Provinsi di tanah Papua yang masuk wilayah Indonesia saat ini ada dua, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebelum mekar jadi dua, provinsi ini bernama Provinsi Irian Jaya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD, memastikan akan ada 3 wilayah pemekaran baru di Papua. Sehingga nantinya total provinsi di Papua akan berjumlah 5 wilayah. Hal itu Ia katakan usai menggelar rapat kerja dengan pimpinan MPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).
“Pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan sehingga menjadi 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang,” kata Mahfud.
Mahfud. MD mengatakan, "pemekaran wilayah tersebut merupakan amanat dari Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. “Itu sudah amanat,” jelas Mahfud MD
"Pemerintah akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua dalam program tersebut. Kaukus itu akan mengkomunikasikan pelbagai perbedaan pendapat yang masih terjadi antara masyarakat Papua dengan pemerintah selama ini," tambah Mahfud MD.
“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah,” kata Mahfud MD
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pemekaran Papua menjadi total 5 wilayah tersebut semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
“Karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Bamsoet juga menyatakan pemerintah kini tengah menyusun sebuah Instruksi Presiden (Inpres) agar pembangunan di Papua lebih terintegrasi dari semua sektor kementerian dan lembaga.
Bamsoet menyayangkan selama ini pembangunan di Papua hanya dijalankan pada sektoral masing-masing kementerian/lembaga tanpa adanya integrasi yang jelas.
“Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang kementerian membangun ini ini, nanti terintegarasi sehingga pembangunan jelas nampak nyata,” kata Bamsoet.
Ide Pemekaran
Ide pemekaran pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah, yang dimekarkan dari Provinsi Papua. Sementara Provinsi Papua Barat Daya, yang berasal dari Provinsi Barat.
Hal ini seperti yang pernah disampaikan
Perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat seperti yang Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, Martinus Maware saat bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana negara, meminta melakukan pemekaran 5 provinsi berdasarkan wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Permintaan itu dilakukan agar setiap wilayah adat dapat bertanggung jawab atas wilayahnya.
"Dengan adanya pemekaran berdasarkan 5 wilayah adat otomatis suhu keamanan di Papua itu otomatis akan terjamin," ujar Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, Martinus Maware saat dikonfirmasi, Rabu (11/9/2019). Martinus juga ikut pada pertemuan perwakilan masyarakat adat Papua dan Papua Barat bersama Jokowi.
Martinus mengungkapkan, "wilayah Papua menjadi rawan konflik karena hanya ada 2 provinsi yang menjadi tempat tinggal masyarakat dari berbagai wilayah adat".
"Tokoh-tokoh menyampaikan itu (permintaan pemekaran 5 wilayah adat), untuk mencegah itu (konflik), sehingga tokoh-tokoh baik di gunung dan pantai mereka bisa menjaga wilayah adatnya sesuai dengan kultur dan nilai-nilai budaya yang mereka miliki," kata Martinus Maware
Pemekaran Daerah sudah diatur dalam Pasal 115 Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Namun menurut Martinus, saat pertemuan di Istana Negara Jokowi hanya menjanjikan pemekaran 2 atau 3 wilayah di Papua. (LEP).