BNN RI Anjangsana Kepada Komjen Pol. (Purn.) Heru Winarko

Masih dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali melaksanakan kegiatan anjangsana kepada Kepala BNN pada masanya. Kali ini, rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistyana, mengunjungi kediaman Komjen Pol. (Purn.) Heru Winarko di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (18/6). 

Kegiatan anjangsana ini merupakan bagian dari upaya BNN untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menghormati dedikasi dan pengabdian para pemimpin yang telah berkontribusi dalam perjalanan kelembagaan BNN. 

Sebagai Kepala BNN RI periode 2018–2020, Heru Winarko berbagi pandangan mengenai pentingnya memperkuat sinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Menurutnya, keberhasilan program pemberantasan narkotika memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah. 

Beliau menekankan bahwa kelurahan merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pencegahan narkotika. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar setiap program yang dijalankan tidak berhenti pada dukungan administratif semata, melainkan diikuti dengan tindak lanjut dan implementasi yang nyata di lapangan. 

Sestama menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan pandangan yang diberikan. Menurutnya, pengalaman serta pemikiran para Kepala BNN pada masanya menjadi referensi berharga dalam memperkuat langkah BNN menghadapi tantangan narkotika yang semakin kompleks. 

Melalui kegiatan anjangsana ini, BNN berharap semangat pengabdian dan kolaborasi yang telah dibangun para pendahulu dapat terus menjadi inspirasi dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). (LEP)

Sumber : Biro Humas Dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca

Anjangsana Kepala BNN RI Kepada Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose, S.H., M.M

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, bersama jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama BNN melaksanakan kegiatan Anjangsana kepada Kepala BNN RI Periode 2020-2024, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose, S.H., M.M., di Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/6).

Kegiatan anjangsana tersebut merupakan bentuk penghormatan dan silaturahmi BNN kepada para pendahulu yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan organisasi, khususnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, Kepala BNN RI menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Petrus Reinhard Golose yang pernah memimpin BNN pada periode 2020–2024. Kehadiran pimpinan BNN beserta jajaran menjadi wujud penghargaan atas dedikasi, pengabdian, serta berbagai terobosan yang telah dilakukan selama masa kepemimpinan Petrus Reinhard Golose.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN RI juga menyampaikan bahwa semangat, ketegasan, dan keberanian yang ditunjukkan Petrus Reinhard Golose selama memimpin BNN menjadi inspirasi bagi seluruh insan BNN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjaga bangsa dari ancaman narkotika

Petrus Reinhard Golose menyambut hangat kedatangan Kepala BNN RI beserta jajaran dan menyampaikan apresiasi atas perhatian serta komitmen yang terus dijaga oleh pimpinan BNN saat ini dalam mempererat hubungan dengan para senior dan pendahulu organisasi.

Melalui kegiatan anjangsana ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara generasi kepemimpinan BNN, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, kesinambungan pengabdian, serta komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Lanjutkan Membaca

Aceh Raih Kategori "TANGGAP” Dalam Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Banda Aceh – Program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) merupakan salah satu strategi nasional yang dijalankan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara terintegrasi. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan ketahanan masyarakat mulai dari lingkungan keluarga hingga komunitas.

Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa, "berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) Tahun 2025, Provinsi Aceh memperoleh nilai 3,19 dan berada pada kategori “Tanggap”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan telah memiliki kesiapsiagaan, kapasitas, komitmen, serta sinergi yang baik dalam mendukung pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)," demikian penjelasanya menjawab pertanyaan redaksi melaui pesan Whatapps. Rabu (17 Juni 2026)

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba melalui berbagai program yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Dedy Tabrani.

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai program strategis yang telah dilaksanakan BNNP Aceh. Pada aspek Ketahanan Keluarga, BNNP Aceh secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar keluarga mampu mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, membangun komunikasi yang sehat dengan anak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan protektif. Program ini dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh serta berbagai mitra terkait.

"Dalam aspek Pemberdayaan Masyarakat, BNNP Aceh telah membentuk dan membina Relawan Anti Narkoba yang berasal dari berbagai unsur, seperti pemuda, mahasiswa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Para relawan tersebut menjadi perpanjangan tangan BNN dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi P4GN hingga ke tingkat gampong. Di Aceh, relawan ini dikenal dengan sebutan Pageu Gampong, yang berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat," jelasnya lebih lanjut.

Selain upaya pencegahan, BNNP Aceh juga terus memperkuat layanan rehabilitasi melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program rehabilitasi berbasis komunitas ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses pemulihan penyalahguna narkoba. Dalam implementasinya, masyarakat adat menjadi salah satu kekuatan utama karena memiliki nilai-nilai sosial, kepedulian, dan solidaritas yang kuat dalam mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial penyalahguna narkoba.

Sejak tahun 2021, BNNP Aceh telah membentuk 77 unit IBM yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Aceh. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang secara aktif mendukung upaya rehabilitasi berbasis komunitas.

"Melalui program Kawasan Bersih Narkoba (BERSINAR), BNNP Aceh terus mendorong terciptanya lingkungan yang tangguh terhadap ancaman narkoba melalui penguatan regulasi lokal, edukasi berkelanjutan, pengawasan partisipatif, serta kolaborasi lintas sektor. Program ini dikembangkan di berbagai lingkungan strategis, seperti gampong, sekolah, kampus, instansi pemerintah, lingkungan kerja, dan kawasan lain yang memiliki tingkat kerawanan narkoba," tambah Dedy Tabrani

"Khusus di Aceh, implementasi Program BERSINAR diperkuat oleh keberadaan reusam gampong yang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat. Dukungan para keuchik, tuha peut, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan bersih dari narkoba," tegas Dedy Tabrani

"Melalui sinergi yang kuat antara BNNP Aceh, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh komponen masyarakat, diharapkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba semakin meningkat. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Aceh yang aman, kondusif, dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara berkelanjutan," pungkas Kepala BNN Propinsi Aceh. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Menjaga "Bara" Keacehan di Negeri Paman Sam dan Kanada: Catatan Silaturahmi Diaspora Global Aceh ke Seattle, Vancouver dan Calgary

SEATTLE & VANCOUVER — Jarak ribuan kilometer dari tanah kelahiran bukanlah penghalang bagi semangat dan identitas keacehan untuk terus hidup dan berkembang. Antara tanggal 3 hingga 7 Juni 2026, Sekretaris Jenderal DPP DGA, Dr. Surya Darma, melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke kota Seattle di Amerika Serikat, serta Vancouver dan Calgary di Kanada.

