Menurut PPATK, penggunaan perusahaan cangkang dan melibatkan keluarga sangat lazim dan sering ditemukan dalam praktik tindak pidana pencucian uang. " Ini sebagai upaya menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan," tulis dokumen PPATK yang rilisnya dikutip Bisnis, Jumat (18/6/2021).

Kedua, TPPU pelaku tindak pidana narkotika. Sebagai salah satu kejahatan transnasional, pola pencucian uang para kartel narkoba cenderung lebih rumit dan tertata sangat detil.

PPATK mencontohkan, para kartel narkoba biasanya mencuci duit hasil kejahatannya dengan memanfaatkan nominee atau nama pinjaman saat akan membeli aset barang mewah, properti hingga logam mulia.

Temuan lain yang menarik adalah para kartel juga diketahui memanfaatkan sarana pembiayaan untuk melakukan money laundering hasil kejahatan. Tujuannya, supaya pembelian aset tersebut seolah-olah sah. Padahal uang cicilan itu berasal dari hasil tindak pidana atau kejahatan. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyeludupan Sabu dan Ekstasi Di Perairan Aceh

Banda Aceh - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh bersama Badan Nasional Narkotika (BNN) menggagalkan penyelundupan 73,5 kilogram narkoba jenis sabu-sabu dan 35.915 butir pil ekstasi di wilayah Provinsi Aceh.

Kerjasama Bea Cukai dan BNN kembali membuahkan hasil dengan mengungkap penyelundupan narkoba oleh anggota jaringan sindikat narkoba dengan modus operandi via jalur laut dari Malaysia ke Aceh. Penindakan yang merupakan hasil operasi gabungan antara Subdit Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Utara, Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Belawan, Bea Cukai Langsa, Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun, dan BNN ini terlaksana pada tanggal 11 Maret hingga 16 Maret 2021 dengan menyisir di Perairan Langsa/Pereulak, Aceh, berdasarkan informasi dari masyaraka yang menyebut ada upaya penyelundupan narkoba

Dalam operasi ini, Bea Cukai Aceh dan Badan Nasional Narkotika menggagalkan penyelundupan 73,5 kilogram narkoba jenis sabu-sabu dan 35.915 butir pil ekstasi.. Selain itu, petugas juga mengamankan tiga orang anak buah kapal (ABK) berinisial AB, GS, dan MR, juga seorang pengendali jaringan berinisial MUL.

"Penyelundupan narkotika ini dilakukan  melalui jalur laut dari Malaysia ke wilayah Aceh yang dilakukan oleh anggota jaringan sindikat narkoba," kata Kabid. Humas Kanwil Bea Cukai Aceh Isnu Irwantoro di Banda Aceh, Kamis (25/3/2021). 

Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal nelayan yang melintas di sekitar kapal patroli Bea dan Cukai BC 20008. 

Pada saat dilakukan pemeriksaaan terhadap suatu kapal, ungkap Isnu,  petugas berhasil menemukan dan menyita sabu sebanyak 70 bungkus  seberat 73,52 dan 10 bungkus ekstasi sebanyak 35.915 butir. 

Selain barang bukti berupa narkotika tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa tiga buah identitas tersangka, satu unit telepon genggam, dan satu unit mobil Honda Jazz dengan plat BK 1706 UB. Di kapal nelayan tersebut petugas mengamankan tiga orang ABK berinisial AB, GS dan MR.

"Atas penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan MUL di daerah Pidie yang berperan sebagai pengendali jaringan. Selanjutnya atas barang bukti dan empat tersangka tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut," jelasnya. 

Dengan digagalkannya penyelundupan sabu ini, tim gabungan Bea Cukai dan BNN ini setidaknya telah menyelamatkan lebih dari 300 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. 

Sedangkan perbuatan para tersangka dapat diancam dengan hukuman maksimal berupa hukuman mati sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

"Penindakan secara kontinyu dan masif yang dilakukan Bea Cukai dan aparat penegak hukum lain merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman narkotika. Bea Cukai berharap agar masyarakat dapat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang jika menemukan kegiatan mencurigakan khususnya terkait peredaran gelap narkotika," pungkas Isnu Irwantoro. (LEP)

Lanjutkan Membaca