Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Heru Winarko, S.H., didampingi oleh Direktur Pemberdayaan Alternatif Drs. Anjar Dewanto, S.H., MBA dan Anggota Kelompok Ahli Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt., melakukan kunjungan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Senin (15/6) di Ruang Kerja KLHK, Jakarta.
Pada pertemuan ini Kepala BNN mengungkapkan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di Indonesia.
Kerja sama dengan berbagai pihak termasuk dari KLHK sangatlah dibutuhkan. Terkait hal ini, Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN, yang mengharuskan setiap Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan RAN P4GN.
Dalam pertemuan ini, Kepala BNN meminta dukungan KLHK terutama dalam mendukung Program Grand Design Alternatif Development (GDAD) yang tengah berjalan di Provinsi Aceh.
“Kebanyakan lahan ganja yang berada di Provinsi Aceh itu berada di kawasan Hutan dan kami ingin mengubah para penduduk di sana yang tadinya menanam ganja, akan kami rubah menjadi tanaman yang lebih produktif dan legal. Oleh karena itu kami meminta dukungan dari KLHK, lahan ganja yang berada di hutan tersebut dapat kami gunakan untuk merubah kebiasaan penduduk tersebut,”ungkap Jenderal bintang tiga tersebut.
Kepala BNN juga mengungkapkan masalah yang tidak kalah penting lainnya adalah Kratom. Saat ini, Kratom yang tumbuh subur di Kalimantan tengah menjadi permasalahan di dunia, karena tanaman ini kerap disalahgunakan.
“Penggunaan kratom ini sebenarnya banyak digunakan di Amerika untuk menggantikan heroin. Karena sekarang heroin susah didapatkan di sana maka kratom menjadi alternatif dan memiliki efek tiga kali lipat,” papar Kepala BNN.
Seperti diketahui bersama bahwa kratom banyak ditemukan di Kalimantan. Selain dibudidaya oleh masyarakat setempat, kratom dapat tumbuh secara liar di Hutan Kalimantan. Kaitannya dengan hal ini BNN juga meminta dukungannya kepada KLHK untuk dapat menggunakan sebagian lahan hutan di Kalimantan untuk program GDAD seperti yang dilakukan di Aceh.
BNN juga berharap dapat bekerjasama dengan KLHK dalam pemanfaatan lahan hutan sebagai program Alternative Development, sehingga baik masyarakat yang ada di Aceh dan di Kalimantan dapat lebih produktif dengan tanaman yang legal.
.