Kunjungan ini memiliki makna mendalam, bukan sekadar pertemuan rutin organisasi, melainkan sebuah misi budaya dan persaudaraan. Tujuannya adalah mempererat ikatan, menjaga nilai-nilai adat, tradisi, bahasa, serta ajaran agama, khususnya bagi warga keturunan Aceh yang kini telah menjadi warga negara setempat, namun tetap memelihara rasa cinta dan keterikatan mendalam terhadap Serambi Mekkah.

Tiga Generasi yang Tetap Berjati Diri di Seattle

Di kota Seattle, komunitas asal Aceh telah berdiri kokoh selama puluhan tahun, bahkan kini telah melahirkan generasi ketiga yang lahir dan besar di Amerika Serikat. Meski hidup di lingkungan yang berbeda, mereka tetap setia memegang teguh ajaran Islam dan warisan budaya leluhur.

Dua tokoh utama yang menjadi tulang punggung komunitas ini adalah Adron Razi Yusuf (Ketua DGA Sagoe Amerika) dan Fauzi Daud (General Manager Holland America Lines), keduanya berasal dari Bireuen. Keberhasilan mereka mendidik anak cucu hingga ada yang menjabat sebagai Imam di Seattle — Ustadz Syarif, putra Adron Razi — serta menduduki posisi penting di perusahaan pelayaran internasional, membuktikan bahwa putra-putri Aceh mampu berprestasi di kancah global tanpa melupakan jati diri.

Gagasan Strategis untuk Kemajuan Aceh

Komunitas DGA Sagoe Amerika tidak hanya berkumpul untuk menjaga persaudaraan, tetapi juga aktif mengamati perkembangan di tanah air. Dalam diskusi dengan Dr. Surya Darma, mereka menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Aceh, mulai dari perubahan pola hidup masyarakat hingga keterbatasan akses layanan kesehatan.

Dari kegelisahan tersebut, lahirlah dua program strategis yang siap dijalankan:

Reaktivasi Pusat Pelatihan Perhotelan dan Kapal (ITHC)

Program International Training and Hospitality Center yang sempat dirintis bersama Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Aceh, sempat terhambat karena keterbatasan dana. Padahal kebutuhan tenaga kerja profesional di bidang perhotelan, pariwisata, dan pelayaran mencapai 180.000 orang di seluruh dunia.

Fauzi Daud kini sedang menyusun kurikulum dan mencari tenaga pengajar berstandar internasional. Program ini diharapkan didukung oleh Pemerintah Aceh dalam hal pendanaan, sedangkan pengelolaan mutu dan penempatan kerja akan ditangani langsung oleh praktisi berpengalaman agar lulusan Aceh dapat bersaing di pasar global.

Kedaulatan Pangan Melalui Rumah Pangan Aceh (RPA)

Untuk memperkuat ketahanan pangan, komunitas mengusulkan konsep Rumah Pangan Aceh. Program ini bertujuan membina petani dari hulu hingga hilir, memutus rantai penekanan harga oleh tengkulak, serta meningkatkan nilai jual hasil bumi.

Sebagai percontohan, RPA telah membina 40 petani di Banda Aceh dan sekitarnya. Salah satu produk unggulannya adalah tempe berbahan kacang koro, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kedelai impor. Ke depannya, akan disusun tata kelola yang jelas dan transparan agar program ini berkelanjutan.

Meunasah Aceh: Benteng Budaya di Kanada

Perjalanan dilanjutkan ke Vancouver, tempat berdirinya Meunasah Aceh Vancouver di bawah naungan Achehnese Canadian Community Society. Di kota ini tinggal sekitar 500 jiwa keturunan Aceh, hampir semuanya telah menjadi warga negara Kanada dari generasi pertama hingga ketiga.

Meunasah berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah, tempat belajar bahasa dan budaya, serta wadah melestarikan seni tari, pakaian adat, dan kuliner khas. Selain itu, tempat ini juga menjadi titik kumpul untuk menggalang bantuan kemanusiaan ketika Aceh mengalami musibah.

Sinergi Lintas Benua

Dalam kunjungan ini, Adron Razi Yusuf mendampingi penuh perjalanan Sekjen DGA dari Seattle hingga ke Kanada. Di sana, penyambutan hangat diberikan oleh Muhammad Taufik Evendi, Ketua DGA Sagoe Kanada yang berdomisili di Calgary.

Melalui koordinasi yang baik, seluruh warga Aceh di berbagai wilayah Kanada, termasuk di Toronto, dapat terhubung baik secara langsung maupun daring. Rangkaian pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Penutup: Semangat yang Tak Pernah Padam

Dr. Surya Darma mengapresiasi dedikasi seluruh pengurus dan anggota komunitas di Amerika dan Kanada. “Jauh dari tanah air, mereka justru menjaga identitas lebih erat dan terus berusaha memberikan manfaat bagi kemajuan Aceh. Ini adalah bukti nyata bahwa ikatan persaudaraan tidak terhalang jarak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua tokoh yang terlibat dan berdoa semoga semua upaya ini membawa keberkahan.

“Sejauh apa pun kami merantau, paspor apa pun yang kami pegang, darah dan hati ini tetap milik Aceh. Meunasah, Rumah Pangan, dan jaringan DGA adalah tempat kami menjaga agar bara semangat keacehan tetap menyala terang,” pungkasnya.

Oleh: Dr. Ir. Surya Darma, MBA

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Diaspora Global Aceh (DPP DGA) & Ketua Majelis Adat Aceh Perwakilan Jakarta

Lanjutkan Membaca

Propinsi Riau Layak Menjadi Daerah Istimewa

Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) sebagai wadah masyarakat Riau diperantauan sudah tersebar anggotanya lebih dari 2.000.000 orang diseluruh Indonesia hingga luar negeri dengan semangat “Raga Di Rantau, Jiwa Di Riau”, melaksanakan kegiatan Dialog Kebangsaan dengan Tema “Riau Istimewa Untuk Indonesia”. Acara ini berlangsung di Gedung Sriwijaya DPR RI, Senayan. Jakarta. Jum’at (12 Juni 2026).

