Jaringan Aceh - Malaysia, 149 KG Sabu Disita

Jakarta -  Kebrhasilan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap peredaran narkotika jaringan Malaysia-Aceh. Dari pengungkapan itu, ada enam tersangka ditangkap dan 149 kilogram barang bukti berupa sabu-sabu disita.

“Kenapa dibilang jaringan Malaysia-Aceh karena dari Malaysia terus menuju Aceh,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Lobi Bareskrim, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Krisno H Siregar mengatakan, keenam tersangka itu adalah Burhanuddin (44), Mustakim (20), Jufri Ismail (51), Zulkarnaini (34), Yusda (45), Tarmizi (36).

Menurut dia, pengungkapan kasus itu bermula dari penangkapan lima tersangka di Kawasan pinggir pantai di Pidie Jaya, Aceh.

"Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan boat, berhasil ditemukan 4 unit karung berwarna putih dan 1 unit kotak fiber ikan warna kuning yang berisikan 149 kg narkotika jenis sabu," kata Krisno.

Setelah dilakukan pendalaman, penyidik menginterogasi para tersangka serta menemukan fakta bahwa kelima orang itu dikendalikan oleh tersangka bernama Tarmizi alias Tambi.

Selanjutnya, penyidik menangkap Tarmizi di Jalan Raya Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Menurut Krisno, saat dilakukan penangkapan, Tarmizi sempat melarikan diri dan melawan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka Tarmizi alias Tambi.

Ia juga mengatakan, Tarmizi ternyata dikendalikan oleh orang dari Malaysia.

"Berdasarkan keterangan tersangka Tarmizi bahwa dia dikendalikan Mr X di Malaysia," ujar Krisno.

Lanjutkan Membaca

BNN SUSUN PETA TEMATIK LADANG GANJA DI INDONESIA

Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyelenggarakan Kick of Meeting bersama Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) di Gedung BNN RI, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (25/1). Pertemuan ini dilakukan dalam rangka Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Ganja Terstandar. 

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berencana akan membuat Peta Tematik Lahan Ganja, yang nantinya akan dipergunakan sebagai data rujukan guna keperluan analisis serta pemusnahan tanaman ganja. 

“Pada setiap tahunnya, jenis narkotika yang paling banyak disita adalah ganja”, ujar Direktur Narkotika Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen. Pol. Roy Hardi Siahaan dalam paparannya. 

Roy Hardi Siahaan mengatakan pada tahun 2022, BNN RI dan Polri telah memusnahkan sebanyak 193,3 Ton ganja. Lebih lanjut ia mengatakan kondisi geografis Indonesia yang luas dan belum termonitor seluruhnya memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk menanam ganja pada lokasi-lokasi terpencil dan tersembunyi. 

“Keadaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum, khususnya di Indonesia”, imbuhnya. 

Menindaklanjuti hal tersebut, bersama BIG pihaknya membentuk Peta Tematik Lahan Ganja guna mendapatkan gambaran utuh persebaran lahan ganja di Indonesia.  Peta Tematik tersebut nantinya dapat dianalisis dan dijadikan dasar penentu kebijakan dalam pengentasan perilaku penanaman ganja yang masih kerap terjadi di masyarakat. 

Sebelumnya, Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI juga telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam proses pengumpulan lokasi lahan ganja, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu data dukung dalam pembentukan Peta Tematik Lahan Ganja. 

Dengan memanfaatkan teknologi pesawat tanpa awak, kolaborasi antara Direktorat Narkotika dengan BRIN telah mendokumentasikan citra realtime pada enam area rawan narkoba, diantaranya pada wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Selatan, serta Kabupaten Mandailing Natal, adapun jumlah total lahan ganja yang berhasil dihimpun mencapai 51 titik lokasi lahan ganja.

Sumber : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Lanjutkan Membaca

Tim Bantuan Hukum BNN RI Hadiri Sidang Perkara Perlawanan Perdata di PN Bireun

Tim Bantuan Hukum BNN RI menghadiri Sidang Perkara Perlawanan Perdata di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 84/Pdt.P/2022/PN.Bir atas Gugatan PT. Nakatani Agro Nabati terkait dengan Perkara TPPU atas nama Tersangka Lukmanul Hakim alias Hendra (DPO BNN RI), pada Selasa (24/1) di Pengadilan Negeri Bireun. Adapun agenda sidang kali ini adalah Penyerahan Bukti Surat Pelawan dan Terlawan I (BNN RI). 

