Komisi Pemilihan Umum Propinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2024 "Ngobrol Solusi" Ngobrol Cerdas dan Sosialisasi Pemilu untuk Demokrasi yang diikuti dari unsur masyarakat Adat, Kelompok Masyarakat Pedagang, Kelompok Masyarakat Pedagang, dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se DKI Jakarta, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Universitas Kristen Indonesia. Acara ini berlangsung di Discovery Hotel, Ancol. Jakarta. Yang dihadiri 1118 orang peserta Rabu (26/10/2022)
Tujuan kegiatan ini untuk menyampaikan informasi pemilu untuk diteruskan kepada masyarakat
"Diharapkan pada Pemilu 2024 yang akan betlangsung pada 14 Februari 2024 adalah Partisipasi masyarakat agar Pemilu berlangsung Bebas, Adil, Berintegritas, Bermartabat dan tidak boleh ada kekerasan" ucap Ketua KPU DKI
Acara ini dibuka oleh Sunardi Ketua KPU DKI lalu arahan oleh Betty Epsilon Idros anggotaKPU RI
Narasumber Titi Anggraini, SH, MH dari Dewan Pembina PERLUDEM dengan tema "meningkatkan partisipasi publik untuk pemilu betintegritas dan berkualitas" yang di moderatori oleh ST. Siagian
Kondisi Objektif Pemilu di Indonesia
1. Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia (the biggest one-day election in the world).
2. Pemilu paling kompleks dan rumit di dunia (the most complex election system in the world).
3. Tidak dilakukan revisi UU Pemilu (UU 7/2017).
4. Tidak dilakukan revisi UU Pilkada (UU 1/2015 beserta perubahannya UU 8/2015, UU 10/2016, dan UU 6/2020).
5. Tidak dilakukan revisi UU Partai Politik (UU 2/2008 jo. UU 2/2011)
Kondisi dan problematika Pemilu 2019
1. Pemilu yang besar, rumit, dan kompleks: masalah distribusi logistik pemilu serta petugas pemilu yang bekerja terlalu berat dan mengakibatkan kelelahan. Eksesnya terjadi surat suara tertukar di 3.371 TPS dan 2.249 TPS tidak melaksanakan pemungutan suara pada 17 April. Selain itu, tercatat 894 petugas pemilu meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit.
2. Polarisasi disintegratif di tengah masyarakat, Mendistorsi kultur kewarganegaraan (civic culture). Emosi lebih penting dari pada data dan fakta dalam menilai kinerja kandidat
3. Pemilu legislatif tidak terlalu mendapat atensi pemilih dibanding dengan Pilpres. Penghitungan suara pileg daerah (DPRD) mayoritas dilakukan malam hari atau jelang tengah malam sehingga pengawasan pun sangat tidak optimal. Memicu manipulasi dan politik uang.
4. Tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) menciderai daulat rakyat. Terdapat 29.710.175 (19,02%) suara tidak sah untuk Pemilu DPD serta 17.503.953 (11,12%) suara tidak sah untuk Pemilu DPR. Pemilih kebingungan dan kesulitan untuk memilih dengan benar. Pemilu menjadi tidak mudah dan tidak sederhana.
5. Penghitungan suara dan rekapitulasi suara terlalu lama dan panjang (sampai dengan 35 hari) memicu manipulai, politik uang, spekulasi, dan mis/disinformasi
6. Hoaks dan serangan siber dengan intensitas tinggi. Mendistorsi politik gagasan dan menciderai kepercayaan masyarakat pada pemilu dan penyelenggara pemilu. Hoaks tidak hanya menyerang kontestan tapi juga prosedur pemilu dan penyelenggara pemilu.
Dalam Pemilu 2024 ini ada beberapa Peluang, aantara lain :
1. Pemilih muda dalam jumlah besar.
2. Media sosial yang aksesibel.
3. Media yang bebas.
4. Masyarakat sipil yang dinamis
Dalam mengedukasi dan memberikan Betty Epsilon Idros memberikan pemahaman :
1. Akses sumber informasi pemilu yang akurat dan valid.
2. Prosedur pemilu yang benar.
4. Memilih dengan benar (making every vote count).
5. Memilih berbasis ide, gagasan, dan program (tahu rekam jejak dan konsekuensi dari pilihan).
Malina Ketua Divisi Sosdiklih dan Permas KPU Prop. DKI Jakarta Dalam narasinya dengan judul "Tahapan Serentak 2024" mengajak seluruh peserta untuk mendownload aplikasi "Lindungi Hak Mu" untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilik dan di persilahkan mendaftarkan secara online sebagai pemilih pada Pemilu 2024.
Acara ini di tutup Sunardi Ketua KPU DKI dan diakhiri dengan foto bersama (LEP)
