Pemerintah menambah daftar barang kena pajak (BKP) yang mendapatkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Barang tersebut adalah gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Senin (31/8/20).
Pemerintah sengaja mengubah regulasi ini untuk lebih memberikan kepastian hukum, mempertahankan ketersediaan listrik, dan memberikan harga listrik yang terjangkau kepada masyarakat luas.
"Menimbang perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan peraturan pemerintah nomer 81/2015 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai," bunyi dokumen Peraturan Pemerintah No. 48/2020.
Ada pun beberapa pasal yang diubah dari peraturan yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada Senin (24/8) lalu. Yaitu pasal 1 yang menjelaskan barang kena pajak tertentu bersifat strategis atas impornya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambah nilai. Hal tersebut meliputi mesin, peralatan pabrik, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan, jangat, kulit mentah yang dimasak, bibit, hingga pakan ternak.
"Bahan baku kerajinan perak, dalam bentuk butikan atau batang, liquified natural gas (LNG)," dalam pasal 1 ayat 1.
Kemudian ayat 2 pasal 3 pun diubah. Sehingga berbunyi pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambah nilai atas impor penyerahan barang kena pajak tertentu bersifat strategis. Hal tersebut sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a menggunakan surat keterangan bebas pajak bertambah nilai.
"Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis," pada pasal 3 ayat 2.
"Untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, dan mempertahankan ketersediaan harga listrik yang terjangkau (untuk) masyarakat luas, perlu memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis," bunyi dokumen PP Nomor 48 Tahun 2020.
Selain itu, pemerintah juga merinci jenis barang ikan yang impor dan penyerahannya dibebaskan dari PPN. Ikan yang bebas PPN tersebut adalah ikan umpan hidup, ikan hidup untuk dikonsumsi, dan ikan segar atau dingin.
Ikan segar ini kecuali bandeng, kembung, tongkol, tuna, dan cakalang. Lalu, ikan kering, kepala ikan, ekor ikan, perut ikan, sirip ikan, kulit ikan, tulang ikan, dan hati ikan.
Kemudian, fillet dan daging ikan lainnya. Hal itu termasuk yang dicincang maupun tidak dicincang.
Secara keseluruhan, pemerintah juga memberikan fasilitas beban PPN kepada sejumlah barang yang bersifat strategis atas impor dan penyerahannya, yaitu mesin dan peralatan pabrik, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, serta jangat dan kulit mentah yang tidak dimasak.
Kemudian, ternak yang dirinciannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bibit atau benih dari barang pertanian, pakan ternak, pakan ikan, serta bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan.
Lalu juga, bahan baku kerajinan perak, unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi, serta listrik yang termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik kecuali untuk rumah dengan di atas 6.600 VA. (LEP)