Baca Juga

Daerah (477) Nasional (231) Berita (113) Internasional (34) education (25) news (25) Berita Gema Nusantara (24) Duit (15) Nasiona (15) Tentang Narkoba (6) video (4) Gema (3) Peraturan (2) Profile (2) kesehatan (2) Teknologi (1) herbal (1)
Tampilkan postingan dengan label education. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label education. Tampilkan semua postingan

Rabu, 08 Juni 2022

Apa itu Era Society 5.0 ? Mari Kita Kenali Lebih Jauh

BY GentaraNews IN ,


Jakarta, Gentara News - Konsep Resolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, akan tetapi konsep Society lebih focus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya.


Seiring berjalannya waktu, teknlogi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot, Iot) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0.


Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Dimana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan, Society 2.0 adalah era pertanian dimana manusia sudah mengenal bercocok tanam, Society 3.0 : sudah memasuki era industry yaitu Ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari, Society 4.0: manusia sudah mengenal computer hingga internet dan Society 5.0 era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.


Dalam Society 5.0 dimana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini Negara Jepang sudah membuktikannya sebagai Negara dengan teknologi yang paling maju. (GN) Sumber: BINUS Higher Education


Selasa, 26 April 2022

Ramadhan Karim, Media Mitrabangsa Blusukan Gelar Santunan di Dua Desa

BY GentaraNews IN ,

Sumenep - Bulan yang penuh barokah Saling Berbau Dan Membantu Untuk Mengeringankan Kebutuhan Dibulan Ramadhan yang penuh hidayah dijadikan momentum untuk berlomba-lomba mengejar kebaikan oleh semua umat Islam di bulan suci ramadhan.

Media Mitrabangsa.id Blusukan Kembali lagi Santuni Kaum Dhuafa dibulan Ramadhan yang Kedua Sesudah Desa Pamolokan, Desa Bangkal, Saat ini Blusukan Kembali Sisir Di dua Desa Santuni Kaum Dhuafa di Desa Karduluk dan Desa Pakandangan Barat, Kabupaten Sumenep, Madura dilakukan oleh Keluarga besar media Mitrabangsa.id pada Selasa sore. (26/04/2022)

Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut dihadiri beberapa keluarga besar Media Mitrabangsa.id Diantaranya, Dirut Mitrabangsa.id Andi Kusmanto, Moh.Fares (Redaktur Pelaksana), (Riko ITE), Halil Riady (Marketing), Andri Yulianto (Kaperwil Jatim) Yuli (Kabiro Sumenep), Moh.Ali dan Reka Wartawan Sumenep.

Seorang Kaum Dhuafa yang bernama  Mak Ya (55) Asal Desa Karduluk Tersebut Merasa Kaget Dengan Adanya Blusukan Bantuan Sosial Mitrabangsa.id disaat di Sambangi Ketempat Kediamanya.

Disaat Diwawancarai oleh Wartawan Mitrabangsa.id Beliau belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak Luar Tapi Dulu,  Untuk mendapatkan bantuan, ibu 55 tahun tersebut pernah diminta agar membuat KTP namun pihaknya tidak mau karena merasa takut .

" Sudah biarkan saja pak, saya bingung bagaimana ," jelasnya.

" Saya jangan bawa kemana mana Bapak dan ibu saya, takut jika dibawa kemana mana pak," kata Mak Ya Kepada Keluarga Mitrabangsa.id

Beliau Mengucapkan Sambil Meneteskan Air Mata, Saya Hidup  Sendiri Pak Saya  Saudara Tinggal Empat itupun ada diluar semua.

" Terima kasih Bapak Ibu semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT ," tutupnya.

Direktur Utama Mitrabangsa.id Andi Kusmanto mengatakan, sebagai wujud syukur atas karunia dan berkah yang diberikan Allah, dirinya membagikan sebagian hak rejeki untuk kaum dhuafa di dua desa tersebut.

"  Rejeki yang saya dapatkan tentu ada hak dan rejeki orang lain yang harus kita salurkan di bulan suci ramadhan ini. Untuk itu, sebagai wujud syukur, kami salurkan giat sosial ini kepada mereka yang membutuhkan," jelas Andi Kusmanto.

Dirut Mutrabangsa.id yang juga dipercaya menjadi Nahkoda Persatuan Jurnalis Indonesia DPC Sumenep inipun berharap agar bantuan yang diberikan bisa bermanfaat.

"Walaupun jumlah dan nilainya tidak seberapa namun yang terpenting kita bisa berbuat apa yang kita bisa. Dan tentu keikhlasannya menjadi poin utama," ujar dia.

Lebih jauh pihaknya meminta kepada wartawan Mitrabangsa agar tetap berkomitmen menjadi salah satu media yang punya visi misi kemanusiaan.

"Sejujurnya, saya mendirikan perusahaan ini selain mendukung kinerja pemerintah dalam membangun birokrasi yang lebih baik juga mempunyai visi misi kemanusiaan yang mana hasil dari ketika kita menjadi Mitra Pemerintah akan kami salurkan kepada dhuafa dan anak yatim. Hal itupun dibuktikan dengan beberapa kegiatan kemanusiaan yang sudah disalurkan oleh Mitrabangsa.id," tandas Andi

Andi Kusmanto berjanji, giat Santunan kemanusiaan tidak akan hanya berhenti pada hari ini saja karena selanjutnya bantuan dari Mitrabangsa akan blusukan ke desa desa yang lain. 

"Insyaallah sebelum Hari Raya Idul Adha, Mitrabangsa akan ada beberapa kegiatan kegiatan blusukan yang mana sasarannya juga kaum dhuafa dan anak yatim. Mohon doanya semoga komitmen ini tetap Istiqomah," pungkasnya. (Admin)




Sabtu, 23 April 2022

LSM KPK Nusantara Sumenep, Gelar Santunan Kaum Dhuafa Dan Anak

BY GentaraNews IN ,



Sumenep - Bulan Ramadhan bulan yang penuh berkah  dan penuh ampunan. Di momentum  bulan Ramadhan ini Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (DPC-LSM) Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara Kabupaten Sumenep juga tidak lupa ambil bagian untuk mengejar berkah di bulan suci Ramadhan bulan yang penuh berkah.

Dimana pada hari ini Sabtu sore 23 April 2022 keluarga besar DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Sumenep mengadakan kegiatan yang bersifat Sosial di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Keluarga besar DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Sumenep memberikan atau menyalurkan bantuan kepada kaum dhuafa dan anak yatim. Bantuan yang diberikan Keluarga besar DPC LSM KPK Nusantara berupa beras, sarung, dan uang tunai, kepada 42 kaum dhuafa dan anak yatim tersebut.

Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Sumenep, Andi Kusmanto, mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan wujud dan rasa syukur atas karunia Allah. 

" Ini merupukan wujud rasa syukur kita terhadap nikmat dan juga rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita," ucap Andi Kusmanto, Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Sumenep di sela-sela kegiatan tersebut, Sabtu (23/4/2022).

Ia juga menuturkan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk dan wujud dari kebersamaan keluarga besar DPC LSM KPK Nusantara.

