Dalam sambutannya, Plt.Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN yang dibacakan Direktur Pemberdayaan Alternatif, Drs. Anjar Dewanto, S.H., MBA. menyampaikan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-14 secara nasional dan memiliki karakteristik sedikit berbeda bila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
“Hal ini terjadi karena sejak beberapa tahun terakhir tanaman kratom menjadi bahan perbincangan yang hangat terkait rencana pemerintah pusat memasukkan tanaman tersebut ke dalam kategori narkotika golongan 1,” jelas Drs. Anjar Dewanto.
Sesuai kesepakatan dalam pertemuan di Kantor Staf Presiden pada awal Februari 2020, masa transisi kratom diperpanjang hingga tahun 2024. Artinya hingga tahun 2024 nanti dimungkinkan untuk memberikan ruang bagi penelitian dan usulan program alternatif yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat. Sebelum nantinya Pemerintah memutuskan status hukum dari tanaman tersebut, apakah dilarang atau dilegalkan dengan beberapa batasan.
“Oleh karena itu, BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif berinisiatif untuk memberikan edukasi, informasi, pengetahuan tentang bahaya pemakaian kratom di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan,” tambah Anjar Dewanto.
Nantinya melalui program Grand Design Alternatif Development diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu untuk tidak lagi menggantungkan hidupnya dari tanaman kratom.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu sekaligus Ketua BNK Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, SH., dalam sambutannya berharap melalui kegiatan Bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat Kapuas Hulu terhadap penyalahgunaan narkotika.
“Mari kita bersama-sama memerangi narkotika dan penyalahgunaanya untuk mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berkualitas, unggul dan berprestasi di masa depan,” pesannya. (LEP)
Sumber : Biro Humas dan Protokol BNN RI