Acara ini di hadiri oleh Tokoh-tokoh masyarakat Riau, Perwakilan Gubernur Dr. Syahrial Abdi, A.P., M. Si, Anggota Komisi XDPR RI - Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M, Hanief Arif, MA. Ph.D (BRIN), Ketua Umum PMRI, Dr. H. Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si, Sekretaris Jenderal PMRI, Dr. (HC) H. Munasir Ma'adab, SE., M.Si, Prof. Dr. H. Alfitra Salam, M.Si APU (Ahli Peneliti Utama dan Guru Besar), Dr. H. Farhat Abbas, M.H (Advokat dan Praktisi Hukum Nasional), Stephanie irana Pasaribu, P.Si., M.Phil., Ph.D (Direktur PT.Bumi Pulih Lestari), Indra Bayu, S.E., M. Si (Kepala Cabang BRK Syariah), Syarifah (Kepala Anjungan Riau, TMII), Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf. (Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Zainal Abidin Is, SH,. MH 9ketua LAM Jambi Perwakilan khusus DKI Jakarta), Drs.H.R.Mambang MIT (Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau), Anggota DPD RI H Abdul Hamid, Anggota DPD RI Sawitri, perwakilan mahasiswa Riau dan anggota Persatuan Masyarakat Riau Indonesia. Acara ini di buka oleh Sekda Propinsi Riau Dr. Syahrial Abdi, A.P., M. Si.

Dalam sambutannya Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) Dr. H. Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si, menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir, terutama kepada Sekda Propinsi Riau dan adik adik mahasiswa.

Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Indonesia juga memaparkan bahwa Riau memiliki banyak potensi dan keunggulan yang dapat menjadi modal besar untuk mendorong kemajuan daerah. Mulai dari sumber daya alam, budaya, hingga sektor pendidikan dan pariwisata, semuanya perlu didukung dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

“Mahasiswa kalian sebagai sponsor perubahan dan Spririt Of Change, jadi lah motivator bukan provokator,” tegas Rusli Effendi

Kita hari ini dihadapkan pada ironi besar dan menyakitkan, dimana Riau menyumbangkan begitu banyak minyak bumi dan kelapa sawit tetapi rakyatnya

Mari kita berjuang agar Riau menjadi daerah Istimewa, karena Riau sangat layak menjadi daerah Istimewa, perjuangan ini adalah harga diri yang tidak akan mundur satu jengkalpun” jelas Rusli Effendi

“Raga Di Rantau, Jiwa Di Riau,” pekik Rusli Effendi Menutup sambutannya.

Dalam sambutan nya Sekda Propinsi Riau Dr. Syahrial Abdi, A.P., M.Si. Diskusi ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk memetakan potensi daerah mulai dari ekonomi kreatif, UMKM, hingga pemanfaatan sumber daya alam. Kita ingin memastikan bahwa ide-ide segar dari generasi muda hari ini bisa bertransformasi menjadi kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat Riau,” jelasnya

Hadir sebagai narasumber dalam Dialog Kebangsaan ini antara lain; Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M, Dr. H. Farhat Abbas, M.H, Dr. Ir. H. M. Idris Laena, MH, sementara moderator oleh Rakhmad Rahadian, S. Ip dari Kemendagri.  (LEP)

Lanjutkan Membaca

BNN RI Anjangsana Kepada Ahwil Loethan

Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, didampingi para Direktur di lingkungan Badan Narkotika Nasional, melaksanakan kegiatan anjangsana kepada Kepala BNN pada masanya dan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) pertama, Komjen Pol. (Purn.) Ahwil Loethan, Rabu, 10 Juni 2026.

Kunjungan silaturahmi ini digelar dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 yang diperingati setiap tanggal 26 Juni. Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan kepada para tokoh pendiri serta pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi kuat dalam perjuangan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Semangat dan dedikasi para pendahulu menjadi inspirasi bagi seluruh insan BNN untuk terus berjuang melindungi bangsa dari bahaya. (*)

Lanjutkan Membaca

Kepala BNN RI Anjang Sana Kepada Budi Waseso

Menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan kegiatan Anjangsana Kepala BNN RI Pada Masanya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pemimpin terdahulu yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan institusi. Melalui kegiatan ini, BNN berupaya menjaga tali silaturahmi sekaligus mewariskan nilai-nilai pengabdian, kepemimpinan, dan dedikasi kepada generasi penerus.

Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (10/6), melalui kunjungan kepada Kepala BNN RI periode 2015–2018, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Budi Waseso, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pramuka, Depok, Jawa Barat. Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, didampingi Deputi Pemberantasan BNN RI Aswin Sipayung, Kepala Biro Perencanaan Settama BNN Mardiharto Tjokrowasito, serta Kepala Bagian Rumah Tangga Settama BNN Didik Hariyanto.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Budi Waseso berbagi pengalaman selama memimpin BNN sekaligus menceritakan kiprahnya setelah memasuki masa purnatugas. Sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ia menilai bahwa Pramuka merupakan investasi pengabdian untuk membangun generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Lebih lanjut, Budi Waseso menyampaikan apresiasinya terhadap rencana pembentukan Satuan Karya Pramuka Bersih Narkoba (Saka Bersinar). Menurutnya, kehadiran Saka Bersinar dapat menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kedisiplinan, serta kesadaran bahaya narkoba kepada generasi muda sejak dini.

Ia menuturkan bahwa prinsip hidupnya, komitmen, konsekuen, dan konsisten, merupakan nilai yang diwariskan orang tuanya dan hingga kini masih menjadi pedoman dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan negara. Nilai tersebut menjadi landasan dalam perjalanan pengabdiannya, baik saat memimpin BNN, menjalankan berbagai penugasan negara, maupun ketika terus berkontribusi melalui Gerakan Pramuka.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Waseso juga mengenang berbagai pengalaman selama memimpin BNN pada periode 2015 hingga 2018. Beragam tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan narkotika, menurutnya, semakin menguatkan keyakinan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas harus menjadi perhatian bersama.

Kegiatan anjangsana ditutup dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan kepada institusi dan bangsa Indonesia.