" Kegiatan Sosial merupakan salah satu agenda kerja keluarga besar DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Sumenep. Dan ini juga bagian dari kebersamaan," tuturnya.

Kembali Andi Kusmanto menuturkan bahwa, rezeki yang dirinya dapatkan selama ini tentu juga ada hak dan rezeki orang lain yang harus pihaknya salurkan di bulan suci ramadhan ini. 

" Untuk itu, sebagai wujud syukur, kami salurkan bantuan sosial ini kepada mereka yang membutuhkan," tutur Andi Kusmanto.

Sosok Andi Kusmanto yang juga dipercaya menjadi Nahkoda Persatuan Jurnalis Indonesia DPC Sumenep inipun berharap agar bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa sedikit membantu.

" Walaupun jumlah dan nilainya tidak seberapa namun yang terpenting kita bisa berbuat apa yang kita bisa. Dan tentu keikhlasannya yang menjadi poin utama kita," ujar dia.

Lebih jauh pihaknya meminta kepada Anggota DPC LSM KPK Nusantara Sumenep agar tetap berkomitmen dan kompak menjadi salah satu Kontroling Masyarakat yang punya visi misi kemanusiaan. Karen menurut dia, selain mendukung kinerja Pemerintah, dalam membangun birokrasi yang lebih baik.

" Kita juga mempunyai visi misi kemanusiaan yang dikemas dengan kegiatan sosial. Dan kegiatan sosial ini tidak cukup sampai disini, kita akan terus berupaya bagiamana keluarga besar DPC LSM KPK Nusantara ini bisa tetap hadir ditengah-tengah masyarakat guna untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan tentunya ini juga butuh dukungan dari berbagai elemen," tandas Direktur Mitarbangsa.id ini.

Rabu, 16 Maret 2022

Kelangkaan Minyak Goreng dan Para Penjahat di Sektor Pangan

BY GentaraNews IN , ,



Saat ini Indonesia sedang dibuat rusuh oleh sejumlah spekulan, kartel, para pemburu keuntungan diatas penderitaan orang banyak, organisasi, dan orang orang yang dengan sengaja untuk menjatuhkan wibawa Pemerintah. Minyak goreng langka dimana-mana, di seluruh Indonesia. Lalu harganyapun naik di pasaran. Terjadilah panic buying (kepanikan pembelian). Warga berduyun-duyun antri di berbagai swalayan, pusat bazar minyak goreng murah bahkan Partai Politikpun ikut serta membagikan minyak murah dengan alasan membantu Pemerintah.. Ada yang dapat, ada pula yang tidak. Lebih ironis lagi, ada yang meninggal seperti kejadian di Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sekitar 12 Maret 2022 kemarin. Sungguh, ini membuat kita miris dan gusar mendengarnya.

Pada dasarnya problematika instabilitas bahan pokok dan pangan bukanlah hal baru di Indonesia. Setiap tahun, masyarakat Indonesia selalu mengalami masalah seputar bahan pokok. Dalam catatan saya pribadi misalnya, sekitar 2014 lalu masyarakat sempat diguncang mahalnya harga daging lembu/kerbau dan daging ayam. Bahkan beberapa kenalan pelaku kuliner saat itu mengeluh tidak bisa mendapatkan bahan baku tersebut untuk penjualannya.

Bawang putih juga pernah mengalami kondisi yang sama. Salah satunya sekitar Februari 2020, pada masa-masa awal Pandemi Covid-19 terjadi di China dan jelang penyebarannya masuk ke Indonesia. Bawang putih mengalami kelangkaan. Bahkan saat itu Presiden Jokowi mengaku langsung menelpon Menteri Perdagangan untuk memantau pasokan bawang putih hingga akhir 2020 dan jelang Tahun baru 2021. Sialnya, kran impor dibuka ketika petani panen bawang putih. Harga bawang putih lokal pun anjlok.

Soal bawang putih inipun, sekitar Desember 2021, sejumlah pihak masih memprediksi adanya potensi kelangkaan pada tahun 2022 ini. Prediksi tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua II Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino. Alasannya, perizinan impor bawang putih yang tertuang dalam Permendag No 20 Tahun 2021 tidak jelas.

Sehingga para importir belum mengajukan persetujuan impor (PI) untuk pemasukan 2022. Tidak bawang putih, gula putih juga demikian. Periodeisasi kelangkaannya juga hampir bersamaan dengan bawang putih, sekitar Februari-Maret 2020. Saat itu Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengaku terpaksa mengambil kebijakan impor gula. Sebanyak 268.000 ton gula kristal mentah diimpor untuk memenuhi kebutuhan karena alasan kelangkaan.

Secara tertulis, memang pemerintah memberikan perhatian lebih kepada 11 bahan pokok yang dikawal secara intens ketersediannya di pasar seperti minyak goreng, beras, gula pasir, jagung, bawang merah, telur ayam, bawang putih, daging ayam, cabai merah besar, cabai rawit, hingga daging sapi dan kerbau. Akan tetapi di lapangan, keterbatasan dan kelangkaan bahan pokok tersebut selalu terjadi.

Dalam hal kelangkaan minyak goreng sendiri yang masih terjadi hingga hari ini, tentu saja kejadian tersebut sangat menyakiti masyarakat mengingat betapa Indonesia menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Indonesia memproduksi sekitar 43,5 juta ton sawit dengan rata-rata pertumbuhan produksinya mencapai 3,61 persen per tahun.

Para pengusaha sawit tentunya memiliki segudang alasan terkait kelangkaan minyak goreng. Sebut saja semisal faktor adanya penyesuaian harga CPO global yang operatornya dipegang oleh Malaysia. Berikutnya karena adanya penyesuaian harga, pengusaha sawit beralasan terjadi kenaikan permintaan global yang mengakibatkan terbatasnya pasokan sawit di tanah air.

Saya melihat, persoalan carut-marutnya ketersediaan pangan di Indonesia tidak terjadi karena alasan yang cukup alami, sebagaimana pembenaran-pembenaran di atas.

Sesungguhnya kita masyarakat memang telah kehilangan kontrol atas kedaulatan pangan itu sendiri. Kita mengalami penjajahan pangan secara sistemik yang membuat pemerintah tak bisa melakukan upaya preventif apapun, kecuali proses-proses kuratif seperti peluncuran program subsidi, penentuan harga eceran tertinggi, inspeksi pasar yang lebih kepada seremonial semata, dan lain sebagainya. Lalu, apa ada alasan lain? Dalam kondisi ini yang harus diperhatikan adalah para oknum distributor minyak goreng yang melakukan penimbunan produk untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Dugaan adanya kartel bahan pangan juga sudah menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menangani kelangkaan minyak goreng, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang mendalami indikasi kartel penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara,. Hal ini tentunya menjadi suatu penyidikan yang sangat penting untuk ke depannya, karena jika benar adanya kartel-kartel bahan pangan ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah, tidak hanya minyak goreng tapi bahan pangan penting lainnya.


