Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019 diadakan di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta. Senin (7/9/2020).
Ada peristiwa kurang mengenakkan yang terjadi saat, 4 fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau dari ruangan setelah melayangkan protes dan kritikan pada rapat tersebut. Mereka menolak laporan penggunaan anggaran tahun 2019 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran struktur kerja perangkat daerah (SKPD).
Fraksi-fraksi yang melakukan walk out adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.
Alasan walk out
Mulanya berbagai protes dilayangkan kepada Anies dan anak buahnya, karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.
"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu, Fraksi Golkar izin untuk walk out," kata Basri Baco Ketua Fraksi Golkar di ruang rapat paripurna DPRD DKI.
"Kami Fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu, izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," ucap Oman Rahman Rakinda Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota Dewan tidak diakomodasi dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Dengan demikian, Fraksi PSI juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.
"PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019," tutur Anthony.
Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim juga menjelaskan sikap yang ditunjukkan oleh fraksinya yang juga ikut walk out.
Menurut Hakim, laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kinerjanya dan jajaran dalam menggunakan dana pada tahun 2019 mengada-ada.Kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI Jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari Dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.
"Ini kan baru sekali rapat kemarin saat banggar, itu juga sebentar. Kami merasa ini eksekutif engga melibatkan kami, kami legislatif DPRD merasa enggak dianggap sama eksekutif dalam hal penggunaan anggaran dalam hal perencanaan sekarang eksekutif kesannya jalan sendiri," tutup Hakim.
Raperda P2APBD Tetap Disetujui
Meski diwarnai berbagai interupsi dan walk out oleh empat fraksi, Raperda P2APBD akhirnya disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, jumlah anggota di ruang rapat paripurna masih lebih dari 50 orang sehingga terhitung kuorum dan keputusan sah.
Adapun fraksi yang tersisa adalah Fraksi PDI-P, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PKB-PPP.
Fraksi PDIP tetap menghormati 4 fraksi yang memilih untuk keluar dari sidang paripurna. Tiap-tiap fraksi memiliki hak masing-masing.
"Saya hormati, hargai sikap dari fraksi yang walk out tadi. Itu sikap politik mereka, kami tidak mencampuri urusan mereka," ujar Gembong.
Fraksi PDIP yang tidak ikut walkout menyampaikan alasannya. "Bagi kami, cukup, tidak perlu keluar, tapi evaluasi," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Evaluasi yang dimaksud oleh PDIP adalah adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah soal efisiensi anggaran APBD 2019. SE tersebut dinilai aneh karena APBD memiliki dasar hukum Peraturan Daerah, yang lebih tinggi dari SE Sekda.
"Saya sampaikan di rapat paripurna, masa Perda digergaji oleh surat edaran sekda dalam rangka efisiensi. Ini tidak benar. SKPD bersandar pada surat edaran tidak menjalankan program sebagaimana dialokasikan APBD 2019," kata Gembong Warsono
Prasetio Edi Marsudi lalu mengetuk palu sebagai tanda Raperda P2APBD 2019 disetujui.
Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadi peraturan daerah dapat disetujui," ucap Prasetio sembari mengetok palu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi santai soal interupsi, penolakan, hingga walk out dari empat fraksi DPRD DKI. Ia mengapresiasi pembahasan Raperda P2APBD oleh DPRD DKI dan menyatakan menerima semua masukan dan saran dari anggota Dewan untuk perbaikan penggunaan APBD ke depannya.
"Pukulan palu pak Ketua sangatlah mantap," kata Anies Baswesan dalam rapat yang disambut dengan gelak tawa sejumlah anggota dewan.
"Agar bisa mencapai hasil yang optimal, bernilai manfaat bagi seluruh Kota Jakarta, apa yang disampaikan insya Allah menjadi perhatian khusus, insya Allah akan kami laksanakan demi kesejahteraan Kota Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda. (LEP)