Melalui kegiatan Anjangsana Kepala BNN RI Pada Masanya, BNN berharap semangat perjuangan, integritas, dan keteladanan para pendahulu dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh insan BNN dalam menjalankan tugas melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Semangat dan dedikasi para pendahulu tersebut menjadi bekal berharga bagi BNN dalam melanjutkan perjuangan mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan kegiatan Anjangsana Kepala BNN RI Pada Masanya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pemimpin terdahulu yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan institusi. Melalui kegiatan ini, BNN berupaya menjaga tali silaturahmi sekaligus mewariskan nilai-nilai pengabdian, kepemimpinan, dan dedikasi kepada generasi penerus.

Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (10/6), melalui kunjungan kepada Kepala BNN RI periode 2015–2018, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Budi Waseso, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pramuka, Depok, Jawa Barat. Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, didampingi Deputi Pemberantasan BNN RI Aswin Sipayung, Kepala Biro Perencanaan Settama BNN Mardiharto Tjokrowasito, serta Kepala Bagian Rumah Tangga Settama BNN Didik Hariyanto.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Budi Waseso berbagi pengalaman selama memimpin BNN sekaligus menceritakan kiprahnya setelah memasuki masa purnatugas. Sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ia menilai bahwa Pramuka merupakan investasi pengabdian untuk membangun generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Lebih lanjut, Budi Waseso menyampaikan apresiasinya terhadap rencana pembentukan Satuan Karya Pramuka Bersih Narkoba (Saka Bersinar). Menurutnya, kehadiran Saka Bersinar dapat menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kedisiplinan, serta kesadaran bahaya narkoba kepada generasi muda sejak dini.

Ia menuturkan bahwa prinsip hidupnya, komitmen, konsekuen, dan konsisten, merupakan nilai yang diwariskan orang tuanya dan hingga kini masih menjadi pedoman dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan negara. Nilai tersebut menjadi landasan dalam perjalanan pengabdiannya, baik saat memimpin BNN, menjalankan berbagai penugasan negara, maupun ketika terus berkontribusi melalui Gerakan Pramuka.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Waseso juga mengenang berbagai pengalaman selama memimpin BNN pada periode 2015 hingga 2018. Beragam tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan narkotika, menurutnya, semakin menguatkan keyakinan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas harus menjadi perhatian bersama.

Kegiatan anjangsana ditutup dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan kepada institusi dan bangsa Indonesia.

Melalui kegiatan Anjangsana Kepala BNN RI Pada Masanya, BNN berharap semangat perjuangan, integritas, dan keteladanan para pendahulu dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh insan BNN dalam menjalankan tugas melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Semangat dan dedikasi para pendahulu tersebut menjadi bekal berharga bagi BNN dalam melanjutkan perjuangan mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). (*)

Lanjutkan Membaca

Program KOTAN Perkuat Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Gianyar

Gianyar – Kabupaten Gianyar terus menunjukkan komitmennya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui Program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN). Program yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ini menjadi salah satu tolok ukur kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman narkoba, mulai dari aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, hingga rehabilitasi.

Menjawab pertanyaan terkait pemenuhan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKoTAN), Kepala BNN Kabupaten Gianyar, Sudirman, S.Ag., M.Si, menyampaikan bahwa Kabupaten Gianyar berhasil meraih nilai yang menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang baik.

“Untuk nilai IKoTAN Kabupaten Gianyar tahun 2025 berada pada kategori Tanggap dengan indeks 2,93. Ini menunjukkan bahwa berbagai program dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah berjalan dengan baik,” ujar Sudirman.

Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan empat pilar utama dalam Program KOTAN yang menjadi fondasi penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

Pada pilar Ketahanan Keluarga, Gianyar mencatatkan hasil yang sangat menggembirakan. Tahun 2025, nilai ketahanan keluarga mencapai 94,799 dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa keluarga di Gianyar memiliki peran yang kuat sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

“Ketahanan keluarga kita tahun 2025 berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai 94,799. Ini menjadi indikator bahwa kesadaran dan peran keluarga dalam menjaga anggota keluarganya dari ancaman narkoba semakin baik,” jelasnya.

Sementara itu, pada pilar Relawan Anti Narkoba, BNN Kabupaten Gianyar telah membentuk dan memberdayakan sebanyak 30 relawan anti narkoba yang berasal dari Desa Saba, yang ditetapkan sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Tahun 2025. Para relawan tersebut diharapkan menjadi agen perubahan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan masyarakat.

“Untuk relawan anti narkoba, tahun 2025 kami memiliki 30 orang relawan yang berasal dari Desa Saba sebagai Desa Bersinar. Mereka berperan aktif dalam mendukung program pencegahan narkoba di tingkat desa,” kata Sudirman.

Pada pilar Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), Sudirman menjelaskan bahwa pada tahun 2025 tidak dilakukan pembentukan IBM baru di Desa Bersinar. Hal ini karena bidang rehabilitasi lebih memfokuskan pada keberlanjutan program yang telah berjalan sebelumnya.

“Untuk IBM, tidak ada pembentukan baru pada Desa Bersinar tahun 2025 karena bidang rehabilitasi hanya melanjutkan dan mengoptimalkan IBM yang sudah ada,” terangnya.

Sedangkan pada pilar Kawasan Bersih Narkoba (BERSINAR), Desa Saba menjadi wilayah yang mendapat penguatan program Desa Bersinar sebagai bagian dari strategi menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui keterlibatan aktif masyarakat.

Dengan capaian IKoTAN kategori Tanggap dan dukungan berbagai program berbasis keluarga serta masyarakat, Kabupaten Gianyar dinilai semakin siap menghadapi ancaman narkoba. BNN Kabupaten Gianyar berharap sinergi antara pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga dapat terus diperkuat demi mewujudkan Gianyar yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. (LEP)

Lanjutkan Membaca

HANI Dimulai Dari Anak Bersih Narkotika

Jakarta - Kepala BNN RI melakukan audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta, Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana kolaborasi pada peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, sekaligus menjajaki pembaruan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Rabu (10/6/2026)

"BNN dan Kementerian PPPA memiliki banyak irisan tugas yang dapat disinergikan dalam upaya melindungi generasi bangsa. Sejalan dengan itu, BNN saat ini tengah memberikan perhatian khusus terhadap isu perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika (ANANDA BERSINAR)," jelas Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto

Menurut Kepala BNN RI, kesamaan fokus tersebut membuka peluang yang luas bagi kedua lembaga untuk mengembangkan berbagai program kolaboratif, termasuk pada peringatan HANI yang berdekatan dengan Hari Anak Nasional.