Parpol dan Kelangkaan Minyak Goreng
Baru-baru ini beberapa partai politik melakukan kegiatan operasi pasar, jual minyak goreng murah. Walaupun sebenarnya kegiatan ini sah-sah saja, tetapi menurut saya perlu diperhatikan adalah dari mana partai politik tersebut memperoleh minyak goreng dalam jumlah besar, sementara masyarakat sedang kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Pembelian dalam jumlah besar yang didominasi oleh golongan tertentu dapat berimpact terhadap distribusi kepada masyarakat. Lagi pula operasi pasar murah ini sifatnya hanya sementara dan hanya menjangkau sebagian daerah saja, sehingga rasanya tidak elok jika dilakukan oleh partai politik, mengingat fungsi dan peran partai politik mempunyai kewenangan di legislatif, seharusnya dapat mengubah kebijakan dan mendorong Pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang yang bersifat nasional, sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Partai politik juga dapat berperan mendorong pihak Kementerian dan Kepolisian untuk mencari, membongkar dan memutus mata rantai dari kartel kartel serta menangkap para oknum yang selalu bermain main terhadap bahan pangan rakyat.

Maka sudah sepantasnya jika Polri ikut mengawal dan memastikan ketersediaan minyak goreng dari hulu hingga ke hilir, selain menyidak pabrik minyak goreng yang menerima bahan baku minyak dari hasil penerapan kebijakan DMO, Polri juga seharusnya menyidak oknum-oknum yang melakukan penimbunan minyak goreng dalam jumlah besar ataupun tempat penyuplai minyak goreng yang tidak memiliki izin edar, seperti temuan polisi pada tanggal 15 Maret 2022 di daerah Sawangan, Depok. Penyuplai minyak goreng illegal seperti ini rawan melakukan pengedaran minyak goreng yang tidak sesuai standar dan melakukan minyak goreng oplosan, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Di tengah kelangkaan minyak goreng dan harga yang mahal tentunya membuat masyarakat tertarik membeli minyak goreng dengan harga murah tanpa memperhatikan kualitas minyak goreng tersebut.

Kelangkaan minyak goreng ini sangat perlu ditangani secara serius karena dapat berdampak sestemik utamanya adalah ketahanan pangan dan dampak lainnya adalah pada persoalan politik, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, terutama jelang bulan puasa harga mulai merangkak naik. Pemerintah harus cepat bertindak dan memastikan kestabilan harga pangan untuk dapat meringankan beban masyarakat. (LEP)

Tulisan ini di buat Oleh Ir. Bajora Alamsyah

Senin, 14 Maret 2022

Berani Tolak Berani Rehab Berani Lapor

BY GentaraNews IN ,



Jakarta -  Daya rusak narkoba lebih serius dari terorisme karena merusak otak yang tidak ada jaminan sembuh. Narkotika telah menyebar seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak anak. Kerugian jiwa dan material. Dengan 3,41 juta pecandu dari potensi pasar 70,72% usia muda dan kerugian negara di perkirakan Rp. 84 Trilyun. 

BNNK Jakarta Timur melaksanakan kegiatan "Kegiatan Pemetaan Kelompok di Lingkungan Masyarakat" yang diikuti oleh kelurahan Ciracas, kelurahan Lubang Buaya, kelurahan Kebon Manggis, kelurahan Cilitan, kelurahan Utan Kayu Utara, Kejati Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sudin Pariwisata dan Ekonomi Jakarta Timur, Sudin Sosial, Binmas Polres Jakarta Timur, Kodim 0505 Jakarta Timur, Sudin Kesbangpol Jakarta Timur, Gentara, Komanar, Rapi 09 Ciracas, Rapi 10 Cakung dan diikuti oleh 20 orang peserta, yang berlangsung di Hotel Santika. Selasa (15/3/2022).

Dalam sambutannya kepala BNNK Jakarta Timur Hendrajid Putu Widagdo, S. Sos, M.M, M. Si yang didampingi Anton Suriyadi Siagian, SH, MH (Kasie P2M BNNK Jakarta Timur) mengatakan, "tujuan kegiatan ini sebagai wujud program pencegahan dengan menggerakan partisipasi masyarakat dalam penerapan P4GN di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pendidikan melalui pembentuka Relawan Anti Narkoba" jelasnya.

"Penyalahguna narkoba di Jakarta Timur diperkirakan 6-7 orang per RT disini kita harus menggalang pelaporan masyarakat" Tambah Hendrajid.

"Jakarta sebagai kota metropolitas, berimbas sebagai pasar gelap narkoba, dalam implementasi peran serta masyarakat akan terus memfasilitasi dan menggerakan komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam P4GN melalui pendayagunaan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki masyarakat" Jelas Hendrajid.

Program ketahanan keluarga sebagai Garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari Penyalahgunaan narkoba melalui penguatan sumber daya desa sehingga memiliki daya tangkal terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” pungkasnya.

Yel yel Berani Tolak, Berani Rehap, Berani Lapor tutup Kepala BNNK Jakarta Timur. 



Selanjutnya hadir sebagai narasumber dari Kementrian Desa dan Transmigrasi Pepen Efendi, SE, MM yang kini menjabat sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat BPPMD Jakarta menjelaskan perihal  Fungsi dan manfaat Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.

"Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat siap mendidik masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang beralamat di Jalan Pengangen Ali, Jakarta Timur dan siap menjangkau masyarakat dilokasi masyarakat" jelas Pepen Efendi. 

Acara juga diisi dengan sesi tanya jawab dan sambut antisias oleh peserta.


Dari Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur Ahmad Yani, SH, M. Si memaparkan materi  tentang "potensi masyarakat dalam upaya P4GN" dengan dasar hukum Permendagri No. 21 tahun 2013 fasilitas pencegahan penyalahguna narkotika.

"Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi hubungan sosial di tengah masyarakat Kesbangpol memiliki potensi masyarakat yaitu FPK, FKDM dan FKUB", jelas Ahmad Yani.

Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur Kompol DR. Agung Wibowo, SH, MH menyampaikan program kerja "Ekosistem Ibu Tangguh untuk RW Bersih Narkoba" dalam bentuk pencegahan, penguatan ketahanan keluarga, menghadirkan Polda Metro Jaya sebagai fasilisator ruang publik.

"Kenapa Ibu ?, karena ibu paling tahu kondisi keluarga, paling memahami kondisi lingkungan, paling peduli terhadap keluarga, selalu ada dilingkungan dan karena paling strategis antar keluarga", jelas Agung Wibowo. (LEP).










Rabu, 26 Januari 2022

GARPU SULAWESI TENGAH TERBENTUK

BY GentaraNews IN ,


JAKARTA – Ketua Umum Jufry Reigen Lumintang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) melalui M. Raja Sihotang memberi tugas pembentukan  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GARPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Herfiansyah Radengkilo yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Industri dan Investasi DPP GARPU, yang berlangsung sekretariat di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Selasa (25/1/2022).

Ketika dikonfmasi wartawan kami melalui pesan Whatapps Herfiansyah Radengkilo mengatakan, “saya mendapat kepercayaan dan di utus oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jufry Reigen Lumintang, untuk membentuk DPW di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya

Herfiansyah Radengkilo atau Anca, sapaan akrabnya adalah salah satu putra Sulawesi Tengah asal Parimo, Desa Siniu yang kini berkiprah di ibu kota Jakarta demi memajukan daerahnya.

