50 Orang TNI AD Tersangkas Kasus Penyerangan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur

Sebanyak 81 personel TNI dari 34 satuan telah diperiksa dalam kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. 50 prajurit TNI AD ditetapkan menjadi tersangka. Mereka telah ditahan. 

"Yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan sebanyak 50 personel, 81 personel TNI dari 34 satuan telah diperiksa hingga saat ini. Dilakukan pendalaman sebanyak 3 personel. Sebanyak 23 personel dikembalikan ke kesatuannya karena murni hanya sebagai saksi," kata Letjen Dodik Wijanarko, SH Komandan Puspom TNI AD (Danpuspomad) Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta dalam jumpa pers, Rabu (9/9/2020).

Prada Muhammad Ilham atau Prada MI, yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan Polsek Ciracas, Jakarta, kedapatan meminum anggur merah sebelum kejadian. Prada Ilham membeli anggur merah di dekat kantornya, Direktorat Hukum AD.

"Yang diminum adalah anggur jenis Gold, anggur merah dengan beli di sekitar kantor Dirkumad," ujar Danpuspomad Letjen Dodik Wijanarko.

Prada Ilham meminum dua gelas anggur merah. Keterangan ini dikuatkan oleh dua saksi.

"Yang bersangkutan minum minuman keras jenis anggur merah merek Gold. Dikuatkan oleh keterangan saksi atas nama Serka ZBH dan Prada AN pada saat bersama minum minuman tersebut. Tersangka Prada MI diketahui hanya minum dua gelas," ujar Danpuspomad.

Kemudian Prada Ilham, yang mengendarai sepeda motor usai minum anggur merah dan kemudian mengalami kecelakaan tunggal, merasa malu terhadap atasannya. Untuk itulah, Prada Ilham merekayasa kecelakaan tunggal yang menimpanya.

"Merasa malu kepada pimpinan bila diketahui kecelakaan lalu lintas tunggal disebabkan karena minum minuman keras anggur merah merek Gold dan takut merasa bersalah karena akibat kejadian tersebut, sepeda motor jenis Honda Blade hitam nomor B-3580-TZH yang dipinjamkan pimpinannya mengalami rusak dan takut diproses hukum karena saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki SIM C dan tidak bawa STNK," jelas Danpuspomad. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Jakarta Kembali ke PSBB, Rem Darurat

Perkembangan Covid-19 di DKI Jakarta yang terus mengkhawatirkan membuat Pemprov DKI tidak punya pilihan selain mengembalikan aturan PSBB di masa awal.

Gubernur DKI Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D atau yang sering disapa Anies Baswedan  menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19).

"Dalam rapat tadi sore disimpulkan: Kita akan menarik rem darurat kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagai mana masa dulu. Ini rem darurat yang kita tarik," ujar Anies dalam konferensi pers digelar secara daring, Rabu (9/9/20).

Anies menyebutkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta telah rapat pada sore hari membahas kondisi Covid-19 di Jakarta.

Hasilnya, DKI tidak lagi memberlakukan PSBB transisi yang akan berakhir besok, Kamis (10/9/2020) melainkan kembali pada PSBB yang ketat.

"Detilnya akan kita sampaikan di hari-hari ke depan, secara garis besar pada prinsipnya perlu kami sampaikan di awal sebagai ancang-ancang agar berjalan dengan baik. Malam ini sebagai ancang-ancang supaya kita semua bisa mengantisipasi," tegas Anies.

Dia menekankan agar perkantoran juga mulai memberlakukan aturan bekerja dari rumah atau workk from home dimulai Senin depan.

"14 September, Senin mendatang, kegiatan perkantoran yang nonesensial diharapkan WFH," ujar Anies.

Sejak 28 Agustus sampai 10 September 2020, DKI Jakarta telah memperpanjang PSBB transisi. 

Pada Rabu siang Anies Baswedan mengatakan kondisi epidemiologi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta selama sepekan terakhir tergolong mengkhawatirkan.

Dalam beberapa hari terakhir, justru jumlah kasus positif Covid-19 mencatatkan rekor penambahan tertinggi. Bahkan, Jakarta kembali menjadi provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 terbanyak dengan 48.393 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.383 orang dinyatakan sembuh dan 1.317 orang meninggal dunia.

“Hari ini Gugus Tugas akan mengadakan rapat khusus mengevaluasi perkembangan terakhir kasus Covid-19 di Jakarta karena situasinya mengkhawatirkan, dalam satu minggu terakhir angka positivity rate di Jakarta itu 13,2 persen,” kata Anies kepada awak media.