“Pada peringatan HANI tahun ini Kami tidak menggelar kegiatan seremonial besar, sehingga Kami ingin menggandeng Kementerian PPPA untuk berkolaborasi untuk menghadirkan kegiatan yang lebih berdampak bagi masyarakat,” ujar Kepala BNN RI.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kedua lembaga memiliki tujuan yang sama dalam melindungi anak dari berbagai ancaman, termasuk narkotika.

"Tujuan yang ingin Kita capai sejatinya sama, Saya melihat banyak program dan berbagai upaya yang dijalankan Kementerian PPPA dapat disinergikan dengan program-program BNN untuk memberikan manfaat yang lebih luas" tuturnya.

Selain membahas kegiatan peringatan Hari Anak Nasional dan HANI, kedua pihak juga sepakat memperkuat kerja sama melalui pembaruan MoU yang berakhir pada 2025 lalu. Guna menindaklanjuti rencana kerja sama, BNN dan Kementerian PPPA juga akan membentuk tim bersama untuk mempersiapkan berbagai program kolaboratif secara berkelanjutan di tingkat pusat maupun daerah. (LEP)

Sumber : Biro Humas Dan Protokol BNN

Lanjutkan Membaca

Peran Serta Masyarakat, Berdayakan Kekuatan Adat dan Masyarakat Gampong

Banda Aceh – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa, "gerakan War on Drugs for Humanity di Aceh bukan semata-mata upaya penegakan hukum, melainkan sebuah gerakan kemanusiaan yang memiliki kekuatan sosial melalui adat, agama, dan kelembagaan adat yang masih hidup serta berfungsi efektif di tingkat gampong," jelasnya dalam rilis yang diterima redaksi melalui pesan Whatapps. Selasa (10/6/2026)

Menurut Dedy Tabrani, amanat Bab XIII Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sejalan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi falsafah “adat ngon syariat lagee zat ngon sifeut” (adat dan syariat bagaikan zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan).

 

"Tokoh adat, tokoh agama, generasi muda serta keluarga memiliki peran strategis sebagai "pageu gampong" atau benteng masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," ujar Dedy Tabrani.

"Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyelamatan generasi bangsa dari ancaman narkoba," tambah Dedy Tabrani.

Ia menjelaskan, kearifan lokal Aceh memberikan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani persoalan penyalahgunaan narkoba. Melalui berbagai instrumen adat seperti reusam, suloh, serta pembinaan berbasis meunasah, masyarakat tidak hanya berperan dalam pencegahan dan pengawasan, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

"Pemberantasan 0eredaran gelap narkoba di Aceh tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Sinergi antara pemerintah, BNN, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan seluruh komponen masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar," jelas Dedy Tabrani lebih lanjut

"War on Drugs for Humanity adalah gerakan bersama untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai mitra utama dalam membangun ketahanan sosial, menjaga marwah gampong, serta melindungi generasi muda Aceh dari bahaya narkoba," tegas Dedy Tabrani lagi

"Melalui penguatan nilai-nilai adat dan syariat Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh, diharapkan upaya P4GN dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," pungkasnya. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Peran Masyarakat Jadi Garda Terdepan dalam Gerakan War on Drugs For Humanity

Jakarta - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun daya tangkal kolektif terhadap ancaman narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.

Pemberantasan narkoba bukan sekadar penegakan hukum, melainkan gerakan penyelamatan umat manusia demi melindungi hak asasi dan masa depan generasi penerus bangsa. Harus ada Pendekatan Humanis, Perlindungan HAM dan Kesadaran Global.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Peran serta masyarakat dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN, yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala BNN.”

Dalam konteks gerakan War on Drugs for humanity, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melalui partisipasi aktif masyarakat, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan hingga ke tingkat keluarga, sekolah, dan komunitas.

Penggiat Anti Narkoba, Le Putra, menegaskan bahwa pembangunan masyarakat yang berwawasan anti narkoba dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, melakukan promosi hidup sehat tanpa narkoba sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya narkotika. Kedua, mendorong masyarakat menjadi penggiat anti narkoba yang berperan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap isu narkotika. Ketiga, membangun dan membina lingkungan yang bersih dari narkoba melalui pengawasan dan kepedulian bersama.

“Peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan anti narkoba dapat diwujudkan melalui promosi hidup sehat tanpa narkoba, pengembangan kapasitas SDM anti narkoba, serta pembinaan lingkungan yang bersih dari narkoba,” ujar Le Putra.

Sebagai masyarakat, Le Putra menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersatu karena narkoba merupakan ancaman nyata bagi peradaban umat manusia.

Urgensi keterlibatan masyarakat semakin terlihat dari hasil Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BRIN, BPS, dan BNN. Hasil survei menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,73 persen pada tahun 2023 menjadi 2,11 persen pada tahun 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk usia 15–64 tahun yang terpapar narkotika.

Sementara itu, data BNN juga menunjukkan besarnya ancaman narkotika di Indonesia dengan adanya sekitar 9.720 kawasan rawan narkotika yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan sosial, penyalahgunaan narkotika juga menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat partisipasi publik, BNN menginisiasi pembentukan Wadah atau Forum Komunikasi Aktif Masyarakat Anti Narkotika. Forum ini diharapkan menjadi sarana yang terstruktur untuk menggerakkan masyarakat dalam melakukan edukasi, pencegahan, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing.

Menurut Le Putra, keberhasilan mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BNN, dan seluruh elemen masyarakat.

“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kehadiran masyarakat sebagai garda terdepan untuk menjaga generasi muda dari ancaman narkotika demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba,” tegas Le Putra.