“Saya dapat perintah dari Kaka Pietra Machreza Paloh selaku Ketua Dewan Pakar DPP GARPU agar membentuk Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia yang salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah,” ucapnya ringan.

Lewat Surat Tugas dengan Nomor : 001/A/GARPU/I/2022. Yang telah disetujui oleh Ketua POKJA M. Raja Sihotang dan juga sebagai wakil ketua umum DPP GARPU.

“semua ini atas persetujuan Ketua POKJA M. Raja Sihotang sebagai wakil ketua umum DPP GARPU,” kata Herfiansyah.

Kehadiran GARPU adalah program menyentuh Rakyat terendah dalam meningkatkan potensi SDM serta mengelola Produk dari Hulu hingga Kehilir, sehingga masyarakat yang memiliki usaha Home Industri tidak ragu lagi memasarkan produknya melalui sistem digitalisasi yang dimiliki secara Nasional.

“Sesuai dengan Harapan dan cita cita Almarhum Rusli Paloh, abang Kandung dari Surya Paloh yang sangat peduli terhadap sosial masyarakat indonesia semasa hidupnya,” pungkas Raja Sihotang. (LEP).

Sabtu, 25 Desember 2021

Program memutus adiksi narkoba yang timbulkan masalah baru, 'Mereka semua meninggal karena menyuntikkan Suboxone

BY GentaraNews IN



Suboxone seharusnya dipakai sebagai terapi detoks dan rumatan ketergantungan opioid dan heroin dengan aturan pemakaian dan peredaran ketat. Belakangan, zat ini diperjualbelikan di pasar gelap dan dikonsumsi oleh pecandu-pecandu baru.


"Ini peringatan dari Allah," ujar Bento, bukan nama sebenarnya, sembari meraba guratan luka bekas luka operasi sepanjang kurang lebih 20 sentimeter di dadanya dengan jari telunjuk.

Sejak awal tahun ini, Bento mengaku kerap merasa sesak dan sakit di bagian dadanya. Di bulan Maret, tepat di awal pandemi Covid-19 di Indonesia, sesak itu membuatnya hilang kesadaran, hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Saat itu, kata dia, keluarga menduga Bento terjangkit virus corona. Dia dirawat di RS AMC Bandung, sambil menunggu hasil swab PCR keluar.

Tapi hasil tes usapnya negatif. Pihak rumah sakit yang tak bisa menemukan penyebab sesak yang dialami Bento kemudian merujuknya ke RSUD BandungSetelah sebulan dirawat di sana, baru diketahui bahwa gangguan pada jantung lah yang menyebabkan sesak yang dialami Bento. Lagi-lagi, ia harus dipindahkan ke rumah sakit lain untuk menjalani perawatan intensif.

Pemeriksaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) kemudian menunjukkan ada endapan di katup jantung Bento, yang memicu infeksi dan membuat pria 30 tahunan ini sesak nafas.

"Diberi tahu oleh dokter di RSHS, ini dampak dari Suboxone [yang disuntikkan]," ungkap Bento kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, November lalu.

Bento tercatat sebagai pasien rumatan buprenorfin — salah satu senyawa yang terkandung dalam obat dengan nama dagang Suboxone — di RS Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta untuk adiksi heroin.
Dari pasien legal ke pasar gelap

Sebagai pasien terapi rumatan, Bento mengaku mendapatkan narkotika tersebut secara legal di RSKO.

Setiap pekan, warga Bandung ini datang ke Jakarta untuk konseling dan menebus tujuh tablet Suboxone untuk dikonsumsi selama tujuh hari.

Jarak Bandung-Jakarta yang cukup jauh menyebabkan ia harus menyimpan stok hingga tiba waktu konseling berikutnya.

Sebelum menjalani terapi rumatan, Bento adalah pecandu putau, istilah jalanan untuk heroin. Ia mulai mengkonsumsi buprenorfin sebagai substitusi putau pada 2009.

Saat itu nama patennya adalah Subutex. Namun, merasa Subutex tidak mampu menutup adiksinya, Bento lalu menggantinya dengan Metadon, yang juga ditetapkan oleh WHO sebagai terapi substitusi opioid.

Terapi rumatan Metadon itu hanya dijalaninya selama setahun, sampai ia dinyatakan lepas dari ketergantungan narkoba.

Tapi karena pengaruh pergaulan, ia jatuh kembali dalam adiksi — dan memilih Suboxone sebagai terapi rumatan pada 2016.

Awalnya, Bento mengatakan menjalani terapi Suboxone sesuai aturan, yaitu dioral di hadapan dokter.

"Mencoba untuk benar," kata dia.
"Tapi perasaan beda. Ritual [menyuntik] dan sugestinya tidak bisa tertutup."

Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 47 Tahun 2016 menyebutkan penyelenggara terapi rumatan buprenorfin bisa rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Tapi pada pelaksanaannya, hanya segelintir yang bisa menyalurkan Suboxone, salah satunya RSKO Jakarta.

Kebijakan ini berbeda dengan Metadon yang bisa diakses di berbagai layanan kesehatan, termasuk puskesmas di berbagai daerah.

Aturan itu tentu saja menyulitkan Bento yang tinggal di luar Jakarta. Dia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp1 juta setiap konseling dan menebus obat.

"Keluarga sudah mikir juga, biayanya besar," keluh Bento.

Dengan keadaan yang sedang menganggur, Bento mengatakan kondisi itu mendorongnya terlibat dalam peredaran gelap Suboxone.

Mula-mula ia mengaku menerima titipan pasien lain yang tak punya cukup uang untuk bolak-balik ke Jakarta buat konseling dan menebus obat.

Dia, katanya, menjual sebagian jatah Suboxone yang mestinya dipakai selama seminggu kepada sesama pasien.

"Jadi kebutuhan saya tidak full tujuh butir. Tidak habis semua dikonsumsi sendiri. Ada kelebihan tiga atau empat butir, itu yang dijual," ungkapnya.

Lama-kelamaan, lanjutnya, ia juga menjual ke konsumen nonpasien.

"Awalnya menjual, bukan berniat memperkaya diri, cuma membantu teman. Lama-lama, informasi menyebar. Kebutuhan Suboxone semakin meningkat. Edan, begini [banyak] yang butuh Suboxone," kata Bento.

Untuk menebus tujuh butir Suboxone, Bento harus membayar sekitar Rp630 ribu atau Rp90 ribu per butir.

Di pasar gelap, satu butir Suboxone seberat 8 mg dapat dipecah menjadi 0,5 mg atau 1 mg, dosis untuk sekali suntik.

Suboxone 1 mg rata-rata dijual dengan harga Rp160 ribu, sedangkan 0,5 mg dijual Rp80 ribu. Jika dihitung, penjual atau bandar bisa mendapat keuntungan lebih dari 14 kali lipat setiap satu butirnya.

"Tapi saya tidak jual yang potongan kecil," kilah Bento.