Secara akumulatif, menurut Anies, sejak awal pandemi persentase kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta mencapai 6,9 persen.

“Mengapa ini mengkhawatirkan karena kapasitas rumah sakit ada batasnya bila jumlah yang membutuhkan perawatan makin hari makin banyak di atas kemampuan kapasitas rumah sakit dan jumlah tenaga medis maka kita akan menghadapi masalah besar,” ungkapnya.

Dengan demikian, Anies mengatakan, pemprov DKI bakal menyiapkan sejumlah kebijakan baru terkait penanganan kasus Covid-19.

83% Keterpakaian Tempat Tidur

Data itu dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta sampai 6 September 2020. Keterpakaian tempat tidur bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di ruang isolasi di DKI Jakarta tercatat sebesar 77 persen dari total kapasitas 4.456 tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menuturkan keterpakaian tempat tidur di ruang ICU berada di kisaran 83 persen dari total kapasitas 483 tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan.

“Sedangkan, dari jumlah tempat tidur ICU sebanyak 483 di 67 RS rujukan, hingga 6 September 2020, persentase keterpakaiannya sebesar 83 persen,” kata Dwi melalui keterangan resmi, Rabu (9/9/2020).

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat penambahan 1.026 kasus konfirmasi positif Covid-19 pada Rabu.

Dwi menuturkan pihaknya telah melakukan tes PCR terhadap 9.904 spesimen.

“Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.923 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.026 positif dan 6.897 negatif. Untuk rate test PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 67.335. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 59.146,” ujarnya. 

Untuk jumlah kasus aktif, menurut dia, sampai saat ini sebanyak 11.245 orang tengah dirawat di rumah sakit rujukan atau menjalani isolasi secara mandiri.

“Jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 49.837 kasus. Dari jumlah tersebut, total 37.245 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 74,7 persen, dan total 1.347 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,7 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 4,1 persen,” ujarnya.

Dwi mengatakan persentase kasus terkonfirmasi positif atau positivity rate di DKI Jakarta sepekan terakhir sebesar 12,2 persen.

Kendati demikian, persentase kasus terkonfirmasi positif secara total sebesar 7 persen.1

Lahan Kuburan Covid 19

Selain kasus positif yang terus melonjak, DKI kini mulai kekurangan lahan khusus pemakaman pasien Covid-19. TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang ditetapkan menjadi pemakaman khusus Covid-19 hanya menyisakan sekitar 1.100 lubang.

Saat ini, Pemprov DKI tengah menambah luas lahan untuk pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Pondok Ranggon. (LEP)

Lanjutkan Membaca

MA Asal Aceh Ditangkap di Lombok, 4 Bungkus Sabu Disita

Direktorat Narkotika Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Satres Narkoba Polres Lombok Barat menangkap terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Rabu (9/9/2020).

Dalam rilisnya Kasat Resnarkoba Polres Lombok Barat Iptu Faisal Afrihad mengatakan, "terduga pelaku berinisial MA kami tangkap di Bandara Internasional Lombok. MA merupakan warga  Aceh Besar," jelasnya

"Polisi telah mengintai kedatangan pelaku di bandara sejak pukul 17.00 WITA. Setengah jam kemudian, pelaku ditangkap saat menaiki mobil sewaan menuju Lombok Timur," tambah Iptu Faisal Afrihad

"Setelah Tim Lombok Barat mengetahui ciri-ciri mobil tersebut, langsung menghentikan mobil di jalan Jalan Raya Praya Keruak, Lombok Tenggah,” katanya menambahkan

"Saat digeledah, terduga pelaku membawa empat bungkus besar narkoba jenis sabu dengan total berat 800 gram. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti dompet, tas ransel, dan koper berisi pakaian pelaku," jelasnya kemudian.

Kini, MA berserta barang bukti diamankan di Ditresnarkoba Polda NTB untuk diperiksa lebih lanjut. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Ditunda Tahun Depan

Lama tak terdengar progresnya, akhirnya pembangunan ibukota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. 

Seperti diketahui, rencana pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur itu bergulir sejak awal tahun lalu. 

Pada Mei 2019, Presiden Joko Widodo tercatat melakukan beberapa kali lawatan ke Kalimantan untuk melihat kandidat lokasi pemindahan pusat pemerintahan. 

Setelah 3 bulan dari lawatan pertama, tepatnya 26 Agustus 2019, Jokowi mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota 

Pemerintah memutuskan menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Alasannya, Pemerintah masih fokus pada upaya penanganan pandemi covid-19.