Persidangan tersebut dibuka untuk umum oleh Hakim  Ketua Daniel Saputra, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota Muh Luftan Hadi Darus, S.H., M.H., Muksin Alfahrazi, S.H., M.H., dan  Aliyan, S.H., sebagai panitera pengganti. Sidang tersebut dihadiri Kuasa Hukum Pelawan dan Tim Kuasa Hukum Terlawan I (BNN RI) yang diwakili  Rini Nanda Kurnia S.H. (Kasi Pembelaan Hukum Direktorat Hukum BNN RI) serta S.F. Aritonang dan Zulkarnain, S.H. (Penyidik TPPU), dan Tim Kuasa Hukum Terlawan II (Kejaksaan Negeri Bireuen) yang diwakili oleh Dewangga Kurniawan, S.H.

Selanjutnya Tim Kuasa Hukum Pelawan dan Terlawan I menyerahkan Bukti Surat masing-masing dan sebagai bukti surat yang diajukan oleh Terlawan I meliputi bukti surat formil dan bukti surat materiil. 

Adapun sidang selanjutnya akan dijadwalkan pada Jumat, 3 Februari 2023 dengan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek perkara a quo berupa benda bergerak yang akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bireuen. 

Sementara itu jadwal agenda Pemeriksaan Setempat terhadap objek benda tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 56.308 meter persegi akan ditentukan oleh PN Lhoksukon, karena lahan tersebut berlokasi di Aceh Utara yang merupakan wilayah hukum PN Lhoksukon. Pihak pengadilan selanjutnya akan menentukan tanggal Pemeriksaan Setempat dan akan melakukan pemanggilan secara resmi terhadap para pihak. 

Persidangan kemudian ditutup dan Majelis Hakim menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda Tambahan Bukti Surat Pelawan, Tambahan Bukti Surat Terlawan I, dan Bukti Surat Terlawan II, serta kemudian dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Setempat yang bertempat di Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 3 Februari 2023.

Usai sidang, Tim Bankum BNN RI melakukan koordinasi dengan Tim Terlawan II (Kejaksaan Negeri Bireuen)  mengenai penambahan bukti surat dan persiapan persiapan pemanggilan saksi. Selain itu, Tim Bankum BNN RI juga melaksanakan koordinasi dengan BPN Aceh Utara. 

Sumber : Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca

ADANYA DIREKTORAT BARU DI TUBUH BEA DAN CUKAI DISAMBUT BAIK BNN RI

Direktur Interdiksi Narkotika Bea dan Cukai, R. Syarif Hidayat, sambangi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Drs. Petrus Reinhard Golose, di kantor Pusat BNN RI, Cawang, Jakarta Timur. Kedatangannya kali ini dalam rangka memperkenalkan satuan kerja baru, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea dan Cukai yang telah resmi beroperasi awal tahun 2022 lalu. Selasa (18/1/23).

Dilansir dari kanal website www.beacukai.go.id., Direktorat Jendral Bea dan Cukai resmi melaunching beberapa Direktorat baru pada 3 Januari 2022, salah satunya Direktorat Interdiksi Narkotika. Launching direktorat baru ini merupakan respon Bea dan Cukai terhadap perkembangan zaman yang semakin strategis, menjawab tuntutan stakeholder, dan mengoptimalkan pencapaian visi misi dan organisasi.

Pada laman resmi siaran pers Bea dan Cukai, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea dan Cukai, Hatta Wardhana, menjelaskan direktorat yang baru diresmikan diantaranya adalah Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, dan Direktorat Interdiksi Narkotika. Selain itu, Bea dan Cukai juga mengalami penambahan Subdirektorat, yakni Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan. 

“Peresmian direktorat dan subdirektorat baru di Bea dan Cukai semoga menjadi langkah yang baik, sehingga peran kita dalam pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dapat berjalan dengan lebih maksimal, mampu menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, dan mampu melaksanakan segala tanggungjawab dengan penuh komitmen dan semangat,” ujar Hatta. 