Peredaran gelap Suboxone oleh pasien terapi rumatan sebetulnya sudah diendus Badan Narkotika Nasional (BNN), termasuk BNN Kota Bandung.

"Dia memberikan kepada orang yang tidak sedang ketergantungan opioid. Penggunaanya juga langsung disuntikkan. Nah, ini sangat berbahaya," kata Kepala BNN Kota Bandung, AKBP Deni Yus Danial.

Meski, imbuh Deni, ada pula pengedar yang bukan pasien, seperti kasus yang yang diungkap BNN Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Dalam kasus itu, BNN Kota Bandung menindak empat orang pengedar Suboxone yang telah divonis masing-masing tiga tahun penjara sesuai pasal 124 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Ancaman jarum suntik dan kenaikan kasus HIV

Menurut BNN Kota Bandung, sekitar 20% atau setara dengan 13.608 orang adalah pengguna narkotika suntik yang didominasi dengan penyalahgunaan Suboxone, sedangkan 80% lainnya, atau setara dengan 54.433 orang, mengkonsumsi narkoba nonsuntik.

Deni juga menyebutkan, sebagian dari penyalahguna Suboxone yang ditangkap lembaganya masih berusia remaja, meski saat ditanya jumlahnya, ia tak menyebut angka pasti.

Untuk mereka, BNN mengaku merujuk ke lembaga rehabilitasi yang dapat dijangkau oleh petugas, keluarga, atau oleh program Kelurahan Bersinar di wilayahnya.


Pernyataan Deni ini dikuatkan oleh data yang dihimpun Yayasan Grapiks, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba di Kota Bandung.

Selama 2021, terdapat 1.093 orang pengguna narkoba suntik (penasun) Suboxone dampingan Grapiks. Dari jumlah itu, 84 orang masih anak-anak.

"Paling muda anak usia 15 tahun. Sementara pengguna narkoba suntik perempuan sekitar 5-6 persen," ungkap Sekretaris Yayasan Grapiks, Giri Sugara.

Giri mengungkapkan, dari sekian banyak penasun Suboxone, hanya sekitar 10 persen yang mendapatkan zat tersebut secara legal melalui layanan kesehatan. Artinya, sebagian besar mendapatkannya dari pasar gelap.

"Ada yang terdaftar di RSKO, yang sedang terapi. Itu kan dalam tanda petik hanya formalitas saja untuk mendapatkan barang," katanya.

Grapiks, kata Giri, berupaya mengubah perilaku konsumsi Suboxone dari disuntik menjadi oral, mengingat jumlah kasus penularan HIV dan Hepatitis C turut meningkat seiring dengan kenaikan angka panasun Suboxone.

Obat berbentuk tablet ini seharusnya dikonsumsi secara oral dengan cara diletakkan di bawah lidah (sublingual). Tapi Bento menggerusnya, lalu menyuntikkannya ke pembuluh darah. Inilah yang kemudian menyebabkan penyumbatan di jantung.

Ini bukan kasus penyumbatan jantung pertama akibat salah konsumsi Suboxone yang ditangani RSHS, menurut Bento.

"Saya kasus yang keenam, lima [kasus sebelumnya pasien] tidak selamat. Itu saya tahu semua orangnya. Teman saya semua. Mereka meninggal karena [menyuntikkan Suboxone], sama seperti saya," ujar Bento.

Bapak empat anak ini mengaku, sebelum sakit ia jor-joran menyuntikkan Suboxone, sampai akhirnya nyawanya nyaris melayang.

"Cuma itu bukan hal yang gampang, soalnya ini sudah jadi tradisi. Maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana mereka mendapatkannya secara legal kemudian mengkonsumsinya pun secara legal," ujar Giri.

Hingga November 2021, jumlah penasun dampingan Grapiks yang reaktif HIV sebanyak 92 orang dan Hepatitis C sebanyak 900 orang.

"Positivity rate HIV dampingan Grapiks sudah 14 persen. Padahal dulu sudah rendah, di bawah 3 persen," sebut Giri.

Penyebabnya, jarum suntik yang tidak steril dipakai bersama-sama, ketersediaan jarum suntik steril yang terbatas, dan pemahaman tentang HIV/AIDS di kalangan pengguna narkotika suntik yang masih sangat rendah.

Apa itu Suboxone dan bagaimana izinnya di Indonesia

Pada Desember 2002, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengeluarkan izin peredaran dan penggunaan buprenorfin, senyawa narkotik semisintetis, di Indonesia.

Buprenorfin yang saat itu memakai merek dagang Subutex ditujukan sebagai terapi detoksifikasi dan rumatan ketergantungan opioid atau heroin.

Keputusan Badan POM tentang Pengaturan Khusus Penyaluran Dan Penyerahan Buprenorfin itu mencantumkan sistem penyaluran buprenorfin dan mekanisme pelaporan yang ketat, menimbang potensi penyalahgunaan zat tersebut. Termasuk, jenis sanksi administratif bila terjadi pelanggaran.

Kala itu, buprenorfin masuk dalam jenis Psikotropika golongan III, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kemudian, terbit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan buprenorfin sebagai Narkotika golongan III. Kebijakan ini berdampak pada sistem penyaluran dan penyerahan buprenorfin yang lebih terpusat dan ketat dengan maksud menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap.

Pada 2016, Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Terapi Buprenorfin. Aturan hukum ini merespon penyalahgunaan senyawa tersebut yang semakin marak.

Saat peraturan ini keluar, buprenorfin dipasarkan dengan merek dagang Suboxone — yang diproduksi oleh perusahaan Reckitt Benckiser — atau biasa disebut 'bukson'.

Berbeda dengan Subutex yang kandungannya murni buprenorfin, bukson merupakan campuran buprenorfin dengan nalokson, yaitu senyawa yang memiliki efek reversal (antagonis) terhadap efek narkotik yang umumnya digunakan untuk mengatasi overdosis opioid.

Kendati pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan, tapi dalam perjalanannya, penyalahgunaan dan peredaran Suboxone di pasar gelap terjadi semakin marak.

Selain beredar secara ilegal, cara konsumsi Suboxone juga banyak disalahgunakan. Obat yang seharusnya dikonsumsi secara oral/sublingual (disimpan di bawah lidah) dan di bawah supervisi tenaga kesehatan, malah disuntikkan.

Cara ini memicu peningkatan angka kasus HIV/AIDS dan Hepatitis C lantaran penggunaan jarum suntik tidak steril bersama-sama. Menyuntikkan Suboxon juga berisiko mengancam jiwa.

Celah peredaran gelap Suboxone

Akar peredaran gelap Suboxone sebetulnya tidak segelap narkoba lain. Jalur distribusi ilegal Suboxone kebanyakan berujung pada pasien terapi rumatan yang mendapatkannya secara resmi.

"Dulu buprenorfin masuk golongan psikotropika, tapi kemudian dimasukkan ke dalam narkotika golongan tiga supaya dalam pengaturannya diperketat secara khusus."

"Namun, di lapangan memang terjadi penyimpangan peredaran gelap. Hal tersebut kalau tidak diantisipasi justru sangat mengkhawatirkan," papar Deni.