Melalui penguatan peran masyarakat, diharapkan gerakan War on Drugs gor humanity dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika secara nyata serta melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya narkoba. (LE)

Lanjutkan Membaca

Ketahanan Budaya Hadapi Tantangan Digitalisasi dan Regenerasi, Pelestarian Budaya Jadi Tanggung Jawab Bersama

Jakarta – Ketahanan budaya Aceh saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di tengah perkembangan zaman. Derasnya arus digitalisasi, rendahnya regenerasi penutur bahasa daerah dan pelaku seni tradisional, serta belum tersedianya landasan hukum yang komprehensif terkait pemajuan kebudayaan menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan warisan budaya Aceh.

Menurut tokoh literasi budaya Le Putra, "Dampak urbanisasi dan modernisasi turut menggeser pola kehidupan masyarakat yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial," jelasnya

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi minat generasi muda terhadap identitas budaya daerah yang menjadi kekayaan dan kebanggaan Aceh," tambahnya.

Berbagai upaya penyelamatan dan penguatan budaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama komunitas lokal, akademisi, seniman, budayawan, serta masyarakat. Program revitalisasi bahasa daerah, pembinaan sanggar seni, pelestarian adat istiadat, digitalisasi arsip budaya, hingga penyelenggaraan festival budaya menjadi langkah strategis untuk menjaga eksistensi budaya Aceh di era modern.

Sejumlah warisan budaya yang menjadi prioritas pelestarian antara lain bahasa Aceh dan bahasa daerah lainnya yang mengalami penurunan jumlah penutur, seni tutur tradisional, manuskrip kuno, permainan rakyat, serta berbagai kesenian tradisional yang mulai jarang dipraktikkan oleh generasi muda. Warisan budaya tersebut memiliki nilai historis, pendidikan, dan identitas yang sangat penting bagi masyarakat Aceh.

"Keterlibatan generasi muda dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan budaya daerah. Pelibatan pemuda dapat dilakukan melalui pendidikan berbasis budaya lokal, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi budaya, pengembangan konten kreatif digital bertema budaya Aceh, pelatihan seni tradisional, serta dukungan terhadap komunitas-komunitas kreatif yang bergerak di bidang pelestarian budaya," tegas Le Putra

"Para pemerhati budaya menilai bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat," tegasnya kembali.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh adat, komunitas budaya, dan generasi muda, ketahanan budaya Aceh diharapkan tetap terjaga dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya," harapnya

"Budaya adalah identitas dan kekuatan bangsa. Pelestarian budaya Aceh harus menjadi gerakan bersama agar nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur tetap hidup dan menjadi pedoman bagi generasi mendatang," demikian disampaikan sejumlah pegiat budaya dalam berbagai forum pelestarian kebudayaan.

Melalui komitmen bersama dan langkah-langkah nyata yang berkelanjutan, Aceh diharapkan mampu mempertahankan kekayaan budayanya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah sekaligus memperkuat karakter masyarakat di tengah tantangan globalisasi dan transformasi digital. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Peran Serta Masyarakat Cukup Pada Pencegahan untuk Menekan Permintaan Narkoba

Jakarta – Peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan hak sekaligus tanggung jawab setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggiat anti narkoba, Le Putra, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, menurutnya, peran masyarakat lebih tepat difokuskan pada aspek pencegahan atau Demand Reduction, sedangkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika menjadi kewenangan aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Pencegahan merupakan ranah yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Adapun pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan tugas dan kewenangan BNN serta Kepolisian. Seluruh komponen masyarakat harus bersatu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba," ujar Le Putra.

Korban penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, atau dipaksa oleh pihak lain untuk menggunakan narkotika dalam bentuk apa pun. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat dimaknai sebagai penggunaan narkotika di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, serta dilakukan secara teratur atau berkala.

"Tingginya permintaan atau demand terhadap narkoba menjadi salah satu faktor utama yang mendorong maraknya peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil peran aktif dalam memutus mata rantai permintaan tersebut melalui edukasi, penyuluhan, penguatan ketahanan keluarga, serta pembentukan lingkungan sosial yang sehat dan produktif," jelas Le Putra

"Apabila permintaan terhadap narkoba dapat ditekan, maka prevalensi penyalahgunaan narkotika juga akan mengalami penurunan. Inilah esensi dari strategi Demand Reduction yang harus diperkuat secara berkelanjutan," katanya.

"Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui kampanye bahaya narkoba, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkotika," jelas Le Putra lebih lanjut

Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, tekanan hidup, stres, gangguan kesehatan mental, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, keluarga, dan komunitas, diharapkan upaya P4GN dapat berjalan lebih efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

"Masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan. Dengan memperkuat ketahanan individu, keluarga, dan lingkungan, kita dapat menurunkan permintaan narkoba serta menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkotika," tutup Le Putra. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Peran Masyarakat Jadi Garda Terdepan dalam War on Drugs untuk Selamatkan Generasi Bangsa

Jakarta – Peran serta masyarakat dalam gerakan War on Drugs (Perang Melawan Narkoba) dinilai sangat penting sebagai garda terdepan dalam membangun daya tangkal kolektif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam menyelamatkan generasi muda dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Landasan hukum keterlibatan masyarakat tersebut telah diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa “Peran serta masyarakat dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN, yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala BNN.” Ketentuan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui berbagai kegiatan yang berbasis lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan kerja.

Penggiat Anti Narkoba, Le Putra, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkotika yang bersifat multidimensi karena dampaknya tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

“Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkotika yang multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi hingga kesehatan. Ancaman ini harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025 yang dilakukan oleh BRIN, BPS, dan BNN, angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari 1,73 persen pada tahun 2023 menjadi 2,11 persen pada tahun 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk berusia 15 hingga 64 tahun yang pernah terpapar narkotika.

Menurut Le Putra, peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika relatif lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan, melainkan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menunjukkan besarnya skala ancaman tersebut. Saat ini terdapat sekitar 9.720 kawasan rawan narkotika yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan sosial, penyalahgunaan narkotika juga menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Le Putra menilai daya rusak narkotika bahkan lebih serius dibandingkan korupsi dan terorisme karena menyerang sistem saraf otak manusia secara langsung dan dapat menimbulkan kerusakan permanen tanpa jaminan kesembuhan total. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya sekitar 170 jenis narkotika baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berkembang dan beredar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sebagai langkah strategis dalam memperkuat pencegahan berbasis masyarakat, BNN menginisiasi pembentukan Wadah atau Forum Komunikasi Aktif Masyarakat Anti Narkotika yang solid, terstruktur, dan sinergis. Forum tersebut diharapkan menjadi sarana konsolidasi gerakan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika.