Dengan lahirnya Direktorat Interdiksi Narkotika ditubuh Bea dan Cukai, BNN RI berharap Kerjasama yang selama ini terjalin dapat semakin maksimal. Sehingga upaya penekanan angka suplay narkotika yang masuk ke Indonesia dapat terus ditekan. (LEP)

Biro Humas dan Protokol BNN RI

Lanjutkan Membaca

Dr. Firman Wijaya S.H.,M.H Lantik Pengurus IMO Indonesia

 

Jakarta - Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat IMO Indonesia hari ini di lantik yang di hadiri oleh Pengurus DPP IMO Indonesia dan Pengurus DPW IMO Indonesia dari 25 Propinsi hanya 16 Pengurus Propinsi yang hadir. Ketua Dewan Pengawas IMO Indonesia Dr. Firman Wijaya S.H.,M.H. yang juga Ketua Umum Peradin 2022-2027, Kejaksaan Agung yang diwakili Ka. Puspenkum Kejagung I Ketut Sumedana, Mabes Polri yang diwakili Kabag Mitra Biro Penmas Div Humas Kombes Pol Drs. Sumarto, M.Si,  Kaban Badan Penghubung Propinsi NTT Donald Issac (Mewakili Gubernur  NTT), Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, Msi (Mewakili Gubernur Jawa Timur), Humas PLN Kabupaten Bukittinggi, Kemenag Kabupaten Sawah Lunto, Camat Sawah Lunto, Kemenag Kab. Lima puluhkota Sumbar, Perkumpulan Perantau Sumatera Barat. Acara ini berlangsung di Hotel Sparks Life Mangga Besar Jakarta. Jum’at (9/12/2022).

Pelantikan Pengurus IMO Indonesia Periode ke-2 ini dilantik oleh Ketua Dewan Pengawas IMO Indonesia Dr. Firman Wijaya S.H.,M.H yang disaksikan oleh seluruh peserta.

Dalam Sambutannya Ketua Umum IMO Indonesia Ketua Umum Yakub Ismail menyampaikan
terima kasih kepada seluruh undangan dan peserta yang hadir, pengurus IMO, terima kasih kepada pengurus pertama IMO Indonesia yang telah menyelenggarakan Munas Ke-1 IMO Indonesia tanggal 27 Desember 2021.

“Untuk Pengurus DPW IMO Indonesia yang terpilih menjadi pengurus DPP IMO Indonesia diharapkan segera menyelenggarakan Muswil diwilayahnya masih-masing, agar tidak terjadi tumpang tindih kepengurusan”, ucap Ketua Umum Yakub Ismail

Untuk 5 tahun kedepan IMO Indonesia sesuai dengan jargon Tumbuh lebih cepat, berkembang lebih pesat adalah sebuah harapan untuk bisa menjangkau keanggotaan IMO Indonesia secara masif di seluruh Indonesia, suasai platform yang berbasis wibesite agar industri media online dibawah IMO Indonesia menjadi media online yang berimbang dan pemersatu kebhinnekaan yang memiliki nilai tambah serta regulasi yang berpihak untuk insustri pers.

“Untuk Mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemeritaan yang benar dan berimbang, dibutuhkan kerjasama yang solid,” pungkas ketua umum IMO Indonesia.

Dalam sambutanya Ketua Dewan Pengawas IMO Indonesia Dr. Firman Wijaya S.H.,M.H. yang juga Ketua Umum Peradin 2022-2027, menyampaikan selamat kepada pengurus IMO Indonesia Priode ke-2.

“Dr. Firman Wijaya S.H.,M.H.juga siap memfasilitasi pertemuan pengurus IMO Indonesia untuk bersilaturahmi di Istana Negara, bisa saja pertemuan itu terjadi semi tidak resmi dengan bapak Presiden RI’, ucap Ketua Dewan Pengawas IMO Indonesia yang disambut tepuk tangan dari peserta yang hadir.

“Saya sangat berharap IMO Indonesia bisa menjadi peradaban baru di bidang Jurnalis”, ucapnya.

“Dunia Jurnalis itu adalah King Without a Country, karena media bisa menembus cabang cabang kekuasaan, teritorial bernegara karena punya misi penyeimbang”, tegas . Firman Wijaya

Acara di akhiri dengan memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada tamu undangan yang hadir dan diikuti dengan foto bersama. (LEP)

 

 

Lanjutkan Membaca