Antisipasi yang dimaksud Deni adalah mengevaluasi kebijakan distribusi, dalam hal pengawasan dan pemberian dosis.

Permenkes Nomor 47 Tahun 2016, imbuh Deni, sedianya sudah mengatur hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan. Tapi kenyataan di lapangan yang terjadi sebaliknya.

Deni mengingatkan, saat buprenorfin ditetapkan sebagai psikotropika, penyalurannya bisa dilakukan oleh berbagai layanan kesehatan, seperti klinik dokter swasta, yang malah berpotensi "sangat berbahaya."

Ini pernah terjadi pada 2016. Seorang dokter yang bertugas di Lapas Porong ditangkap oleh BNN Kota Surabaya lantaran menjual Suboxone secara ilegal selama bertahun-tahun

Namun, seorang pegiat anti-narkoba berpendapat, celah penyalahgunaan Suboxone yang saat ini terjadi bermuara pada kurang tepatnya kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan buprenorfin.

Obat ini sejak awal diedarkan dengan pendekatan komersial atau profit, kata Patri Handoyo, pengurus Rumah Cemara, organisasi yang menjalankan program pelayanan bagi orang yang bermasalah dengan konsumsi obat-obatan.

Saat izin dari Badan POM keluar, ujar Patri, peredaran Suboxone diarahkan ke jalur-jalur praktek dokter swasta tanpa adanya HET (harga eceran tertinggi) dan pedoman distribusi obat yang baik.

"Memang, di peraturan Badan POM 2002 itu ada aturannya. Misalnya dokter yang meresepkan buprenorfin harus memastikan pasiennya meminum obat di depan dia. Tapi kemudian dokter tidak peduli yang penting obat laku," ungkap Patri.

Setelah buprenorfin digolongkan sebagai Narkotika golongan III, kata dia, masalah tak kemudian selesai.

Sesuai undang-undang, impor narkotika hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah mendapat izin menteri kesehatan. Ini berarti, importir buprenorfin harus dialihkan dari perusahaan swasta ke BUMN, dalam hal ini Kimia Farma.

Langkah selanjutnya, pemerintah membatasi distribusi Suboxone dengan menunjuk sejumlah layanan kesehatan rehabilitasi narkoba yang bisa menyalurkan narkotika tersebut.

Kebijakan itu, menurut Patri, membuat peredaran gelap bukson semakin menjadi-jadi. Ia menyebut, pemerintah seperti sengaja "mencari laba" dan bukan "mengatasi masalah narkoba dan kecanduan heroin".

Padahal, ia melanjutkan, Suboxone versi generik telah diproduksi oleh sejumlah perusahaan farmasi di sejumlah negara, antara lain Australia, Amerika Serikat, dan India, sejak 2013.

"Dengan impor generik, harga obat jadi bisa ditekan," sebut penulis buku berjudul Menggugat Perang terhadap Narkoba dan War on Drugs: Refleksi Transformatif Penerapan Pemberantasan Narkoba di Indonesia.

Menurut Patri, BNN maupun KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) juga bisa mendorong pemerintah pusat agar Indonesia memproduksi sendiri tablet buprenorfin dan nalokson generik.

Patri juga menyebut, pengawasan yang diperketat tanpa menghapus motif profitnya tetap akan menyuburkan peredaran buprenorfin oleh mereka yang hanya ingin "mengeruk laba".

"Kajian Kementerian Kesehatan RI dan WHO pada 2011 menunjukkan, karena harganya yang mahal, dosis yang diterima menjadi kurang adekuat untuk mencapai dosis terapi. Hal tersebut membuat pasien lebih memilih menyuntikkan buprenorfin dengan alasan penghematan," tulis Patri di situs Rumah Cemara.

Sebagai gambaran, satu butir Suboxone 8mg, jika dikonsumsi oral hanya bisa untuk satu kali minum, tapi bila disuntikkan, bisa untuk delapan hingga 16 kali suntik.

Pada 2010, survei perilaku terhadap 3.321 orang yang mengakses layanan pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba di wilayah Jawa dan Bali dalam lima tahun terakhir menunjukkan, zat yang paling banyak disuntikkan adalah buprenorfin.

Pendekatan kesehatan masyarakat

Secara umum, paradigma penggunaan Suboxone di Indonesia harus berubah.

"Harus diubah menjadi paradigma kesehatan masyarakat, sehingga obat bisa disediakan di fasilitas-fasilitas kesehatan negara. Harganya pun bisa lebih terkontrol,"

Patri membandingkannya dengan program terapi rumatan Metadon yang pendekatannya memakai paradigma kesehatan masyarakat.

Suboxone dan Metadon sama-sama ditetapkan WHO sebagai perawatan yang sesuai bagi konsumen narkoba suntik untuk terapi substitusi opioid pada 2004.

Metadon masuk dalam kategori Narkotika golongan II yang menimbulkan potensi ketergantungan tinggi, sedangkan Suboxone masuk dikategorikan sebagai Narkotika golongan III, yang berarti mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jika Suboxone hanya bisa diakses secara terbatas dan dengan harga cukup tinggi, Metadon bisa didapatkan di puskesmas hingga rumah sakit terdekat dengan pasien secara gratis, atau membayar retribusi saja.

Sejauh ini, kata Patri, tidak ada penjelasan kenapa bukson hanya bisa diperoleh di — salah satunya — RSKO Jakarta yang tentu saja sulit diakses oleh pasien yang berada di luar Jakarta.

"Si pasien akhirnya bisa menjual [Suboxone di pasar gelap]. Siapa sih, yang bisa nebus obat dalam seminggu Rp600 ribuan? Kan jarang," tukas Patri.

"[Metadon] gratis karena masuk ke dalam program penanggulangan HIV/AIDS," terang Patri yang sebelumnya terlibat dalam kajian berjudul Liberalisasi Niaga Obat, Pengelolaan Layanan Kesehatan, dan Terapi Substitusi Narkoba.

Di Kota Bandung, penyalahgunaan Suboxone dengan cara disuntikkan menyumbang sebanyak 7% dari jumlah kasus ODHA (orang dengan HIV/AIDS), merujuk pada data KPA Kota Bandung 2021.

Ini pula yang membuat Yayasan Grapiks mengusulkan ke pemerintah untuk menjalankan program pendekatan kesehatan secara komprehensif dan termonitor bagi pemakaian dan peredaran Suboxone.

"Jadi kalau misalkan pendekatannya bukan pendekatan kesehatan, kemudian pelaksanaannya juga tidak ketat, pengawasannya lemah, tidak akan selesai-selesai masalah Suboxone ini," kata Giri Sugara dari Yayasan Grapiks.

Di sisi lain, dr. Elvine Gunawan, SpKJ menyebutkan, terapi rumatan Suboxone sebetulnya ditujukan mempermudah proses berhenti atau memutus adiksi narkotika.

Dosis akan diturunkan, tapi tidak menimbulkan penderitaan bagi pasien, sehingga mereka bisa berfungsi dengan baik. Menurut Elvine, terapi rumatan akan efektif bila proses distribusi obatnya terkawal dengan baik.