Keberadaan forum komunikasi masyarakat anti narkotika diyakini dapat menjadi “mesin sosial” yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif, memperluas jaringan relawan, serta menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika secara nyata di lapangan.

“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kehadiran masyarakat sebagai garda terdepan untuk menjaga generasi muda dari ancaman narkotika demi mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045,” tegas Le Putra.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, BNN, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa, gerakan War on Drugs diharapkan mampu membangun ketahanan sosial yang kuat sehingga Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkotika dan melahirkan generasi yang sehat, produktif, serta berdaya saing tinggi di masa depan. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Peredaran Gelap Narkotika Mengancam Masa Depan Bangsa

JAKARTA – Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat di berbagai daerah dinilai sebagai ancaman serius terhadap ketahanan nasional. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak moral, karakter, dan masa depan generasi bangsa.

Aktivis peduli penyalahguna narkoba, Le Putra, menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika dapat dipandang sebagai salah satu bentuk proxy war atau perang melalui pihak ketiga yang secara perlahan melemahkan suatu bangsa tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung.

“Penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat prevalensinya dari tahun ke tahun telah merusak generasi muda, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Ini merupakan ancaman nyata yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Le Putra.

Menurutnya, para bandar dan jaringan pengedar narkotika terus mencari sasaran baru dengan menjadikan lingkungan sekolah, lingkungan kerja, serta kawasan permukiman sebagai target pemasaran. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar karena berada pada usia produktif dan masa pencarian jati diri.

Le Putra menegaskan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga berdampak luas terhadap keluarga, lingkungan sosial, produktivitas kerja, hingga stabilitas pembangunan nasional.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan keterlibatan dalam upaya pencegahan serta penyelamatan korban penyalahgunaan narkotika.

“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau pemerintah semata. Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkotika,” katanya.

Le Putra juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika telah diamanatkan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Menurutnya, pendekatan yang harus dikedepankan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif melalui edukasi, penguatan ketahanan keluarga, pembinaan generasi muda, serta dukungan terhadap program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

“Keselamatan generasi muda adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh komponen masyarakat harus bersatu dalam memerangi narkoba dan menyelamatkan mereka yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika,” tutup Le Putra.

Lanjutkan Membaca

Tari Nusantara: Cermin Nilai Luhur Budaya dan Islam yang Membumi

Jakarta - Indonesia dikenal sebagai negeri dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki tradisi seni yang tidak hanya memancarkan keindahan estetika, tetapi juga menyimpan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan budaya yang paling kaya makna adalah tari tradisional Nusantara.

Bagi masyarakat Indonesia, tari bukan sekadar rangkaian gerak yang indah dipandang mata. Tari merupakan media pendidikan budaya yang mengajarkan cara hidup yang halus, rukun, harmonis, dan selaras dengan lingkungan sekitar. Dalam setiap gerakan, irama, busana, dan tata penyajiannya tersimpan pesan moral yang membentuk karakter masyarakat.

Tari tradisional Nusantara sesungguhnya dapat diibaratkan sebagai “buku kehidupan” yang merekam kebijaksanaan para leluhur. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, penghormatan kepada sesama, kedisiplinan, hingga kecintaan terhadap tanah air tercermin dalam berbagai bentuk tarian daerah.

Nilai gotong royong dan kebersamaan tampak jelas dalam tari-tari kelompok seperti Tari Saman dari Aceh, Tari Jaipong dari Jawa Barat, maupun Tari Gandrung dari Banyuwangi. Tarian-tarian tersebut menuntut kekompakan, keselarasan gerak, dan kemampuan bekerja sama. Tidak ada ruang bagi sikap individualistis karena keberhasilan pertunjukan ditentukan oleh kebersamaan seluruh penarinya.

Nilai kesopanan dan penghormatan juga menjadi ciri khas berbagai tari tradisional Indonesia. Gerakan menunduk, sembah, dan gestur tangan yang lembut dalam Tari Bedoyo, Tari Serimpi, maupun Tari Pendet mengajarkan pentingnya adab terhadap sesama manusia, penghormatan kepada tamu, penghargaan terhadap alam, serta rasa syukur kepada Sang Pencipta.

Selain itu, banyak tarian Nusantara yang lahir dari inspirasi alam. Gerakan yang meniru burung, ombak, angin, maupun hewan menunjukkan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang memandang manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya. Nilai keselarasan ini menjadi pengingat penting di tengah berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini.

Tari juga menjadi sarana spiritual yang menghubungkan manusia dengan nilai-nilai transendental. Berbagai tarian sakral yang berkembang di Nusantara sejak masa lampau digunakan sebagai media ungkapan syukur, doa, dan harapan. Seni pertunjukan menjadi bagian dari perjalanan batin manusia dalam mencari makna kehidupan.

Di sisi lain, proses latihan yang panjang untuk menguasai berbagai tarian tradisional mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, serta tanggung jawab dalam menjaga warisan budaya. Seorang penari tidak hanya dituntut menguasai gerakan, tetapi juga memahami nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya.

Keberagaman tari daerah juga memperkuat identitas kebangsaan. Setiap tarian menjadi simbol kebanggaan masyarakat terhadap akar budayanya. Melalui tari, masyarakat dapat memperkenalkan jati diri daerahnya tanpa harus meninggalkan semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia.

Menariknya, perkembangan tari Nusantara juga menunjukkan proses akulturasi yang harmonis antara budaya lokal dan ajaran Islam. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur damai, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Karena itu, nilai-nilai Islam tidak hadir dengan menghapus tradisi lokal, melainkan berinteraksi secara alami dan memperkaya makna budaya yang sudah ada.

Hal tersebut dapat dilihat secara nyata pada Tari Saman dan Tari Seudati dari Aceh. Kedua tarian ini sarat dengan unsur zikir, dakwah, dan nilai tauhid. Syair-syair yang dilantunkan mengandung pesan keagamaan, sementara pola gerak yang kompak mencerminkan kesetaraan dan persaudaraan dalam Islam.