Ditundanya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini disampaikan Kepala Bappenas Soharso Monoarfadalam rapat bersama komisi XI, Jakarta, Selasa (8/9/2020). 

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa 

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso. 

Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun. 

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar. 

Berikut 12 kegiatan prioritas Bappenas yang akan dilakukan di tahun 2021: 

1. Kesekretariatan koordinasi satu data Indonesia (SDI)

2. Kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs

3. Evaluasi RPJPN 2005-2025 dan penyiapan background study RPJPN 2025-2045

4. Penyusunan detail desain induk pengembangan food estate nasional

5. Platform sistem pangan nasional pasca pandemi Covid19

6. Pelaksanaan reformasi perlindungan sosial

7. Pengembangan sistem informasi monografi desa terpadu

8. Dukungan komunikasi dan kehumasan pada tim koordinasi strategi persiapan rencana pemindahan Ibu Kota Negara

9. Dukungan penerapan Integrated Digital Workspace-Smart Office (IDW-SO)

10. Rentang irrigation modernization project (RIMP)

11. Komering irrigation project (Phase III)

12. Coral reef rehabilitation and management program-coral triangle initiative (Coremap-CTI)

Tunggu RUU IKN 

Hingga saat ini, DPR RI masih menunggu RUU IKN usulan dari pemerintah. Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI dari dapil Kaltim Rudy Masud. 

Kendati demikian, Rudy Masud optimistis setiap RUU yang diusulkan pemerintah bisa lebih cepat rampung dibanding inisiatif DPR. 

"Sampai detik ini belum diajukan. Jadi belum ada pembahasan," kata Rudy Masud, terkait RUU IKN. 

Terkait pandemi covid-19, Rudy Masud tak memungkiri memberi dampak pada proses pembangunan IKN. 

"Untuk memindahkan IKN itu perlu dana yang besar. Saya rasa dalam waktu dekat belum. Pandemi sangat berpengaruh, anggaran kita diserap untuk covid-19," kata Rudy Masud. 

Sebelumnya, sekitar setahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim. 

Rencana tersebut, ditargetkan terealisasi sebelum masa jabatan sang presiden berakhir, tepatnya 2024 mendatang. 

Penyangga Ibu Kota Negara 

Dalam rencana pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan bakal menjadi daerah penyangga. 

Segala persiapan pun dilakukan, salah satunya dengan penataan wilayah dan pengembangan zonasi kawasan industri serta kawasan permukiman. 

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Tatang Sudirja mengatakan, pembangunan tak lagi hanya difokuskan pada Balikpapan Utara, melainkan di semua wilayah. 

"Tadinya memang begitu Balikpapan Utara untuk industri, tapi Balikpapan sudah jadi outlet untuk IKN, jadi kami minta semua dimasukkan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota)," ujarnya. 

Menindaklanjuti ini, Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD pun sepakat merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait RDTRK dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung pesatnya pembangunan menyambut Ibu Kota Negara (IKN). 

Menurutnya, setiap titik maupun zona wilayah di Kota Balikpapan saat ini masuk dalam perencanaan nasional dalam pengembangan Ibu Kota Negara. 

Hal tersebut tergambar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yakni wilayah dan batas-batasnya. 

"Siapapun yang mau berinvestasi di Balikpapan sudah bisa kita layani dengan menyajikan data yang baik," katanya. 

Meski begitu, Pemerintah Kota Balikpapan tetap memiliki pedoman, bahwa setiap investasi ataupun pembangunan tetap memperhatikan aspek ruang terbuka hijau. 

Sebab akan diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah dilakukan proses revisi. 

“Misalnya ada pengembang izin membangun di atas area 8 hektare, paling yang diizinkan 70 persen. Sisanya untuk RTH," ucapnya. 

Fase Pembangunan 

Pemerintah menargetkan masterplan ibu kota baru rampung akhir 2020. Dalam fase penyusunan rencana induk tersebut, pemerintah menyiapkan desain kota, desain gedung, dasar aturan hingga penyediaan lahan. 

Sementara itu, fase pembangunan infrastruktur dasar oleh Kementerian PUPR ditargetkan mulai berjalan dan rampung pada akhir 2024. 

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar rancangan undang-undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut. 

Kebijakan yang dilakukan berfokus hanya pada pemindahan pusat pemerintahan, sementara DKI Jakarta akan tetap didorong menjadi pusat bisnis dan keuangan berskala internasional. Pada 2024 ditargetkan seluruh ASN pemerintah pusat mulai pindah ke ibu kota baru. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tiga klaster. 

Pertama, mendesain kawasan sendiri dan menentukan tata ruang yang akan rampung pada 2020. 