"Proses take home dosis itu sebenarnya tidak sesuai [dengan regulasi], sehingga ketika sampai di pasien menjadi peluang," kata Elvine yang terlibat sebagai asesmen medis dalam Program Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM).

Ada beberapa tahap, kata Elvine, untuk menjalankan regulasi terapi rumatan Suboxone ini dengan baik. Pertama, diagnosisnya. Kedua, apakah dosis yang diberikan kepada pasien masih sesuai atau tidak.

"Yang ketiga adalah proses pengawasan dari obat diberikan kepada pasien sampai pulang. Misalnya, kita melibatkan pendamping atau dukungan sosial. Terakhir, proses psikoterapinya, sehingga pasien menemukan makna untuk berobat ini sebenarnya tujuannya apa sih," ujar Elvine.

Untuk memunculkan motivasi yang kuat dari pasien, imbuh Elvine, harus memperhatikan kondisi psikologis pasien.

Elvine menjelaskan, gangguan mental perilaku akibat penyalahgunaan zat ini ada faktor komorbidnya, yaitu gangguan mental emosional yang harus dilihat apakah sudah tertangani dengan baik atau tidak.

Selanjutnya, proses psikoedukasi yang berarti apakah pasien mengerti edukasi yang diberikan dari dokternya.

"Faktor dukungan sosial, apakah keluarga hadir dalam proses rehabilitasi pasien, apakah pasangan hidup mendukung proses ini, sehingga akhirnya pasien ketika menjalankan proses rehabilitasi punya motivasi kuat untuk mempertahankan niat dia berhenti," terang Elvine.

Sumber : Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Jawa Barat, berkontribusi pada liputan ini

Senin, 29 November 2021

Anak Remaja Penyalahguna Lem diamankan BNNP Malut

BY GentaraNews IN ,


Sebanyak 14 (empat belas) anak dan remaja penyalahguna lem diamankan di BNNP Malut setelah diantar Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP) Kota Ternate yang sebelumnya terciduk menghirup lem aibon di lokasi Benteng Oranye Ternate pada Senin, (29/11) pukul 12.00 WIT.

Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol. Wisnu Handoko, S.I.K., M.M. didampingi Kabid Pemberantasan, Kombes Pol. Dinnar Widargo, S.I.K., M.M menjelaskan ke-14 anak (6 anak sekolah, 2 telah menikah, supir angkot 1 orang, kerja bangunan 1 orang dan sisanya tidak bekerja, usai didata dilakukan skrinning (pemeriksaan awal) oleh Petugas Rehabilitasi Klinik Pratama BNNP Malut.

Hasilnya, anak-anak dengan kisaran usia 18-21 tahun ini, telah menyalahgunakan bahan adiktif seperti lem, alkohol dan minuman keras.

 "Petugas rehabilitasi selanjutnya akan melakukan asesmen kepada masing-masing anak untuk mencari tahu sebab menyalahgunakan bahan adiktif tersebut dan rencana terapi selanjutnya, tapi sebelumnya mereka harus melengkapi data diri (KTP dan atau KK) serta didampingi orang tua untuk persetujuan terapi" tegas Kepala BNNP Malut.

Disampaikan juga, BNNP Malut  telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2A) KotaTernate  untuk data dan informasi serta pendampingan terhadap 14 anak ini serta bagaimana upaya mengatasi persoalan ini. (LEP).






Senin, 22 November 2021

Nama Jalan Laksamana Malahayati di Jakarta Timur Diresmikan Gubernur DKI Jakarta

BY GentaraNews IN ,



Jakarta - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan nama Jalan Laksamana Malahayati. Nama tersebut menggatikan nama Jalan Inspeksi Kalimalang sisi utara, Jakarta Timur. Yang berlangsung di Ruang Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Acara ini di hadiri oleh Ketua Umum Taman Iskandar Muda, Sekretaris Jendral Taman Iskandar Muda Yusra Huda, penulis buku Laksamana Malahayati Pocut Haslinda, Keluarga Ahli Waris Laksamana Keumalahayati, mantan Mentri BUMN Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal, SSTP MSi. beserta Tokoh Aceh lainnya.

Pergantian nama jalan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur No 1242 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Jalan Laksamana Malahayati menggantikan Nama Jalan Inspeksi Kalimalang Sisi Sebelah Utara.


Jalan Laksamana Malahayati memiliki panjang lebih-kurang 7,6 kilometer yang melintasi Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit; serta Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Jalan ini merupakan salah satu akses masuk dari Jakarta Timur menuju Kota/Kabupaten Bekasi atau sebaliknya. Saat ini sudah terdapat 5 plang nama Jalan Laksamana Malahayati yang terpasang pada ruas jalan tersebut.

Dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta mengatakan, "peresmian nama jalan ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari Pemprov DKI Jakarta kepada pahlawan nasional Laksamana Malahayati, keluarga besarnya, dan masyarakat Aceh," ujar Anies di Balai Kota Jakarta.

”Kita bangga menjadi orang Aceh, karena turunan dari suku bangsa yg tidak pernah mau menyerah kepada penjajah, sampai Indonesia Merdeka” tegas Anies

”Keberagaman adalah karinia Allah Swt. kpd Bangsa Indonesia, namun bersatu sebagai bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pilihan.” tambahnya lagi.

"Masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam sejarah panjang kemerdekaan bangsa Indonesia. Aceh telah melahirkan begitu banyak pahlawan yang dikenal di tingkat nasional mulai dari Teuku Umar, Sultan Iskandar Muda, Teungku Chik di Tiro, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Teuku Nyak Arif, dan Teuku Muhammad Hasan," tambah Anies Baswesan

Lebih lanjut Gubernur DKI Jakarta berharap penetapan nama Jalan Laksamana Malahayati menjadi momentum untuk semakin memperkuat persatuan masyarakat Jakarta dan Aceh. Selain itu, memperkuat kolaborasi masyarakat dengan pemerintah maupun antarpemerintah daerah.

"Kami menyadari bahwa Laksamana Malahayati telah menjadi aset yang luar biasa, tidak hanya bagi warga Aceh, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Penetapan nama Jalan Laksamana Malahayati di salah satu ruas jalan di Jakarta diharapkan dapat semakin mempererat hubungan persahabatan yang hangat antara masyarakat Aceh dan Jakarta," pungkasnya. (LEP).









Selasa, 16 November 2021

Deputi Dayamas BNN Tinjau Kotan dan Kelurahan Bersinar

BY GentaraNews IN ,


Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol. Drs. Andjar Dewanto, SH., MBA berkunjung ke Maluku Utara untuk melihat capaian kinerja BNNP dan BNNK di Maluku Utara, selain itu supervisi untuk kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa, (16/11).

Saat silaturahmi dengan Forkopimda Malut di War On Drugs Room BNNP Malut, Deputi Andjar didampingi Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol. Wisnu Handoko menyatakan, kunjungannya juga melihat bagaimana sinergi BNNP Malut dan BNNK dengan instansi dan lembaga di Maluku Utara.