Nilai adab dan akhlakul karimah juga tampak dalam Tari Zapin Melayu yang berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Gerakannya lembut, santun, dan penuh penghormatan. Busana yang digunakan pun mencerminkan prinsip kesopanan yang menjadi bagian dari ajaran Islam.

Proses Islamisasi budaya juga mengubah orientasi sejumlah tradisi dari unsur ritual lama menjadi ungkapan syukur dan doa kepada Allah SWT tanpa menghilangkan nilai seni yang terkandung di dalamnya. Dengan cara demikian, budaya tetap lestari, sementara nilai keagamaan semakin menguat.

Nilai ukhuwah atau persaudaraan tercermin dalam berbagai tari kelompok yang menuntut kebersamaan dan kekompakan. Tidak ada ruang bagi sikap merasa paling hebat, karena setiap penari merupakan bagian dari satu kesatuan yang saling melengkapi.

Lebih dari itu, seni tari juga menjadi media dakwah yang efektif. Para ulama dan penyebar Islam di Nusantara memanfaatkan kesenian sebagai sarana menyampaikan pesan moral dan keagamaan kepada masyarakat. Pendekatan budaya tersebut terbukti mampu menghadirkan dakwah yang santun, damai, dan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Tari Nusantara pada akhirnya menjadi bukti bahwa budaya dan agama dapat berjalan beriringan. Islam hadir sebagai nilai yang membimbing, sementara budaya menjadi wadah yang memperkaya ekspresi kehidupan masyarakat. Dari perpaduan itulah lahir peradaban yang ramah, membumi, dan tetap berakar kuat pada identitas lokal.

Melestarikan tari tradisional berarti menjaga warisan kebijaksanaan para leluhur sekaligus merawat nilai-nilai luhur yang membentuk karakter bangsa. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, tari Nusantara tetap menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tidak hanya indah untuk dipertontonkan, tetapi juga kaya akan pelajaran kehidupan.

Penulis: Le Putra

Tokoh Literasi Budaya

Lanjutkan Membaca

Pemerintah Aceh Lepas Delegasi Tari Saman Ke Korea Selatan, Bawa Misi Diplomasi Budaya Di Festival Internasional

Jakarta – Pemerintah Aceh secara resmi melepas keberangkatan Tim Tari Saman ke Korea Selatan untuk mengikuti The 2nd Busan International Dance Festival 2026” yang berlangsung pada 5–9 Juni 2026. Prosesi pelepasan dilaksanakan di Aula Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Said Marzuki, S.IP M.Si yang mewakili Pemerintah Aceh. Momentum tersebut ditandai dengan pengenaan jaket kepada Ketua Duta Saman Institut, Aminullah Adnan, yang kemudian diikuti secara simbolis oleh seluruh anggota delegasi.

Acara berlangsung khidmat dan penuh haru. Hadir dalam kesempatan itu para guru, orang tua anggota tim Saman, Ketua Persatuan Aceh Seranto Ahyar Kamil, SH, Penasihat Lembaga Seni Budaya Gayo Aceh (Lesbuga) Hasan Daling, Pembina Lesbuga Alwien Desry, serta sejumlah tokoh masyarakat Aceh di Jakarta dan tokoh literasi budaya Le Putra.

Dalam sambutannya, Said Marzuki menyampaikan bahwa “keberangkatan Tim Tari Saman merupakan momentum istimewa karena Aceh mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia di panggung budaya internasional”.

“Patut kita syukuri, di tengah kondisi musibah banjir yang melanda, Pemerintah Aceh tetap memberi perhatian besar pada kebudayaan. Ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah agar tim Saman dapat berangkat ke Korea Selatan,” ujarnya.

Keikutsertaan Tari Saman dalam ajang internasional bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan bagian dari diplomasi budaya untuk memperkenalkan Aceh kepada masyarakat dunia”, tambah Said Marzuki

“Promosi melalui seni budaya jauh lebih elegan dan menyentuh. Dunia akan mengenal Aceh melalui keindahan dan kekayaan tradisinya, pesan Gubernur Aceh kepada seluruh delegasi agar menjaga nama baik daerah dan bangsa selama berada di luar negeri” katanya.

“Jaga nama baik Indonesia, jaga marwah Aceh, dan harumkan nama kita di Negeri Ginseng,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Aceh Seranto, Ahyar Kamil, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Aceh yang terus memberikan dukungan terhadap pelestarian dan promosi budaya daerah.

“Kita sangat mendukung. Kebudayaan adalah identitas, dan sudah sepatutnya mendapat perhatian serius dari semua pihak,” ujarnya.

Penasihat Lesbuga, Drs. H. M Hasan Daling, berharap pengiriman delegasi seni Aceh ke berbagai forum internasional dapat menjadi agenda rutin setiap tahun.

“Aceh memiliki kekayaan budaya luar biasa seperti Saman, Ratoh Jaroe, hingga Guel. Semua ini adalah aset besar yang harus terus kita perkenalkan ke dunia,” katanya.

Dukungan juga datang dari kalangan pelajar. Perwakilan dari 10 sekolah di DKI Jakarta, Indah Nuhyatia dari SMKN 74 Jakarta, menyampaikan rasa bangga dan harapannya atas keberangkatan tim yang akan membawa nama Aceh dan Indonesia di ajang internasional tersebut.

Ketua Lesbuga, M. Aris, S.Pd, menjelaskan bahwa undangan resmi dari panitia Busan International Dance Festival tahun ini secara khusus ditujukan kepada Tari Saman melalui Lesbuga.

“Festival ini diikuti oleh 13 negara. Dari Indonesia, yang tampil adalah Saman dari Aceh. Kita berharap ke depan seni-seni Aceh lainnya juga mendapat kesempatan serupa,” jelasnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang telah memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan delegasi tersebut.

“Ini bukti kesungguhan Pemerintah Aceh dalam memajukan dan menginternasionalkan Saman,” ujarnya.

Keberangkatan Tim Tari Saman ke Korea Selatan sepenuhnya difasilitasi oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh sebagai bagian dari komitmen memperkuat diplomasi budaya, melestarikan warisan budaya Aceh, serta memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Aceh di panggung dunia. (LEP)

 

Lanjutkan Membaca