Kedua, prasarana dasar seperti jalan dan air, termasuk pembangunan bendungan. "Kami sudah dapat beberapa lokasi bendungan dan disiapkan untuk melayani ibu kota negara ini," sebut Basuki. 

Ketiga, membangun gedung pemerintahan sendiri dengan memenuhi kebutuhan struktural. 

"Konstruksinya kira-kira memakan waktu tiga sampai empat tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Target misalnya 2023-2024 akan mulai ada pergerakan ke sana. Insya Allah dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa kami tangani," papar Basuki saat itu 

Kebutuhan Anggaran

Untuk melancarkan megaproyek tersebut, pemerintah tercatat telah menganggarkan total Rp2 triliun yang tersebar di beberapa kementerian dalam APBN 2020. Namun, anggaran ini direlokasi untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Anggaran pemindahan ibu kota sendiri diprediksi akan menelan anggaran hingga ratusan triliun. Tentu tak semuanya berasal dari kantong APBN. 

Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S. Prawiradinata merinci setidaknya ada dua skenario estimasi sumbangan dana dari swasta yang diharapkan pemerintah. 

Pertama, bila kebutuhan dana mencapai Rp. 466 triliun, maka pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp251,5 triliun atau setara 53,96 persen dari total kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp214,5 triliun didapat dari pihak swasta. 

Kedua, bila kebutuhan dana lebih sedikit, yaitu sekitar Rp323 triliun, maka pemerintah akan merogoh 'kocek' sekitar Rp174,5 triliun atau 54,02 persen dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp148,5 triliun dipenuhi oleh swasta. 

Estimasi kebutuhan anggaran tersebut berasal dari perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif senilai Rp20 triliun sampai Rp32,7 triliun. 

Selanjutnya, anggaran untuk pembangunan gedung Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta fasilitas pendidikan dan kesehatan Rp182,2 triliun sampai Rp265,1 triliun. 

Lalu, kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang sekitar Rp114,8 triliun sampai Rp160,2 triliun. Selanjutnya, anggaran pengadaan lahan sebesar Rp6 triliun sampai Rp. 8 triliun. 

Meski demikian, eks Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan proyeksi akhir anggaran pemindahan ibu kota berada di kisaran Rp.486 triliun. Dari jumlah tersebut pemerintah hanya akan merogoh kocek APBN sebesar Rp93 triliun dan dianggarkan bertahap atau multiyears mulai 2020. 

Sementara anggaran yang berasal dari investasi swasta murni diperkirakan mencapai Rp127,3 triliun dan sisanya sekitar Rp265,2 triliun berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (LEP) 

Lanjutkan Membaca

Narkoba Membunuh Secara Perlahan Covid-19 Membunuh Secara Singkat

Yonif Raider Khusus 113/JS Bireuen menggandeng BNNK Bireuen memberikan Sosialisasi P4GN kepada Personel Kompi Markas dan Kompi Bantuan Yonif RK 113/JS berjumlah 80 orang, Yang juga di hadiri Danyon Raider Khusus 113/JS Bireuen Letkol Inf Robbi Firdaus, guna mendukung program P4GN Triwulan III di Lingkungan TNI AD Khususnya Yonif Raider Khusus 113/JS Bireuen. Bertempat Markas Yonif Raider Khusus 113/JS (jaya sakti) Bireuen. Selasa (8/9/20).

Dalam sambutannya, Letkol inf Robbi Firdaus kembali mengingatkan bahwa tidak akan sungkan-sungkan menindak tegas jajarannya bilamana terlibat penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Hadir sebagai narasumber dari BNNK Bireuen Kasie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Wardiah A bertajuk "Hidup 100 Persen Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia".

Dalam materinya Wardiah A mengatakan, "Di tengah masa pandemi Covid-19 peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap terjadi, kita tidak boleh lengah, kita harus mengubah pola pikir otoritatif menjadi aspiratif, dari kaku menjadi fleksibel; Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar. Sehat pola makan dan pola hidup yang baik; Produktif dalam segala aktivitas karya dan inovatif ; Hidup 100% untuk mencapai kebahagiaan," papar Wardiah

"Mencegah narkoba dan virus corona dengan cara menjauhi narkoba dan berdiam di rumah agar penyebaran covid-19 dapat dicegah," ingat Wardiah

"Narkoba dapat membunuh secara perlahan sementara virus corona dapat membunuh secara singkat. Mencegah narkoba adalah dengan menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, cegah penyalahgunaan narkoba," ucap. (LEP)

Lanjutkan Membaca