"Tujuan BNN untuk ciptakan Indonesia bersinar melalui program unggulan, Intervensi Berbasis Masyarakat, Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan Desa Bersinar dan penilaian dan targetnya di akhir tahun ada 60 Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) di Indonesia" tegas Andjar usai tatap muka dengan para petinggi daerah

Menurut Andjar, daerah wajib membuat regulasi sebagai pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sehingga ada program kerja dan anggaran, dan BNN akan melaporkan ke Presiden setiap 6 bulan sebagai wujud pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. 

Usai silaturahmi dengan petinggi daerah Asisten 2 Gubernur, Ketua DPRD, Wakapolda, Ketua MUI, Rektor IAIN dan perwakilan Kejati dan Kanwil Kemnkumham, Deputi Andjar juga memantau kelompok ibu penerima lifeskill binaan BNNP Malut di Kelurahan Dufa dufa, Ternate dan menyampaikan apresiasi atas ketrampilan pembuatan bakso ikan tuna dan abon ikan tuna. Menurutnya, Hal ini sebagai salah satu cara agar masyarakat berdaya sehingga mampu menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. (LEP)




Jumat, 08 Oktober 2021

BNNK Kota Tegal Gunakan Pendekatan Seni Tekan Penyalahgunaan Narkoba

BY GentaraNews IN ,


TEGAL - Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Tegal melakukan pendekatan seni dalam melakukan kampanye menekan permintaan narkoba. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya kenaikan angka pemakai penyalahgunaan narkoba di Kota Tegal.

Kepala BNNP Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol, Purwo Cahyoko menyampaikan bahwa kegiatan pagelaran seni merupakan bagian kegiatan kampanye BNN dalam rangka turut meneken permintaan narkoba.

"Kegiatan pagelaran seni merupakan bagian kegiatan kampanye dalam rangka turut menekan permintaan narkoba," ujar Kepala BNNP Jawa Tengah Purwo Cahyoko saat acara Informasi Edukasi melalui Pagelaran Seni Kampanye Anti Narkoba Menuju Kota Tegal Bersih Narkoba (BERSINAR), Kamis (7/10/2021) di Ruang Adipura yang digelar BNNK Kota Tegal.

Hadir dalam giat tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal, Kepala BNNP Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol, Purwo Cahyoko, Kepala. BNNK Kota Tegal, Sudirman dan Kepala Lapas dari tiga daerah.

Menurut Purwo, BNN memiliki tugas untuk menekan permaintaan dan menekan suplai narkoba.

Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas kerja sama sinergitas antara BNNK Tegal, aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Tegal dalam program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, khususnya di Kota Tegal. 

Tindakan kejahatan narkoba menurutnya merupakan ancaman kemanusiaan yang harus diperangi bersama sama, maka semua pihak harus berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan P4GN dan kampanye war on drugs. Seperti yang dilaksanakan diseminasi informasi P4GN melalu seni, agar lebih mengena di masyarakat.


Dedy Yon menyampaikan saat ini peredaran narkoba telah menyasar kaum milenial. Ia berharap kehidupan milenial tidak hanya menghasilkan prestasi yang kreatif dan inovatif, tetapi juga hidup dengan bebas narkoba. 


Dedy Yon berharap, dengan digalakkannya gerakan “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas”, dapat mendorong seluruh elemen agar menjadi generasi yang produktif, inovatif, kreatif dan bersih narkoba, demi terwujudnya Kota Tegal yang Bersih dari Narkoba (BERSINAR).(*)

Selasa, 17 Agustus 2021

FPK Jakarta Timur Dapat Menjadi Role Model Ditengah Masyarakat

BY GentaraNews IN ,


Secara geografis letak Kota Administrasi Jakarta Timur berada pada 106°49'35'' Bujur Timur dan 06°10'37'' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah mencapai 188.03 Km2 atau mencapai 28,37% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Secara administratif wilayah Jakarta Timur dibagi menjadi 10 Kecamatan, 65 Kelurahan, 673 Rukun Warga dan 7.513 Rukun Tetangga  serta dihuni oleh Penduduk sebanyak 1.959.022 jiwa  terdiri dari 1.044.847 jiwa laki-laki dan 914.175 jiwa Perempuan sampai dengan akhir Maret 1997 atau sekitar 10 % dari jumlah penduduk DKI Jakarta dengan kepadatan mencapai 10.445 jiwa per Km2. 

Walikota Jakarta Timur H. Anwar, S.Si., MAP., yang melantik Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2021-2026  secara luring dan daring, dari Gedung Pola, Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (18/8/2021).

Dalam laporannya Kepala Suku Badan Kesbangpol Jaktim Achmad Yani Rivai Jusuf, SH., M.Si.,  menyampaikan, ke-37 anggota FPK Jaktim yang terpilih berasal dari paguyuban melalui rekomendasi Kantor Badan Penghubung masing-masing daerah, para pemuka masyarakat di tingkat kecamatan, juga perwakilan dari kepemudaan dan unsur-unsur lainnya.

Walikota Jakarta Timur H. Anwar, S.Si., MAP., dalam arahannya mengharapkan kepada pengurus baru Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menjalin sinergitas dengan semua ormas ormas etnis di Jakarta timur, agar kota kita kondusif dari aksi tawuran antar suku, agama dan ras.

Pengurus FPK Jakarta Timur periode 2016-2021 dan 2021-2026 berfoto bersama Walikota Jakarta Timur didampingi Kasuban Kesbangpol Jakarta Timur

“Saudara-saudara adalah warga yang terpilih untuk membangun sinergi antara warga masyarakat bersama pemerintah. Untuk itu, tugas penting ini harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar  Walikota Jakarta Timur.

Walikota Jaktim berpesan, agar para anggota FPK Jakarta Timur dapat menjadi teladan ditengah masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya bisa memahami dan mempedomani aturan dan tindakan sesuai aturan yang ada.

“Saya berharap FPK Jaktim bisa berperan optimal, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Juga menghindari tindakan-tindakan yang kontra produktif dalam masyarakat,” sambung Walikota

Anwar juga meminta para anggota FPK Jaktim dapat kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah.

Tak lupa, Walikota Jaktim menyampaikan terima kasih untuk pengabdian para Anggota FPK Jaktim periode 2016-2021 dibawah kepemimpinan Thelnie Daniel Onibala yang telah berhasil membantu pemerintah dalam membangun harmonisasi dalam masyarakat. “Kerja keras para Anggota FPK Jaktim 2016-2021 patut diapresiasi, terutama dalam merukunkan masyarakat, terutama di masa pandemi, dimana banyak peran serta FPK Jaktim 2016-2021 yang dimainkan ditengah masyarakat,” tukasnya.


Usai penyerahan SK Walikota Jaktim, dilanjutkan dengan serah terima kepengurusan dari Thelnie Onibala kepada H. Luthfi Marzuki sebagai Ketua FPK Jaktim 2021-2026.

Acara di akhiri dengan kegiatan foto bersama Pengurus lama dengan pengurus baru FPK Jakarta Timur bersama Walikota.  LEP

Tutorial BloggingTutorial BloggingBlogger Tricks

Baca Juga